Rencana Tata Ruang Perkuat Mitigasi Bencana di Ternate

Pemukinan di Kelurahan Sango, Ternate. Latar Gunung Gamalama Ternate. Foto: Gustam Jambu

TERNATE,CERMAT – Panitia Khusus (Pansus) Revisi RTRW DPRD Kota Ternate tengah menyusun peta mitigasi bencana. Hal itu dilakukan agar masyarakat setempat memiliki ketangguhan sebelum, sedang dan setelah bencana alam terjadi.

Ketua Pansus Revisi RTRW DPRD Kota Ternate, Junaidi Bachrudin mengemukakan, Perda RTRW harus direvisi tahun ini karena sebelumnya, perda tentang rencana tata ruang wilayah itu belum memuat secara komprehensif proses penanganan pra bencana di Kota Ternate.

Junaidi bilang, beberapa waktu lalu, mereka telah melakukan pembahasan internal dengan mengundang beberapa pihak terkait yakni, Bapelitbangda, BPBD, PUPR, dan Akademisi untuk memboboti materi mengenai mitigasi bencana yang nanti diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang yang baru.

“Memang Perda kita yang lama itu sudah memuat hal-hal yang terkait dengan mitigasi bencana, tetapi belum secara komprehensif misalnya mengurai tentang jenis bencana kemudian bagaimana penanganannya,”kata Junaidi.

Menurutnya, Perda RTRW yang juga adalah dokumen induk tersebut sudah harus detail mengenai teknis mitigasi bencana yang disesuaikan dengan karakteristik bencana sehingga melahirkan pola penanganan bencana di Ternate.

“Itu, dimuat secara umum kemudian dirinci dengan Rencana Detail Tata Ruang dan sejumlah aturan turunan seperti rencana konfidensi dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Kata dia, di dalam rapat internal membahas hal tersebut bersama beberapa instansi terkait beberapa waktu lalu telah terungkap, bahwa saat ini Pemerintah memang sudah memiliki rencana konfidensi terhadap proses mitigasi bencana di Ternate. Hanya saja, dokumen ini tidak tersosialisasikan secara masif ke masyarakat.

“Begitu juga kami berharap kedepanya kalau kita sudah menyiapkan dokumen mitigasi, sebaiknya diimplementasikan, disosialisasi bila perlu disimulasikan, misalnya bagaimana kita menyiapkan masyarakat kita agar siap dan siaga dalam menghadapi bencana, seperti bencana kebakaran atau bencana tanah longsor, bencana gunung merapi, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Hal ini agar masyarakat sudah ikhtiar, siap siaga sebelum terjadi bencana, sedang dan setelah bencana berlalu. “Jadi tidak habis hanya pada bagaimana membuat dokumennya, tetapi bagaimana dokumen itu kemudian disimulasikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Junaidi bilang, DPRD lihat, selama ini hampir tidak ada proses simulasi, kalaupun ada itu sangat kecil jumlahnuya. Itu sebabnya, dalam Perda RTRW yang direvisi ini, pihaknya akan memfokuskan proses penanganan bencana, sehingga betul-betul Perda ini memperkuat proses mitigasi bencana di Ternate.

“Jumlah penduduk kita tiap tahun meningkat, ruang kota semakin kecil, banyak lingkungan yang terdekradasi, tetapi kita tidak responsif terhadap bencana, saya kira ini menjadi tanggungjawab bersama bukan cuma BPBD, tetapi semua stakeholder terkait, Bapelitbangda, Dinas PUPR dan lain sebagainya, jadi sejauh mana keberpihakan Pemerintah dalam hal program dan kegiatan SKPD yang kemudian itu respon terhadap bencana,” ujarnya.

Ia bahkan menekankan agar mitigasi bencana dijadikan sebagai arus utama orientasi perencanaan pembangunan daerah.

“Kita ini berpengalaman dalam penanganan pasca bencana, tetapi kita tidak punya pengalaman bagaimana menangani pra bencana, sebelum terjadi bencana kita belum ada persiapan, kalau menangani kita sudah pengalaman, dan kita hebat di situ, tapi mitigasinya kita lemah,” tutupnya.

Sebelumnya, terkuak dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema belajar dari bencana 2018 dan kesiap-siagaan menghadapi bencana 2019 yang digelar di Auditorium Kantor Camat Ternate Utara baru-baru ini menyebutkan, bahwa saat ini Gunung Gamalama termasuk gunung api yang paling aktif di Indonesia. Dimana secara geologi, di tanah berdirinya Kesultanan Ternate ini memiliki potensi ancaman letusan samping.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara, Dedy Arif saat diwawancarai awak media seusai FGD mengemukakan, potensi aktivitas gunung api Gamalama ini belum disadari oleh masayarakat.

Karena itu, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tidak lagi bertahan dengan proyek asal jadi, seperti selokan dan jembatan. Kata dia, Kota ini butuh teknologi yang bisa mengamankan daerahnya. “Sebab kalau bicara aman, maka kita harus bicara kesiapan teknologi,” katanya.

Ia berharap, kesadaran menghadapi bencana gunung api Gamalama ini harus menembus pada kelompok milenial, seperti murid sekolah dasar (SD), harus memiliki pengetahuan dan pola mengamankan diri ketika terjadi bencana gunung api. “Pemerintah kota Ternate mesti buat simulasi siaga bencana secara massal. Sebelum simulasi, pemerintah harus mengkaji pelaksanaan teknisnya, misalnya setiap tiga bulan dibikin, enam tahun dia sekolah di SD itu pasti matang soal mitigasi dan kesiap siagaan menghadapi bencana," jelas Dedy. (C06)