Prinsip Kontrak Efisien dalam Danantara: Tantangan Tata Kelola dan Pengawasan

Ilustrasi gedung Danantara. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara, sebuah entitas superholding yang berperan dalam mengelola investasi negara melalui BUMN. Model kepemilikan ini tergolong unik, di mana pemerintah menjadi pemegang saham utama tetapi terlepas dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keberhasilan Danantara sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik dan efisiensi kontraktual.

Status Danantara yang "bercerai" dari APBN, memunculkan risiko besar dalam pengawasan, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya dapat memeriksa jika terdapat indikasi kasus dan atas permintaan DPR. Kondisi ini menimbulkan tantangan tata kelola yang harus segera diantisipasi agar Danantara tidak menjadi instrumen investasi yang rawan disalahgunakan.

Konsep Kontrak Efisien dalam Tata Kelola BUMN

Kontrak efisien dalam konteks bisnis merujuk pada mekanisme pengelolaan perusahaan yang mampu mengurangi konflik kepentingan, meminimalkan biaya agensi, serta menciptakan sistem insentif yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Dalam teori kontrak efisien, terdapat dua bentuk utama yang relevan untuk Danantara:

1. Kontrak utang (Debt Contracting) – Berfokus pada transparansi keuangan dan mekanisme pembiayaan yang akuntabel.

2. Kontrak penatalayanan (Stewardship Contracting) – Menekankan peran tata kelola dalam memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan publik.

Pada sektor swasta, pengawasan dilakukan oleh pemegang saham dan mekanisme pasar. Namun, dalam struktur holding BUMN seperti Danantara, pemegang sahamnya adalah pemerintah, sementara pengawasan utamanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menimbulkan risiko informasi asimetri dan moral hazard yang menghambat efisiensi investasi.

Struktur Kepemilikan Danantara: Unik, tetapi Berisiko?

Model superholding seperti Danantara bukanlah hal baru di dunia investasi negara. Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme serupa melalui Sovereign Wealth Funds (SWF) yang sukses, seperti Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia). Temasek, misalnya, menerapkan tata kelola berbasis prinsip value creation, di mana investasi dilakukan berdasarkan analisis risiko yang ketat dan transparansi keuangan yang tinggi. Sementara itu, Khazanah Nasional beroperasi dengan pendekatan strategic asset allocation, memastikan keseimbangan antara profitabilitas dan kepentingan nasional. Dari pengalaman global ini, Danantara dapat mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan investasi, transparansi, dan mitigasi risiko untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menetapkan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Pasal 3E). Sebagai superholding investasi, Danantara memiliki kewenangan untuk mengelola dividen, melakukan restrukturisasi BUMN, serta melaksanakan investasi langsung maupun tidak langsung (Pasal 3F dan Pasal 3H). Struktur kepemilikan ini didasarkan pada pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pengelola investasi negara (Pasal 3A dan Pasal 3B), yang berimplikasi pada tata kelola yang lebih kompleks dan memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat

1. Sentralisasi pengambilan keputusan – Pemerintah sebagai pemegang saham utama, maka keputusan strategis lebih cepat diambil. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, keputusan ini bisa lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek daripada investasi jangka panjang.

2. Terbatasnya pengawasan eksternal – Karena Danantara tidak menggunakan APBN, pengawasan oleh BPK dan KPK menjadi tidak rutin, melainkan hanya dapat dilakukan jika ada indikasi kasus dan atas permintaan DPR. Hal ini menciptakan celah besar dalam pengelolaan investasi.

3. Risiko moral hazard – Ketika tidak ada pengawasan reguler, ada potensi penyalahgunaan investasi, terutama dalam proyek-proyek berskala besar yang melibatkan aktor politik dan bisnis.

4. Dampak terhadap stabilitas fiskal – Meskipun Danantara tidak secara langsung membebani APBN, kerugian investasi dapat berujung pada bailout tidak langsung yang tetap berisiko membebani negara.

Dampak "Perceraian" dari APBN

Meskipun Danantara beroperasi di luar skema APBN, risiko keuangan tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam skenario gagal investasi. Jika terjadi kerugian investasi sebesar 10% dari total aset Danantara, dengan asumsi modal awal sebesar Rp1.000 triliun (Pasal 3G ayat 3), maka potensi kerugian mencapai Rp100 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 2,76% dari total APBN tahunan Indonesia, yang dapat berdampak pada stabilitas fiskal jika pemerintah perlu melakukan bailout tidak langsung. Belajar dari kasus 1MDB Malaysia, yang mengalami defisit akibat pengelolaan investasi yang tidak transparan, Danantara perlu memastikan adanya mekanisme financial safeguard dan stress test berkala untuk mengantisipasi potensi krisis keuangan. Transparansi dalam alokasi dana serta pembatasan utang yang terlalu agresif menjadi kunci dalam mitigasi risiko ini.

