Makan Bergizi Gratis: Jangan Sampai Jadi Gimmick Politik

Bayangkan ini: seorang anak sekolah di pelosok Indonesia datang ke kelas dengan perut kosong. Di tengah pelajaran, ia tak bisa fokus karena lapar. Program makan bergizi gratis hadir sebagai harapan bagi anak-anak seperti itu. Tapi, apakah program ini sudah benar-benar berjalan sesuai harapan?

Ilustrasi seorang anak remaja sedang belajar. Sumber foto: pixabay

Pemerintah menggadang-gadang program ini sebagai solusi untuk mengatasi stunting, sebuah masalah besar yang masih menghantui Indonesia. Faktanya, menurut data SSGI 2022, prevalensi stunting masih berada di angka 21,6%. Namun, masalahnya bukan cuma soal angka. Ini tentang bagaimana program ini dijalankan di lapangan.

Beberapa daerah menjalankan program ini dengan baik. Tapi sayangnya, ada juga daerah yang justru gagal total. Ada laporan soal makanan basi, sayuran berulat, bahkan siswa yang tidak kebagian jatah. Ini bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal keadilan. Anak-anak di pelosok punya hak yang sama untuk tumbuh sehat.

Masalah utamanya adalah koordinasi. Pemerintah pusat punya target, tapi daerah yang harus mengeksekusi sering kali kekurangan anggaran dan sumber daya manusia. Akibatnya? Program berjalan setengah hati. Belum lagi soal data penerima manfaat yang masih amburadul. Kalau datanya saja salah, bagaimana programnya bisa tepat sasaran?

Kita tidak bisa terus membiarkan ini menjadi pola. Kebijakan ini butuh perbaikan serius. Pemerintah harus membangun sistem data yang akurat dan real-time. Koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat. Tapi yang paling penting adalah melibatkan masyarakat. Orang tua, guru, dan komunitas harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton.

Kalau kebijakan ini hanya menjadi proyek politik untuk mendulang suara, itu artinya kita menggadaikan masa depan anak-anak kita. Padahal, investasi terbaik sebuah bangsa adalah pada gizi dan pendidikan generasinya.

Program makan bergizi gratis bisa menjadi game changer, tapi hanya jika dijalankan dengan niat yang tulus dan sistem yang solid. Jangan biarkan program ini hanya menjadi gimmick menjelang pemilu. Anak-anak kita terlalu berharga untuk dijadikan alat kampanye.