Bapelitbangda Kota Ternate: RPJMD Terus Diperbaiki

Rizal Marsaoly, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Ternate. Foto: istimewa

Rancangan Pembangunan Jangkah Menenagah Daerah (RPJMD) Kota Ternate, Maluku Utara, hingga saat ini, masih diperbaiki. Harapannya, RPJMD tersebut dapat mengakomodir kepentingan publik dan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate periode saat ini.

Rizal Marsaoly, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Ternate ketika ditemui usai Forum dan Musrembang RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 di Royal Function Hall, Rabu (25/8) mengatakan, Ranwal RPJMD memang akan dilakukan perbaikan atau penyempurnaan yang diambil dari masukan-masukkan yang berkembang saat ini.

"Setelah dari itu, hasilnya akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh tim untuk dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RPJMD," ungkap Rizal.

Selain itu, kata Rizal, tahapan tersebut harus juga memperhatikan Pemendagri nomor 86 tahun 2017. Hal ini, katanya, untuk menciptakan satu dokumen perencanaan yang benar-benar baik untuk kepentingan perencanaan di setiap Daerah.

"Setelah itu, wali Kota menyampaikan nota pengantar terhadap rancangan peraturan Daerah (Ramperda) untuk dibahasa bersama DPRD. Dari Ramperda itu baru kita meminta persetujuan dari Gubernur untuk di-review kembali sebagai rancangan akhir," ujarnya.

"RPJMD ini adalah menampung sebanyak aspirasi. Karena semakin banyak orang membaca dan banyak melihat dokumen ini artinya menuju kesempurnaan dan inshaAllah dokumen ini semakin baik," jelasnya.

Rizal juga menyampaikan bahwa, RPJMD Kota Ternate, memang menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, itu, beberapa item dalam RPJMD soal kebudayaan, terus diperkuat oleh beberapa lembaga. Termasuk dari Buku Suba Institute dan Pusmat Kota Ternate, yang betul-betul mengawal perbaikan RPJMD ini.

"Harapan kami, RPJMD 5 tahuh kedepan harus punya warna tersendiri, sehingga dokumen itu tidak sebatas konsep, tapi harus menjadi satu dokumen yang bisa diimplementasikan di setiap OPD," harapnya. (SAR)