Makna pernyataan Gus Dur: "Yang Lebih Penting dari politik adalah Kemanusiaan"

Adelina Celinova Alleeza

ini adalah salah satu ilustrasi orang-orang yang sedang melakukan aksi terhadap politik Indonesia yang mengabaikan kemanusiaan.

Salah satu pernyataan Gus Dur yang menarik adalah "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan". Pernyataan ini diangkat sebagai tema haul gus Dur yang ke-9, tahun 2018. Menurut Alissa Wahid, Ketua Panitia Haul dan putri pertama Gus Dur, tema tersebut diambil untuk menanggapi hiruk pikuk politik di Indonesia yang ada pada saat itu. Sebagaimana diketahui, tahun 2018 adalah tahun politik, karena pada saat itu diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah. Selain itu, tahun 2018 juga dimulainya tahapan Pemilu 2019.

Tahun politik saat itu ditandai dengan kompetisi yang ketat dan keras antar kelompok yang menggunakan identitas keagamaan, sehingga muncul istilah "cebong" dan "kadrun". Kompetisi yang keras ini cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tercermin pada munculnya fitnah, hoax (informasi palsu), cacimaki (heat speech) dan persekusi di dunia maya.

Data Kominfo tahun 2019 menyebut ada 800.000-an situs di Indonesia yang terindikasi menyebarkan hoax (informasi palsu) dan maksud-maksud negatif yang dapat menimbulkan keresahan dan memancing perpecahan masyarakat.

Selain fitnah dan caci maki yang ada di dunia maya, hal lain yang mencerminkan politik yang mengabaikan kemanusiaan adalah korupsi dan kesenjangan ekonomi. Analisis ICW tahun 2018 menyebutkan, politik elektoral yang berbiaya tinggi cenderung sebagai penyebab terjadinya korupsi. Beberapa kasus yang ditangani KPK dan penegak hukum lainnya memiliki keterkaitan dengan politik, seperti permainan anggaran, perizinan usaha, jual beli jabatan, hingga suap sengketa Pilkada.

Dalam situasi seperti ini, pernyataan Gus Dur seperti relevan, karena politik yang hanya memburu kekuasaan dengan segala cara cenderung mengabaikan kemanusiaan. Kekuasaan yang diperoleh dengan cara mengabaikan kemanusiaan maka tidak akan memiliki kepekaan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain politik tanpa kemanusiaan akan melahirkan kekuasaan yang tidak peduli bahkan dapat menindas kemanusiaan.

Menurut penulis, Gus Dur tidak sekedar memberikan pernyataan bahwa "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan", tetapi hal tersebut juga diperjuangkan secara nyata oleh Gus Dur. Banyak tindakan dan kebijakan Gus Dur yang lebih membela rakyat daripada membela kekuasaan, baik saat menjabat presiden maupun saat tidak menjabat presiden. Misalnya sebelum dan setelah menjabat presiden Gus Dur aktif dalam gerakan sosial membela kaum tertindas, terutama kelompok minoritas, seperti terlihat pada pembelaan Gus Dur pada pelarangan pendirian tempat ibadah umat nasrani (kasus gereja Yasmin di Bogor dan Philadelphia di Bekasi); kasus pelarangan ritual adat masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan; membela perkawinan umat Kong Hu Cu yang tidak diakui negara dan sebagainya.

Perjuangan menegakkan politik yang mementingkan kemanusiaan juga dilakukan Gus Dur ketika menjabat Presiden. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Kepres No. 6 tahun 2000 yang mengakui Kong Hu Cu sebagai agama resmi yang ada di Indonesia. SK ini merupakan pengakuan secara legal terhadap umat Kong Hu Cu yang selama Orde Baru mengalami diskriminasi sehingga lahirlah pengabaian terhadap hak-hak nilai-nilai kemanusiaan umat Kong Hu cu.

Menurut kacamata penulis, spirit kemanusiaan Gus Dur ini bersumber dari sila ke-2 Pancasila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Contoh lain yang dapat kita pelajari dari penghormatan Gus Dur terhadap kemanusiaan adalah kunjungannya ke Timor Leste setelah melepaskan diri dari Indonesia. Kunjungan Gus Dur ini memiliki pesan dan spirit agar bangsa Indonesia tetap membangun persaudaraan dengan bangsa Timor Leste sekalipun sudah tidak lagi bagian dari NKRI. Contoh lain adalah Penggantian nama Irian Jaya sebagai Papua. Penggantian nama ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap identitas budaya Papua, sebagai bentuk penegakan nilai kemanusiaan.

