Pemilu Damai 2024

Ilustrasi Partai Peserta Pemilu Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Menjelang pemilu tahun 2024 dinamika politik di negeri ini semakin menarik. Berbagai pihak sudah mulai meluncurkan amunisi-amunisi untuk bisa memenangkan kontestasi pemilu terutama pada pemilihan presiden 2024.

Tiga bakal calon presiden (bacapres) yang sudah didekalarasikan oleh masing-masing pengusungnya pun masih sangat cair. Menjadikan kita sebagai rakyat menikmatinya sebagai intrik-intrik politik yang menarik untuk ditunggu hasil akhirnya nanti.

Ganjar Pranowo yang semakin yakin dengan koalisinya, Anies Baswedan yang semakin akrab dengan pasangan beserta koalisi barunya, dan Prabowo yang semakin pede dengan gerbong yang dibangunnya sejak lama. Itu menjadikan suasana hari-hari ini menjadi sangat dinamis.

Berbagai isu banyak diembuskan oleh pihak-pihak yang merasa mempunyai kepentingan pada pemilihan yang akan datang. Mulai dari dengan tuduhan politik identitas, menjadi yang paling merasa “dikalahkan” melalui survei, bahkan sampai pada tuduhan mencekik seorang wakil menteri (wamen).

Beberapa isu tersebut laris-manis menghiasi judul dan headline beberapa surat kabar dan media online belakangan ini. Permainan media dalam menggiring opini masyarakat semakin kuat dan ketara hari-hari ini.

Penggiringan opini masyarakat menjadi senjata yang digunakan kelompok di belakang para calon untuk bisa mendapatkan perhatian dari calon pemilih mereka. Hasil yang diharapkan dari penggiringan opini ini merupakan bertambahnya jumlah kantong-kantong suara yang bisa dimanfaatkan oleh para calon dan partainya untuk mendapatkan kekuasaan.

Sementara itu, masyarakat hanya bisa menikmati pertunjukan para elite politik tersebut. Sehingga rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan perlu menjadi perhatian. Agar pilihannya kelak hasil dari pertimbangan yang objektif.

Pemilih yang Sadar

Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin

Penggiringan opini masyarakat di media biasanya menggunakan isu-isu yang sensitif dalam suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki isu lokal yang dapat menjadi penyebab pecahnya konflik yang mampu memperkeruh suasana kebatinan jelang pesta demokrasi 2024.

Melihat lagi ketiga bacapres yang sekarang diunggulkan pun memiliki sejarah masing-masing yang sangat bisa memicu timbulnya konflik politik dalam eskalasi yang lebih besar lagi. Termasuk masalah politik identitas.

Ya, sejauh ini di Indonesia politik identitas sering kali dijadikan sebagai senjata politik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebab, adanya benturan-benturan kelompok atau golongan dengan berbagai kepentingan, serta adanya fenomena ego sektoral masyarakat.

Jauh lagi kita melihat, banyak golongan di Indonesia yang memang sengaja memanfaatkan politik identitas untuk bisa mendapatkan perhatian masyarakat yang mudah dibentur-benturkan, terutama soal agama.

Sekali lagi, ketiga bacapres yang telah dideklarasikan saat ini memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing yang harus mampu dimitigasi agar tidak menjadi sumber perpecahan bangsa. Sebab bila dilihat masing-masing peristiwanya.

Sangat mungkin hal itu bisa menjadi sumber utama terjadinya perpecahan konflik di akar rumput. Sebab akar rumput inilah yang sering kali mudah dicekoki dan dipengaruhi oleh banyaknya misinformasi dari seluruh sumber informasi yang ada di Indonesia. Melihat hal tersebut, mitigasi terkait dengan potensi konflik karena perbedaan pandangan politik harus bersama-sama kita kawal.

Mitigasi

Ilustrasi hoaks. Foto: Shutter Stock

Waktu yang tersisa kurang dari setengah tahun ini harus bisa dimaksimalkan untuk memitigasi konflik-konflik horizontal yang memungkinkan bisa terjadi di tengah masyarakat. Terutama yang berkeliaran di media sosial.

Mengutip laporan dari We Are Social, per Januari 2023 jumlah pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 167 juta. Ini setara dengan 60,4 persen penduduk Indonesia saat ini. Jumlah yang besar dan banyak potensi-potensi perpecahan yang bisa timbul karena misinformasi yang disebarkan di media-media sosial.

Sehingga kedewasaan dalam menentukan pilihan dan rasionalitasnya harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemilih. Sudah saatnya kita memilih karena rasionalitas yang baik. Bukan karena hasutan-hasutan orang-orang yang tidak kita kenal dan tidak tahu kredibilitasnya.

Pada akhirnya suksesi pemilu 2024 menjadi tanggung jawab kita bersama. Agar mampu menciptakan kepemimpinan nasional yang berjalan lebih baik lagi ke depan.