Dinkes Usulkan Medika Harifalm Disewa Sebagai Rumah Sakit Milik Pemkot Ternate

Diharapkan bisa memperkuat pelayanan kesehatan di Ternate

Rumah Sakit Medika Harifalm yang akan disewa sebagai rumah sakit milik Pemkot Ternate. Foto: Rizal Syam/cermat

Kendati bertatus sebagai kota, namun sampai kini Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate belum memiliki Rumah Sakit (RS). Meskipun berada di Ternate, RS Chasan Boesoirie bukanlah milik Pemkot, melainkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Ternate mengusulkan agar pemerintah menyewa sebuah bangunan untuk dijadikan sebagai rumah sakit milik pemerintah kota. Pengusulan itu tertuang di dalam KUA-PPAS APBD 2021.

“Untuk 2021 ini kami prioritaskan sewa rumah sakit untuk dijadikan sebagai rumah sakit Kota Ternate,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Ternate Nurbaity Radjabessy, Jumat (25/9).

Adapun bangunan yang akan disewa adalah bangunan milik Rumah Sakit Medika Harifalm yang terletak di Jl. Zainal Abidin Syah, Kelurahan Takoma, Ternate Tengah.

“Tadi dari DPRD juga setuju. Kita harus kontrak rumah sakit untuk sementara, sembari menunggru rumah sakit yang akan dibangun di pantai itu,” ucapnya.

Rumah sakit milik pemerintah kota yang dimaksud Nurbaity memang rencananya akan dibangun di salah satu kawasan reklamasi.

Anggaran yang diusulkan untuk penyewaan Rumah Sakit Medika Harifalm itu sebesar Rp 2,5 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan pengadaan alat serta operasionalnya. Untuk biaya kontraknya sendiri sebesar Rp 1,8 miliar.

“Mengenai tenaga itu sudah cukup. Kita juga punya dokter spesialis, ada 9 orang, tapi saat ini tersebar di RS Chasan Boesoirie, Halmahera Barat, Tidore Kepulauan, hingga Sumatera. Kalau rumah sakit sudah ada kita akan tarik,” katanya.

Bagi Nurbaity, keberadaan rumah sakit milik Pemerintah Kota Ternate ini menjadi hal penting, mengingat pihaknya tak memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang ada di RS Chasan Boesoire. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Senada dengan Nurbaity, Anggota Komisi III DPRD Junaidi A. Bahrudin juga mengakui bahwa ketersediaan rumah sakit daerah memang perlu diperhatikan.

“Pengalaman yang terjadi di Kota Ternate pada saat pandemi ini agak rumit. Karena kita tidak punya rumah sakit daerah, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa dieksekusi langsung oleh Dinkes,” ucap politisi Partai Demkorat itu.

Menurutnya, dengan adanya rumah sakit milik Pemkot maka penanganan kesehatan bisa dilakukan secara cepat. “Bukan kita meragukan apa yang dilakukan RS Chasan Boesoirie, tapi kalau didukung lagi dengan satu rumah sakit milik pemerintah, maka akan semakin kuat. Kita semakin sigap dalam penanganan COVID-19.”

Usulan ini, lanjut Junaidi, akan dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran.