Ada Kejanggalan Bukti Transaksi Sewa Kapal Uki Raya 5

Kapal Konvensional KM. Uki Raya 5, Saat Berlabuh Di Dermaga Pelni Babang, Halsel. Foto: Safri Noh/cermat

Bukti pembayaran sewa Kapal Motor (KM) Uki Raya 5 untuk distribusi bantuan logistik korban gempa di wilayah Gane, Halmahera Selatan, Maluku Utara, terdapat kejanggalan.

Hal itu terungkap saat cermat mencoba menelusuri bukti transaksi pihak pertama yakni Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan bukti transaksi yang diterima pihak kedua, yakni pengelola KM Uki Raya 5.

Bahkan, penelusuran dari berbagai sumber dan bukti transaksi untuk pembayaran sewa kapal konvensional KM. Uki Raya 5, terdapat perbedaan pada bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan keterangan dari Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) maupun Pemrov Maluku Utara (Malut) sebagai pihak pertama.

Bukti Kuitansi Pembayararan Tahap II, oleh BPBD Halsel kepada Pengelola Kapal KM. Uki Raya. Foto : Safri Noh.

Perbedaan jumlah uang yang diterima pihak pengelola kapal konvensional KM. Uki Raya 5, dengan keterangan dari pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan oleh Sekda Halsel, Helmi Surya Botutihe dan Hasan Ahmad, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Malut.

Sekda Halsel Hemi Surya Botutihe mengaku, besaran uang dari pemerintah daerah untuk pembayaran sewa kapal konvensional KM. Uki Raya 5, sebesar 65 juta, dengan pembayarannya dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar 20 juta rupiah, dan tahap kedua sebesar 45 juta rupiah. Hanya saja, sumber uang untuk pembayaran kapal konvensional KM. Uki Raya 5, tahap pertama sebesar 20 juta rupiah.

Bukti Pembayararan Sewa Kapal KM. Uki Raya dari Pemerintah Provinsi Malut. Foto: Safri Noh.

Helmi mengaku, tidak mengetahui asal-usul uang 20 juta tahap pertama tersebut, sedangkan pembayaran sebesar 45 juta rupiah, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bendahara Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Pratiwi Handayani.

Cermat juga mencoba menelusuri sumber uang sebesar 20 juta untuk pembayaran sewa kapal untuk distribusi bantuan tahap awal. Uang tersebut ditranfer melalui rekening BRI atas nama Sri Wahyuni, yang tidak lain adalah Ipar dari Suharti Hi. Hamid, selaku agen kapal konvesional KM. Uki Raya.

Hal itu diakui Suharti Hi. Hamid, selaku agen kapal konvesional KM. Uki Raya, “Pembayaran tahap awal 20 juta, tapi saya tidak kenal orang yang melakukan transaksi dengan kami, karna hanya komunikasi via telepon,” kata Suharti, saat ditemui pada Kamis (1/8) di kediamannya di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur.

Asal-usul anggaran sebesar 20 juta rupiah, untuk biaya sewa kapal konvesional KM. Uki Raya 5, yang ditrasnfer melalui rekening bank, diduga berasal dari PT. Harita Grup, yang ditransfer rekening BRI atas nama Sri Wahyuni.

Namun, Alvian, selaku devisi media PT. Harita Grup, yang berkantor di Jakarta, ketika dikonfirmasi, melalui via telpon, belum memberikan keterangan.

Sementara rincian pembiayaan sewa kapal konvensional KM. Uki Raya, oleh BPBD Provinsi Malut, pada Senin (22/7) dengan tujuan di wilayah Gane, sebesar 78 juta rupiah, namun pihak kapal, hanya menerima 65 juta rupiah, yang diserahkan pada Kamis (24/7) oleh Hasan Ahmad, selaku PPK BPBD Malut.

Hal itu diakui Alfian Faat Bawotong, selaku nahkoda kapal konvesional KM. Uki Raya 5, dengan menujukan bukti surat perjanjian sewa antara pemerintah provinsi dan pihak kapal Nomor: 01/BPBD/DSP/2019, dengan nilai sewa 87 juta rupiah.

"Kami terima hanya 65 juta. Tapi dalam surat perjanjian ada 87 juta, alasanya untuk biaya buruh dan biaya tiket beras 79 ton diangkut dari Ternate ke Bacan, " ungkap Alfian.

Sementara itu, Hasan Ahmad ketika dihubungi cermat mengatakan, “Perjanjian sewa dengan nilai 87 juta rupiah, dengan rincian 65 juta rupiah untuk sewa kapal, 7 juta rupiah untuk tiket pemuatan beras bulog 79 ton yang diangkut dari pelabuhan Ternate ke Babang, dan 10 juta rupiah untuk biaya buruh,” kata Hasan Ahmad, ketika dikonfirmasi melalui via telpon, Kamis (1/8).

---

Safri Noh