Kesehatan Mental Mahasiswa: Layanan Konseling Kampus Harus Lebih Mudah Dijangkau

Ilustrasi layanan konseling kampus yang mudah dijangkau mahasiswa. Sumber: ilustrasi dibuat menggunakan AI.

Kesehatan mental mahasiswa makin sering dibicarakan, terutama menjelang 10 Oktober, saat dunia memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Peringatan ini sudah ada sejak 1992 atas inisiatif World Federation for Mental Health. Pertanyaan saya sederhana: layanan konseling di kampus sudah ada, tetapi apakah mahasiswa benar-benar merasa mudah menjangkaunya? Tulisan ini mencoba menjawabnya dari data yang tersedia, lalu menutup dengan usulan.

Apa Kata Data tentang Kesehatan Mental Mahasiswa

Sebelum masuk ke opini, saya perlu jujur soal datanya. Data nasional yang khusus mengukur kondisi mental mahasiswa belum saya temukan. Yang ada adalah data kelompok usia muda dan survei di kampus tertentu, jadi angka di bawah ini sebaiknya dibaca sebagai gambaran, bukan potret seluruh mahasiswa.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang dirangkum Kemenkes, mencatat prevalensi depresi nasional sebesar 1,4 persen. Kelompok usia 15 sampai 24 tahun, yang mencakup banyak mahasiswa, menjadi yang tertinggi dengan 2 persen.

Data lain datang dari Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026. Dari sekitar 7 juta anak yang diskrining, hampir 10 persen terindikasi masalah kesehatan jiwa, dengan 4,4 persen bergejala cemas dan 4,8 persen bergejala depresi, sebagaimana dirilis Kemenkes. Ini data anak, bukan mahasiswa, tetapi skalanya menunjukkan bahwa persoalannya tidak kecil.

Di tingkat kampus, survei Badan Konseling Mahasiswa FISIP UI 2024–2025 dengan 371 responden mencatat kecemasan sebagai masalah terbesar. Cakupannya hanya satu fakultas, jadi hasilnya belum bisa dianggap berlaku untuk semua kampus. Tiga data ini punya satu kesamaan: semuanya menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental di usia muda nyata, walaupun belum ada angka pasti untuk mahasiswa secara nasional.

Mengapa Kesehatan Mental Mahasiswa Perlu Perhatian Sekarang

Alasannya bukan hanya soal individu. Dalam seminar nasional pada 11 Agustus 2026, Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengingatkan bahwa bonus demografi Indonesia diperkirakan berakhir pada 2046. Setelah itu jumlah penduduk usia produktif menurun, sehingga kualitas generasi muda hari ini ikut menentukan kemampuan Indonesia menghadapi masa depan. Pernyataan ini dilaporkan Tangselxpress dari Beritasatu.

Mahasiswa adalah bagian dari generasi itu. Kalau masalah mental pada usia ini tidak tertangani, dampaknya bisa terbawa ke dunia kerja. Itu sebabnya pertanyaan tentang mudah atau tidaknya layanan dijangkau menjadi penting, bukan sekadar urusan kenyamanan.

Layanan Konseling Kampus Sudah Ada

Bagian baiknya, layanan itu sebenarnya sudah ada. Dosen Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang menyampaikan di Malang Post (17 September 2026) bahwa setiap kampus sejatinya sudah memiliki unit layanan konseling dan Satgas.

Sebagian kampus melangkah lebih jauh. Universitas Sebelas Maret, misalnya, meluncurkan layanan konseling bernama Sasmita Jiwa yang bisa dipakai gratis oleh mahasiswanya, baik daring maupun luring. Programnya tidak berhenti pada konseling. Ada kegiatan promotif seperti edukasi dan pembentukan agen kesehatan mental, serta kegiatan preventif seperti skrining dan pemetaan kesehatan mental, termasuk pelatihan keterampilan konseling bagi konselor dan pembimbing akademik. Alurnya pun sederhana: mahasiswa mendaftar, lalu tim menghubungi untuk menjadwalkan sesi.

Contoh lain datang dari Universitas Brawijaya, yang memasukkan skrining kesehatan mental dalam PKKMB 2026 sebagaimana dilaporkan UnpriEdu, dan Universitas Negeri Malang yang disebut sudah memakai sistem survei data kesehatan mental. Jadi, kampus tidak sedang diam.

Tetapi Mahasiswa Masih Ragu

DatangLayanan yang tersedia belum tentu dipakai. Dalam seminar yang sama, Mendiktisaintek menyampaikan bahwa dari kelompok yang terindikasi depresi, baru sekitar 10 persen yang berinisiatif mencari bantuan medis atau psikologis. Ia juga mengakui masih ada mahasiswa yang malu datang ke ruang psikolog atau bimbingan dan konseling karena merasa dirinya sedang bermasalah, lalu mendorong kampus membuat layanan yang lebih ringan, santai, dan mudah diakses.

