Konten dari Pengguna

Serapan Beras Rendah, Peranan Bulog Harus Dikaji Ulang

CIPS
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan.
5 Januari 2018 17:46 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:12 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari CIPS tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pihak yang melakukan penyerapan beras petani sebaiknya dikaji ulang. Hal ini terkait dengan rendahnya angka penyerapan beras oleh Bulog pada tahun 2017.
Serapan Beras Rendah, Peranan Bulog Harus Dikaji Ulang
zoom-in-whitePerbesar
Berdasarkan data yang diungkap dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian baru-baru ini, Bulog hanya mampu menyerap gabah petani sebanyak 2,46 juta ton setara beras hingga 27 Desember 2017. Angka tersebut baru mencapai 55% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 yaitu sebanyak 4,47 juta ton.
ADVERTISEMENT
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, Bulog kalah bersaing dengan para pengusaha dan tengkulak yang berani membeli beras dan gabah petani di atas Harga Pokok Pembelian (HPP) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Penerapan HPP, menurut CIPS, adalah bentuk distorsi pasar dan tidak efektif untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras. Penerapan HPP juga tidak memberikan keuntungan bagi petani, petani justru hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menjual berasnya ke Bulog atau ke tengkulak.
“Yang paling diuntungkan dengan adanya HPP adalah para tengkulak. Mereka sudah tahu harga yang ditetapkan pesaingnya, yaitu Bulog dan tinggal memberikan harga yang sedikit lebih tinggi dari HPP. Mau tidak mau petani akan memilih menjual ke mereka dan mereka yang menikmati untung sekaligus memiliki pasokan beras dalam jumlah besar,” ungkap Hizkia.
ADVERTISEMENT
CIPS memandang segala bentuk intervensi pasar, seperti penetapan HPP dan harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas pangan tidak akan memberi dampak positif kepada harga komoditas tersebut dan juga kesejahteraan petani. Petani bisa mendapatkan untung lebih besar kalau mereka bisa menjual berasnya di pasar bebas, yaitu pasar yang hadir tanpa intervensi pemerintah.
CIPS mendorong Bulog untuk memaksimalkan perannya dalam menyalurkan beras dalam situasi darurat dan penanggulangan bencana. Pada tahun 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 1.681 bencana alam yang menewaskan 259 orang dan membuat lebih dari 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggalnya. Selama kejadian dalam kurun waktu tersebut, Bulog hanya mendistribusikan sebanyak 37,08% atau sebanyak 9.271 kilogram ke wilayah yang terkena bencana.
ADVERTISEMENT
“Pada paruh pertama tahun 2017, tercatat ada 1.234 bencana alam di seluruh Indonesia. Bulog seharusnya bisa melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksimalkan peranannya dalam menyalurkan dan mengelola beras untuk para korban bencana,” ungkap Hizkia.