Beberapa contoh ini menunjukkan bahwa Gus Dur adalah Pemimpin yang mempunyai komitmen kuat yang tak dapat tergoyahkan oleh huru-hara apapun. Pemimpin yang mempunyai visi misi jelas untuk negara dan umat. Pemimpin yang tak hanya mementingkan tahta dan kekuasaan, namun juga memikirkan bagaimana nasib rakyatnya.

Pemimpin atau calon pemimpin yang akan datang memang sudah sepatutnya untuk meneladani Gus Dur, bahwa tahta dan kekuasaan bukanlah segalanya. Dan yang lebih penting dari itu adalah kemanusiaan. Mungkin bisa memulai dengan minimalnya adalah bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, dan memperlakukan masyarakat secara beradab sebagai subjek demokrasi, bukan dengan menghalalkan segala upaya apapun.

Pernyataan Gus Dur ini memiliki relevansi yang kuat dalam dunia psikologi. Karena politik yang mengabaikan kemanusiaan akan memiliki dampak psikologi terhadap individu maupun masyarakat.

Lalu, bagaimana dampak politik terhadap psikologi?. Dilansir dari klik dokter menurut Dr. Ashley Weinberg, dosen senior psikologi dari University of Salford, Inggris ada banyak macam yang bisa membuat stres para politisi, diantaranya karena terlalu banyak bekerja berjam-jam, beban pekerjaan yang dibawa pulang, dan kurangnya dukungan secara emosional. Sebenarnya hal ini juga dirasakan oleh para pekerja pada umumnya, namun tekanan tersebut bisa dirasakan marak dikalangan politisi.

Contohnya ketika para politisi yang saat ini menduduki jabatan DPR, pada musim politik ini mungkin saja terasa lebih tertekan karena obsesi untuk mendapatkan kursi ditahun depan, bisa juga memutuskan siapa yang akan pergi berperang atau memutuskan keuangan negara di masa depan.

Politisi di Indonesia juga ada yang terkena gangguan mental, salah satunya kasus Nano Hermanto, mantan anggota DPRD subang, jawa barat. Beliau dengan nekatnya memanjat menara seluler setinggi 62m. Tak hanya itu, beliau juga mengancam untuk bunuh diri karena rasa kekecewaannya terhadap pengusutan dugaan kasus korupsi bupati subang yang terhenti.

Dalam faktor lain yang memicu politisi terkena gangguan mental antara lain adalah beban hutang, karena banyaknya pengeluaran saat kampanye, atau praktik mahar politik. Hal ini tentu bisa saja membuat para politisi stres. Dan seperti yang kita ketahui bahwa stres jika tidak ditangani bisa ke tingkat depresi atau gangguan mental yang lebih serius.

Penasaran dengan bagaimana cara mengatasinya? simak berikut beberapa strategi cara mengatasi stres di kalangan politik, dikutip dari berbagai sumber.

1. Hargai nilai-nilai inti yang Anda yakini

Tarik napas dalam-dalam, lalu berkata pada diri Anda "Siapa saya dan saya ingin seperti siapa" Renungkan mengenai kualitas yang Anda miliki seperti rasa hormat, rasa kasih sayang, tanggung jawab, integritas. Dan cobalah untuk pusatkan diri pada integritas dan nilai-nilai yang Anda pegah teguh gunakan itu sebagai mantra untuk mengontrol pola berpikir dan berperilaku.

2. Hindari terpaan media

Cobalah untuk lebih memilih dalam membaca berita yang beredar di media sosial. Hindari ekspos yang berlebihan di media dan berkomentar di media sosial yang dapat meningkatkan rasa stres, habituasi, dan rasa lelah.

3. Bantu sesama

Cobalah biasakan diri Anda untuk menolong orang disetiap harinya. Ini adalah salah satu strategi agar meningkatkan diri Anda untuk terus berbuat baik akan memunculkan apresiasi untuk diri sendiri, dan hal ini berdampak baik pula pada komunitas.

4. Memelihara dukungan sosial

kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang peduli dengan Anda dan orang-orang yang bisa diajak berdiskusi tentang segala hal yang Anda khawatirkan.

5. Berbagi kemampuan yang Anda miliki

renungkan apa yang bakat dan kemampuan yang Anda miliki, dan pikiran bagaimana caranya agar Anda bisa membagi itu dengan orang lain dalam usaha Anda menjadikan dunia lebih baik. Semua orang miliki kualitas yang dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain jika ada berkeinginan untuk berbagi.

Demikian, di atas adalah beberapa cara untuk mengatasi stres di kalangan politik. Dan simpulan yang bisa diambil adalah kita harus mengutamakan kemanusiaan daripada kekuasaan, pengabaian kemanusiaan di kalangan politik bisa mengakibatkan gangguan mental kepada para korban. Dalam konteks ini, pernyataan Gus Dur bahwa "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan" tidak semata-mata memiliki dimensi politis tetapi juga terkandung dimensi psikologis.****