Untuk Apa Hadiah Nobel Dipindahtangankan?

Alfred Nobel, source: Wikipedia

Penyerahan medali hadiah Nobel Perdamaian dari penerimanya, Maria Corina Machado kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru-baru ini mengejutkan dunia. Banyak dari kita mungkin bertanya, untuk apa medali hadiah itu dipindahtangankan, apa bisa medali dipindahtangankan. Tentu saja jawabannya sederhana, tidak. Status penerimanya tetap, namun karena jawabannya terlalu sederhana, justru makin mengusik bahwa ada persoalan yang penting dibahas. Kita bisa menanyakan lebih lanjut mengapa hal semacam ini tetap dilakukan bahkan dipertontonkan secara luas kepada publik.

Peristiwa ini membawa kita pada sejarah tahun 1943. Pada masa perang Dunia II tersebut, penerima hadiah Nobel Sastra, yaitu Knut Hamsun memberikan hadiah kepada Joseph Goebbels. Tindakan ini sampai sekarang tidak mengubah status penerimanya. Joseph Goebbels tidak pernah diakui sebagai penerima hadiah Nobel. Ia memanfaatkannya sebagai legitimasi rezim yang sah, berbudaya, dan didukung tokoh-tokoh besar. Kasus ini menunjukkan bahwa pemindahtanganan simbol memiliki sejarah panjang, bukan perubahan pengakuan resmi.

Hadiah nobel bukanlah semata-mata benda. Ia akan melekat pada nama atau jasa tertentu yang berkaitan dengan perdamaian. Kita jadi curiga bahwa itu bukan tentang penghargaan tetapi sebagai pesan. Dalam politik, pesan ini bisa lebih penting dari aturan. Simbol-simbol sering dipakai untuk membangun kesan yang hendak dibangun.

Jika kita tengok, secara resmi tidak ada yang berubah. Catatan lembaga pemberi hadah juga tidak akan meralat nama penerimanya. Dalam ruang publik, pemidahtanganan yang diiringi acara seremonial seolah-olah menciptakan pengakuan baru.

Praktik semacam ini berbahaya jika tidak kita pahami secara kritis. Bukan karena ia melanggar hukum tentang aturan pemberian penghargaan, tetapi karena menyamakan simbol sebagai legitimasi baru. Padahal ke duanya tentu saja berbeda. Simbol-simbol seperti plakat, medali bisa saja dipindahtangankan, namun tanggung jawab tidak bisa ikut dipajang.

Simbol-simbol dalam politik modern diakui memiliki pengaruh besar. Ia dapat menggeser perhatian publik dan membentuk persepsi baru. Ketika simbol setingkat piagam hadiah Nobel digunakan sebagai arena kekuasaan, ia akan mengaburkan apa sejatinya makna hadiah itu.

Pemindahan ini dapat dimaknai sebagai cerminan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Pihak yang lemah memindahkan hadiah Nobel kepada seseorang yang ia persepsikan lebih berkuasa dan berharap pada tercapai tujuan politiknya. Sementara pihak yang merasa berkuasa menerima pemindahtanganan itu dan tidak perlu mengubah arah kebijakannya.

Pola-pola mirip seperti ini pun kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyaksikan papan nama, gelar, peresmian-peresmian yang tidak menyentuh akar masalahnya. Bisa kita maknai pemindahtanganan hadiah Nobel hanyalah versi global atas apa kebiasaan lama. Tampilan dahulu, substansi belakangan.

Kita tidak boleh berhenti pada kekaguman akan sebuah simbol. kIta perlu terus mempertanyakan apakah simbol-simbol diikuti dengan sikap dan perbuatan, kebijakan dan tanggung jawab. Kita perlu memahami bahwa ia tidak berhenti pada riasan politik tetapi pada penanda nilai.

Jawaban atas pertanyaan, “untuk apa hadiah Nobel dipindahtangankan?” akan membawa kita pada refleksi yang luas. Ia bisa dipindahtangankan tetapi tidak mengubah sejarah. Ia hanya untuk membangun persepsi. Ia tidak memindahkan legitimasi namun persepsi atas hak. Kewaspadaan publik menjadi faktor penting yang perlu dijaga.

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu membedakan mana yang hanya berupa simbol dan mana yang disebut kenyataan. Jika tidak, maka kita akan selalu disibukkan dengan apa yang tampak di permukaan, sedangkan apa yang terjadi sesungguhnya luput dari pengamatan. Hadiah Nobel sepatutnya menjadi pengingat nilai-nilai kemanusian, nilai-nilai perdamaian.