USAID Kolaborasi Rekomendasikan Otsus Papua Lebih Responsif Gender

Peserta aktif merekomendasikan hasil pertemuan para aktivis perempuan, pemerintah hingga disabilitas pada kegiatan USAID Kolaborasi di Jayapura. (Foto USAID Kolaborasi)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Pemerintah Provinsi Papua bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui program USAID Kolaborasi menggagas kegiatan Dialog Publik bertajuk “Mendengar Suara Perempuan pada Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Responsif Gender”.

Dialog menghasilkan rumusan rekomendasi terkait Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Layanan Pemerintah, Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat, serta Usulan Pemenuhan Bantuan Hukum agar pelaksanaan Otsus dapat lebih berpihak terhadap perempuan dan kaum rentan. Rekomendasi akan diteruskan pada pemerintah daerah.

Disabilitas hingga Aktivis Perempuan

Sebanyak 100 peserta terlibat aktif dalam merumuskan rekomendasi tersebut. Mereka terdiri dari dari perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, pemuda, penegak hukum, jurnalis, forum penyandang disabilitas dan para pemerhati isu perempuan di Kota maupun Kabupaten Jayapura.

Perempuan, anak, serta kaum rentan menjadi salah satu elemen masyarakat yang menjadi perhatian dalam keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) pada kerangka Otonomi Khusus (Otsus). Kendati demikian, data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih berada pada peringkat terendah secara nasional. Indikator tersebut dapat berarti advokasi serta pembangunan daerah saat ini belum cukup berpihak pada kualitas hidup perempuan Papua.

“Melalui Program USAID Kolaborasi, kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus. Dari sisi masyarakat, kami juga akan mendukung peningkatan pemahaman sejauh mana penggunaan dana Otsus bermanfaat dan berdampak pada mereka. Dengan demikian, seluruh pihak bisa mengupayakan pengelolaan dana Otsus secara lebih tepat sasaran,” kata Caroline Tupamahu, Chief of Party (Ketua Program) USAID Kolaborasi, ditemui Kamis (15/12/2022).

Nius Wenda selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, menyampaikan tantangan pembangunan selama ini adalah belum adanya titik temu antara proses perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. “Sangat penting untuk kebutuhan masyarakat bisa disampaikan, agar kita dapat menyelesaikan persoalan”, katanya.

Mewakili pemerintah provinsi, Nius juga menyampaikan apresiasi kepada peran yang dilakukan WVI melalui program USAID Kolaborasi selaku penyelenggara kegiatan. Pada kegiatan ini, USAID Kolaborasi juga bekerja sama dengan kelompok pemerhati masyarakat seperti LP3A Papua, LBH Papua, KIPRa dan LBH APIK Jayapura.

USAID Kolaborasi

Dialog publik diinisiasi untuk memberikan ruang diskusi dan membangun kebersamaan persepsi terkait situasi yang terjadi pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Sementara itu, kegiatan ini, USAID Kolaborasi juga bekerja sama dengan kelompok pemerhati masyarakat seperti LP3A Papua, LBH Papua, KIPRa dan LBH APIK Jayapura.

USAID Kolaborasi merupakan Program Inisiatif Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Papua dan Papua Barat. Program ini mendapatkan pendanaan oleh Pemerintah AS sebesar 10 juta dolar AS selama lima tahun. Bersama Bappenas dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, USAID Kolaborasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik utama dan meningkatkan keterampilan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta melibatkan warga Papua dan Papua Barat. Program ini akan berjalan hingga tahun 2027, diimplementasikan oleh Yayasan kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama dengan mitra dari Community Social Organization (CSO) lokal seperti Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).