Jabatan Presiden Korsel, Jabatan Kepala Negara Paling "Apes" Sedunia?

Hangeul merupakat aphabet resmi Korea Selatan, negara yang tengah dilanda polemik politik yang melibatkan Presiden Korea Selatan dan parlemen negara tersebut. (Dokumentasi pribadi)

Korea Selatan (Korsel) dikenal dengan industri hiburan yang sudah mendunia seperti musik K Pop dan drama Korea yang digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan perempuan berusia muda, saat ini sedang terjadi gejolak dan perseteruan politik yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol dan Majelis Nasional yang didukung oleh rakyat Korsel. Perseteruan ini diawali dengan pemberlakuan darurat militer oleh sang presiden, namun ditentang kuat oleh parlemen Korsel.

Pemakzulan Yoon

Majelis Nasional Korsel secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12). Ini merupakan upaya pemakzulan kedua kalinya yang dilakukan parlemen negara tersebut, setelah upaya sebelumnya yang dipelopori Partai Demokratik berujung kegagalan, setelah di boikot oleh partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Pemakzulan dilakukan menyusul kisruh darurat militer yang diberlakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 4 Desember lalu.

Pemakzulan Yoon tetap dilaksanakan di Majelis Nasional, meskipun partai berkuasa, PPP semula menolak mosi pemakzulan, namun atas desakan kuat dari rakyat akhirnya menyetujui opsi tersebut. Hasil pemungutan suara, 204 anggota parlemen mendukung, 85 menolak, 3 abstain dan 8 suara tidak sah dari total 300 suara.

Pemakzulan dipicu oleh tuduhan bahwa Yoon memerintahkan langsung pasukan darurat militer untuk menutup Majelis Nasional dan menghalang para anggota parlemen. Proses pemakzulan Presiden Yoon belum final, setelah disetujui Majelis Nasional, proses ini akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi Korsel, yang membutuhkan waktu lama dan proses yang rumit.

Akhir Kekuasaan Tragis Para Presiden Korsel

Yoon Suk Yeol bukan presiden pertama Korsel bernasib tidak baik, sejak Korsel berdiri 1948, sebagian besar kekuasaan presiden berakhir dengan kudeta, pembunuhan, pengunduran diri karena tekanan dan demonstrasi rakyat, bunuh diri, dihukum penjara dan dimakzulkan, pengecualian untuk mantan Presiden Moon Jae In.

Presiden pertama, Rhee Syngman (menjabat 24 Juli 1948 – 27 April 1960), yang mengambil peran penting dalam pendirian negara Korsel, kekuasaannya berakhir setelah demonstrasi besar-besaran rakyat, hal ini dipicu tuduhan kecurangan pemilu dan penggelapan anggaran negara. Rhee melarikan diri ke Hawai dan meninggal di sana pada tahun 1965, akibat stroke.

Penggantinya, Yun Bo Seon (12 Agustus 1960 – 24 Maret 1962), kekuasaanya tidak bertahan lama setelah pemerintahannya berakhir dengan kudeta militer yang dipimpin Jenderal Park Chung Hee (24 Maret 1962 –26 Oktober 1979). Park merupakan arsitektur ekonominya Korsel, salah satu karyanya pembentukan Chaebol, perusahaan keluarga yang didukung oleh negara seperti Hyundai, LG dan Samsung. Pemerintahannya berakhir tragis, Park dibunuh oleh Kim Jae-kyu, direktur Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA). Pembunuhan ini ditengarai bagian dari upaya kudeta oleh badan intelijen.

Presiden selanjutnya, Choi Kyu Ha (26 Oktober 1979 – 16 Agustus 1980), pada pemerintahannya sebelumnya sempat menjabat sebagai perdana menteri, hanya memerintah selama lebih kurang 9 bulan sebelum dikudeta oleh Chun Doo-hwan (1 September 1980 – 24 Februari 1988), dikenal sebagai sebagai presiden yang memerintah secara diktator. Setelah “turun tahta” Chun dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1996, tetapi ia diampuni oleh Presiden selanjutnya, Kim Young-sam, dengan mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup.

