Masyarakat Pulau Hiri Kembali Tagih Janji Wali Kota Ternate soal Pelabuhan

Aliansi masyarakat Pulau Hiri melalui konferensi pers mempertanyakan kelanjutan proyek Pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat. Foto: Nurkholis Lamaau/cermat

Aliansi masyarakat Pulau Hiri (Ampuh) kembali menagih janji Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, terkait progres pembangunan pelabuhan di Kelurahan Sulamadaha, Ternate Barat.

"Karena kami belum melihat kepastian atas kelanjutan dari proyek tersebut," ujar Koordinator Ampuh, Wawan Ilyas, dalam konferensi pers di Cafe Ake Gaale, Kamis (5/1).

Menurut Wawan, tuntutan yang disuarakan sejak 2012 itu, seakan tidak memperlihatkan keberpihakan pemkot atas pelayanan dasar di Pulau Hiri.

Wawan berujar, pada Agustus 2020, mantan Wali Kota Ternate, (alm) Burhan Abdurrahman, meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait pembangunan Pelabuhan Hiri.

"Setelah dari teken MoU, pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 juta lewat APBD Perubahan tahun 2020," ujar Wawan.

Memasuki masa pemerintahan Tauhid Soleman-Jasri Usman, masyarakat Hiri kembali dijanjikan hal yang sama. "Janji pak wali kota bisa dilacak di pemberitaan media," ucap Wawan.

Wawan menjelaskan, dalam APBD Induk 2022, pemkot sempat menganggarkan Rp 2 miliar lebih untuk cetak tetrapod tahap dua.

"Pertanyaannya, di mana tetrapod dicetak? Sedangkan sekarang sudah masuk pembahasan APBD Induk 2023," tuturnya.

Masyarakat Pulau Hiri, kata Wawan, akan menunggu respons pemkot dalam jangka waktu 4 hari ke depan.

"Kalau tidak ada respons, kami akan konsolidasi seluruh masyarakat di Pulau Hiri untuk duduki kantor wali kota," tegasnya.