1. Minimnya transparansi – Jika tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala, publik tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan Danantara.

2. Potensi shadow budget – Investasi Danantara bisa memiliki dampak fiskal implisit terhadap negara, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.

3. Ketergantungan pada leverage keuangan – Tanpa dukungan APBN, Danantara mungkin bergantung pada utang untuk membiayai investasinya, yang dapat meningkatkan risiko keuangan dalam jangka panjang.

Membangun Kontrak Efisien dalam Danantara

Agar Danantara dapat berkembang menjadi entitas investasi kelas dunia, diperlukan strategi bertahap yang memastikan efisiensi operasional dan daya saing global. Dalam jangka pendek, fokus utama adalah membangun sistem tata kelola yang kuat, dengan transparansi penuh dalam laporan keuangan serta implementasi audit independen. Pada tahap jangka menengah, Danantara dapat mengoptimalkan portofolio investasinya dengan menerapkan pendekatan value creation ala Temasek Holdings Singapura, serta meningkatkan kemitraan dengan investor strategis global. Dalam jangka panjang, Danantara diharapkan dapat memasuki pasar modal internasional, melakukan ekspansi ke sektor-sektor bernilai tinggi, serta menjadi benchmark bagi SWF di negara berkembang. Roadmap ini penting bagi Danantara untuk memastikan keberlanjutan investasinya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Penguatan mekanisme pengawasan – Pemerintah dan DPR perlu membentuk lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengaudit Danantara secara berkala. Model Board of Trustees, seperti yang diterapkan di SWF internasional, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Kewajiban publikasi laporan keuangan – Laporan keuangan Danantara harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala agar publik dan investor dapat mengakses informasi yang akurat.

3. Batasan terhadap intervensi politik – Manajemen Danantara harus terdiri dari profesional yang kompeten dan tidak memiliki keterkaitan politik langsung. Selain itu, keputusan investasi harus berbasis pada kajian risiko dan bukan kepentingan politik sesaat.

4. Mekanisme Whistleblower dan pengawasan partisipatif –Sistem pengaduan yang efektif, baik dari internal maupun eksternal, indikasi penyalahgunaan keuangan dapat dideteksi lebih dini. Selain pengawasan formal melalui Board of Trustees, keterlibatan publik perlu diperkuat dengan transparansi data investasi, mekanisme partisipasi bagi akademisi dan media, serta akses pengaduan bagi masyarakat untuk memastikan akuntabilitas Danantara tetap terjaga.

Untuk meningkatkan transparansi dan mencegah risiko moral hazard, pengawasan terhadap Danantara perlu dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Board of Trustees yang diusulkan harus memiliki kewenangan independen dalam melakukan audit serta memberikan laporan langsung kepada DPR, BPK, dan publik. Selain itu, Danantara perlu mengadopsi pendekatan open data initiative, di mana laporan keuangan dan kebijakan investasi dapat diakses oleh akademisi, media, serta masyarakat sipil. Model ini telah diterapkan oleh Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG), yang secara berkala menerbitkan laporan kinerja investasinya kepada publik, memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Keterbukaan ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa Danantara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepentingan ekonomi nasional jangka panjang.

Mengamankan Masa Depan Danantara

Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada seberapa baik sistem kontrak efisien diterapkan dalam struktur pengelolaannya. Posisi pemerintah sebagai pemegang saham utama dan DPR sebagai pengawas, potensi konflik kepentingan harus dikelola dengan mekanisme tata kelola yang kuat dan transparan. Oleh karena itu, reformasi dalam bentuk penguatan pengawasan independen, peningkatan transparansi keuangan, serta pembatasan intervensi politik menjadi kunci utama dalam mewujudkan Danantara sebagai entitas investasi negara yang benar-benar efisien dan akuntabel.

Tanpa penerapan prinsip kontrak efisien, Danantara berisiko menjadi alat politik daripada instrumen investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah dan DPR perlu bekerja sama dalam merancang mekanisme tata kelola yang memastikan bahwa setiap keputusan investasi yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekonomi nasional.