Penerus Chun, Roh Tae Woo (25 Februari 1988 - 25 Februari 1993, dihukum penjara setelah mengakhiri periode pemerintahannya, atas tuduhan pengkhianatan, pemberontakan dan korupsi. Presiden Kim Young Sam (25 Februari 1993 – 25 Februari 1998), dikenal karena usahanya dalam melakukan reformasi pemerintahan dan ekonomi, salah satunya dalam bentuk kampanye anti korupsi. Kim juga memberikan amnesti kepada belasan ribu tahanan politik dan melakukan penghapusan hukuman para demonstran pro-demokrasi. Ia pernah dipenjara semasa era pemerintahan presiden ketiga Korsel, Park Chung-hee.

Kim Dae Jung (25 Februari 1998 – 25 Februari 2003), penerima Hadiah Nobel Perdamaian yang kemudian ia dikenal sebagai “Nelson Mandela Asia”, pernah dipenjara dan dihukum mati sebelum menjadi presiden, tapi kemudian diampuni. Beliau juga dikenang karena upayanya dalam rangka reunifikasi Korea, walaupun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.

Roh Moo Hyun (25 Februari 2003 – 25 Februari 2008) menghadapi upaya pemecatan dari lawan-lawan politiknya, penyidikan korupsi, dan akhirnya bunuh diri pada tahun 2009, setelah terjun bebas dari jurang pegunungan di kampung halamannya, Bongha. Kemudian, Lee Myung-bak (25 Februari 2008 – 25 Februari 2013) dan Park Geun Hye (25 Februari 2013 – 10 Maret 2017), yang merupakan presiden perempuan pertama, juga berakhir dengan dipenjara atas tuduhan korupsi. Terkait hal tersebut, hanya Moon Jae In (10 Mei 2017 - 9 Mei 2022) yang berhasil menyelesaikan jabatan kepresidenan tanpa kontroversi besar. Sekarang ia menikmati masa pensiunnya dengan membuka toko buku di kampung halamannya.

Persepsi Masyarakat

Sama halnya dengan orang - orang Indonesia, masyarakat di Korsel juga masih mempercayai hal- hal berbau mistis, sebagian rakyat Korsel percaya nasib tragis yang menimpa presidennya erat hubungannya dengan Cheong Wa Dae atau yang dikenal sebagai Blue House, kantor resmi kepresidenan sekaligus rumah kediaman Presiden Korsel. Lokasinya yang terletak pada bekas pertapakan istana raja - raja Korea, dipercaya dapat membawa kutukan karena melanggar tradisi leluhur dengan menempatkan pemimpin/presiden yang bukan dari keturunan raja atau bangsawan Korea.

Letak Cheong Wa Dae atau Blue House juga dianggap bermasalah karena tidak mengikuti prinsip dan kaidah Feng Shui, yang masih dianggap penting dalam pendirian suatu bagunan sesuai dengan budaya dan kepercayaan orang-orang Korea dan Cina.

Nasib Presiden Yoon berakhir tragis?

Presiden Yoon telah diberhentikan sementara dari tugas dan kewenangannya sebagai presiden, setelah kantornya menerima salinan keputusan pemakzulan dari Majelis Nasional. Sementara itu, proses pertimbangan di Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel, presiden tidak dapat menjalankan kewenangan sebagai kepala negara, diantaranya memimpin angkatan bersenjata, meratifikasi perjanjian antar negara, memberikan amnesti, menolak atau mengesahkan amandemen undang – undang, mengajukan anggaran dan mengangkat atau memberhentikan pejabat publik. Proses ini membutuhkan waktu hingga 180 hari atau 6 bulan, dalam jangka waktu tersebut Pelaksana Tugas Presiden, dalam hal ini Perdana Menteri Han Duck So-lah yang akan menjalankan tugas - tugas dan kewenangan presiden sampai keputusan MK keluar

Yoon berpotensi dipidana penjara seumur hidup atau bahkan ancaman hukuman mati, jika terbukti bersalah melakukan 'pengkhianatan tingkat tinggi' terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Yoon juga sudah ditetapkan sebagai tersangka darurat militer tersebut oleh pengadilan Korsel. Park Se Hyun, ketua tim penyelidikan kejaksaan, menyatakan tahapan penyelidikan telah dimulai sesuai prosedur setelah banyak aduan ditujukan ke Yoon.

Presiden non-aktif tersebut juga sudah dipanggil Kejaksaan Wilayah Pusat Seoul, namun Yoon masih mangkir. Kejaksaan tidak menjelaskan lebih lanjut alasan yang disampaikan Yoon saat mangkir dari panggilan kejaksaan tersebut.

Apakah Yoon juga akan menjadi Presiden Korsel selanjutnya yang bernasib “apes” di akhir kekuasaannya?