Dua pernyataan itu saya baca bersama. Layanan sudah ada, tetapi hanya sebagian kecil yang memanfaatkannya. Artinya hambatannya ada di antara layanan dan mahasiswa, bukan di keberadaan layanannya.

Apa Arti "Mudah Dijangkau" bagi Kesehatan Mental Mahasiswa

Di bagian ini saya menyampaikan pendapat saya sendiri, bukan temuan survei. Menurut saya ada tiga hambatan yang membuat layanan terasa jauh.

Hambatan pertama adalah rasa malu. Datang ke ruang konseling bisa terasa seperti mengakui bahwa ada yang salah dengan diri sendiri. Pernyataan Mendiktisaintek tadi menunjukkan bahwa perasaan ini memang dikenali.

Hambatan kedua adalah prosedur. Kalau harus datang langsung, mengisi banyak formulir, atau tidak tahu harus mulai dari mana, mahasiswa yang sudah lelah kemungkinan besar mengurungkan niatnya.

Hambatan ketiga adalah ketidaktahuan. Mahasiswa mungkin tidak tahu layanan itu ada, di mana tempatnya, siapa yang menangani, dan apakah ceritanya akan dirahasiakan.

Jadi "mudah dijangkau" bagi saya berarti tiga hal sekaligus: tidak memalukan, tidak rumit, dan jelas informasinya.

Ringan Tidak Berarti Asal-asalan

Saya tidak ingin tulisan ini terdengar seolah semuanya selesai dengan membuat layanan lebih santai. Tenaga profesional kesehatan mental masih terbatas. CNN Indonesia melaporkan bahwa psikolog klinis di puskesmas baru sekitar 203 orang di seluruh Indonesia. Angka itu bukan data kampus, tetapi menggambarkan kondisi tenaga di lapangan.

Dekan Fakultas Psikologi UI, Dicky C. Pelupessy, dalam seminar yang sama menyatakan bahwa perguruan tinggi siap membantu mempersempit kesenjangan akses layanan. Dari situ saya menyimpulkan bahwa layanan yang lebih mudah dijangkau tetap harus aman dan dijalankan oleh orang yang kompeten. Ringan di pintu masuk, tetapi tetap profesional di dalamnya.

Diskusi di Malang juga memunculkan catatan bahwa mahasiswa cenderung lebih nyaman bercerita kepada teman sebaya. Saya kira ini bisa menjadi jembatan menuju layanan profesional, bukan pengganti layanan itu sendiri.

Usulan Saya agar Layanan Kampus Lebih Mudah Dijangkau

Dari tiga hambatan tadi, saya punya empat usulan sederhana.

Pertama, skrining sebaiknya tidak berhenti di masa orientasi. Skrining di PKKMB memberi gambaran awal, tetapi tekanan kuliah baru terasa setelahnya. Kalau diulang berkala, kampus punya peta yang lebih utuh, dan mahasiswa yang butuh bantuan bisa terjangkau tanpa harus mengambil langkah pertama sendiri. Usulan ini menjawab hambatan rasa malu.

Kedua, jalur masuk dibuat sesederhana mungkin. Pendaftaran daring dan pilihan konseling daring seperti yang dilakukan UNS mengurangi rasa canggung untuk datang langsung. Usulan ini menjawab hambatan prosedur.

Ketiga, teman sebaya yang dilatih bisa menjadi pintu pertama, dengan syarat ada rujukan jelas ke psikolog atau konselor ketika masalahnya lebih berat. UNS juga melatih pembimbing akademik, jadi dosen yang paling sering bertemu mahasiswa pun bisa ikut menjadi penghubung. Usulan ini menjawab rasa malu dan ketidaktahuan sekaligus.

Keempat, kampus perlu terbuka soal layanannya: di mana tempatnya, jam berapa, siapa yang menangani, dan apa saja yang dirahasiakan. Informasi itu sebaiknya diumumkan di tempat yang mudah ditemukan mahasiswa, bukan terkubur di halaman situs kampus. Usulan ini menjawab hambatan ketidaktahuan.

_

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia sebaiknya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Layanan kampus sudah ada, jadi pekerjaan rumah berikutnya adalah membuat mahasiswa tidak ragu memakainya. Kalau kamu atau temanmu merasa kewalahan, carilah bantuan profesional. Kemenkes menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa lewat Healing119.id.