Kekuasaan di Balik Program TAPERA : Solusi Perumahan atau Panggung Politik

Program TAPERA hanyalah angan semata jika digunakan oleh para politik sebagai ajang panggung mereka dalam berpolitik. (image: Cantika Alya Fitri, dibuat melalui Canva)

Program Tabungan Perumahan Rakyat atau yang dikenal TAPERA diinisiasi oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan latar belakang permasalahan warga Indonesia, kesulitan dalam memiliki rumah layak huni dikarenakan harga rumah layak huni sekitar 200 juta rupiah sedangkan rata-rata masyarakat Indonesia berpenghasilan dibawah UMR ataupun setara dengan UMR, melalui program ini menjadi salah satu langkah yang strategis untuk mengatasi problem rumah layak huni. Namun apakah TAPERA ini benar-benar solusi ataukah ada dimensi politik yang turut bermain di balik program ini?

Janji dan Harapan Program TAPERA

Secara garis besar program ini mengandalkan dana dari para pekerja yang memiliki penghasilan diatas upah minimum regional (UMR) diwajibkan mengikuti program TAPERA yang kemudian dana tersebut dikelola oleh pemerintah yaitu oleh Badan Pengelola (BP) TAPERA. Harapannya program ini dapat menjadi solusi bagi kalangan yang sulit mendapatkan akses kredit perumahan dari lembaga keuangan. Dengan melihat janji tersebut, TAPERA memang menjadi jawaban yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Program ini menargetkan kelompok pekerja formal maupun informal, memberikan mereka kesempatan untuk menabung secara bertahap dan pada akhirnya memiliki rumah sendiri. Selain itu, Komisioner BP TAPERA, Bapak Heru Pudyo Nugroho menyampaikan komitmen bahwa pengelolaan TAPERA ini akan berjalan aman dan transparan melalui berbagai upaya yang dilakukan.

Pengelolaan Dana : Transparansi atau Manuver Politik

Namun, di balik janji yang muluk, TAPERA tidak luput dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan mekanisme pengelolaan dana yang terakumulasi melalui program ini. Dengan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TAPERA, ada kekhawatiran bahwa dana yang terkumpul dalam jumlah besar bisa menjadi ajang "panggung politik". Transparansi pengelolaan dana publik sering kali menjadi isu, terutama di negara-negara dengan regulasi dan pengawasan yang lemah.

Apakah TAPERA akan benar-benar dikelola secara efisien dan terarah, ataukah ada agenda-agenda politik tertentu yang justru memanfaatkan program ini sebagai alat pengaruh? Dalam beberapa kesempatan, program-program besar seperti ini bisa menjadi "magnet" bagi elit politik untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada masyarakat, meski hasil akhirnya belum tentu sejalan dengan kepentingan rakyat.

TAPERA dan Kontestasi Elektoral

Keterlibatan pemerintah dalam program ini juga memicu spekulasi bahwa TAPERA dapat digunakan sebagai instrumen politik dalam konteks elektoral. Tidak jarang, kebijakan yang melibatkan dana besar digunakan oleh aktor-aktor politik untuk meningkatkan citra di hadapan publik, terutama menjelang pemilihan umum. Dalam situasi ini, TAPERA bisa saja digunakan sebagai alat kampanye, di mana para politisi berlomba-lomba mengklaim keberhasilan program untuk meraih simpati rakyat.

Namun, tidak berarti TAPERA tidak memiliki potensi positif. Jika program ini dijalankan dengan manajemen yang baik dan terlepas dari intervensi politik, TAPERA bisa benar-benar menjadi solusi atas problem perumahan yang membelit Indonesia selama bertahun-tahun.

Tantangan Realisasi dan Dampak Bagi Rakyat

Selain masalah politik, tantangan lainnya adalah efektivitas implementasi TAPERA di lapangan. Banyak kritik yang menyebut bahwa mekanisme program ini terlalu rumit, dan belum tentu tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu TAPERA, dengan dana yang besar dan menyangkut kepentingan banyak pihak, bisa saja menjadi alat bagi elit politik untuk memanipulasi dukungan publik. Alih-alih benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, politisi bisa menggunakan keberhasilan program ini sebagai "jualan politik". Dalam kondisi ini, janji-janji akan perumahan layak berisiko hanya menjadi retorika kampanye, tanpa jaminan bahwa implementasi program akan berjalan sesuai harapan.

Pada akhirnya, jika pengelolaan dana tidak berjalan transparan dan tidak ada pengawasan ketat, masyarakat luas lah yang akan paling dirugikan. Dalam konteks ini, TAPERA bukan hanya persoalan teknis tentang bagaimana dana dihimpun dan disalurkan, tetapi juga bagaimana keadilan sosial bisa diwujudkan. Jika program ini lebih banyak diwarnai kepentingan elit, maka harapan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak mungkin hanya akan menjadi janji manis politik yang kosong.