BPPW Maluku Utara Kesulitan Menata Kawasan Bersejarah Dodoku Ali

Kondisi lokasi Dodoku Ali. Terihat aksi vandalisme. (Foto: Faris Bobero/cermat)

Dodoku Ali, pelabuhan utama kesultanan Ternate dahulu kala, masuk dalam rencana penataan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Namun, penataan kawasan tersebut masih terkendala.

Hal itu disampaikan oleh Muslim Saleh, Kasi Perencanaan Balai Prasarana Permukiman wilayah Maluku Utara, pada Selasa (20/8) kemarin.

Muslim bilang, kawasan Bolulu Madehe masuk dalam penataan karena menurut UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, soal pembagian tugas dan urusan, bahwa pemerintah pusat hanya menangani kawasan yang luasannya di atas 15 hektar.

“Jadi kalau luasan itu di bawah (15 hektar) maka kami tidak bisa, jadi deliniasinya kami perluas hingga di kawasan Bolulu Madehe,” kata Muslim.

Namun, ada kendala untuk penataan kawasan bersejarah itu. Sebab, pihak pengurus Kadaton Kesultanan Ternate, ingin mengelola sendiri kawasan tersebut Sementara pihak Balai sendiri lebih menginginkan kawasan itu dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate, sambil berkordinasi dengan pihak Kesultanan Ternate.

“Jujur saja, kalau kami di Balai, lebih pingin (Bolulu Madehe) dikelola oleh Pemkot, seperti yang kami bangun di Ngara Lamo –alun-alun depan kesultanan. Itu pengelolaan kami serahkan ke dinas perkim,” ucapnya.

Sebelumnya, pihaknya telah membangun kawasan taman di depan Kedaton Kesultanan yang lantas diserahkan kepada pihak kesultanan untuk dikelola, namun kata Muslim, hasilnya tidak efektif. Banyak rerumputan yang sudah tinggi.

Amatan cermat di lokasi bersejarah tesebut, masih banyak sampah berserakan, bahkan, beberapa tembok di Bolulu Madehe tidak terlepas dari aksi vandalisme.

“Mungkin dari pihak kesultanan tidak memiliki biaya operasionalnya. Jadi kami cenderung ke pemkot saja untuk mengelola itu,” katanya. Terkait desain penataan sendiri ia mengaku sudah siap.

Sementara itu, secara terpisah, Firman Mudaffar Sjah, anak dari almarhum Mudaffar Sjah, sultan Ternate ke-48 merasa tak masalah jika pengelolaan lokasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota. Ia bahkan meminta agar hal itu segera dilakukan, mengingat kawasan Bolulu Madehe sudah lama terbengkalai.

“Itu kan kawasan yang bisa dibilang sebagai cagar budaya. Dulunya, di situ adalah pelabuhan utama kesultanan. Namun sekarang kondisinya sudah rusak, terutama di Dodoku Mari,” katanya.

Firman berkisah, mendiang ayahnya pernah berucap bahwa menginginkan kawasan tersebut menjadi kawasan terbuka, sehingga bisa menjadi tempat bersosialisasi bagi masyarakat, terlebih tempat bermain untuk anak-anak.

Namun terkait dengan kesulitan yang dikemukakan oleh pihak Balai, Firman mengatakan agar menanyakan kepada adiknya, Hidayat Mudaffar Sjah.

Hidayat sendiri, saat dihubungi cermat mengatakan hal yang sama dengan kakaknya. Intinya Ia merasa perlu ada penataan kawasan tersebut. Bahkan, kata Hidayat, relokasi harus dilakukan terhadap beberapa rumah yang berada di dekat Bolulu Madehe.

“Penduduk di situ hanya menempati sementara lahan milik kesultanan. Masak di Mangga Dua yang ratusan Kepala Keluarga saja bisa direlokasi ke Ngade dan Fitu, di Salero yang cuma kurang lebih 12 KK tidak bisa,” katanya.

Terkait apa yang disampaikan pihak balai, kata Hidayat, pengelolan tak harus sepenuhnya diambil alih oleh Pemerintah Kota Ternate.

“Pemkot bangun saja nanti kelola bersama. Kepemilikan tetap punya kesultanan. Apalagi di situ ada dermaga kesultanan, masa pemkot kelola lalu kesultanan dapat apa. Jangan-jangan nanti kita mau pakai lapangan kita sendiri malah disuruh bayar lagi,” katanya.

Hidayat mengaku, sampai saat ini belum diajak bertemu dengan pihak Balai maupun Pemkot guna membahas hal tersebut. Selain itu, kata Hidayat, dalam penataan nanti segi estetika perlu dikedepankan.

---

Rizal Syam