DPRD Kota Ternate Soroti Kinerja PT. Holding Company

Wali kota Ternate Burhan Abdurahman bersama DPRD Kota Ternate usai rapat paripurna. Foto: Amri

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ternate, PT. Holding Company menjadi sorotan bagi DPRD Kota Ternate, dalam laporan Badan Anggaran LPP-APBD tahun anggaran 2018.

Laporan tersebut dibacakan oleh juru bicara BANGGAR DPRD Zainal Hi. Hasan dalam rapat paripurna, Selasa (30/7) yang juga dihadiri oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Wakil Wali Kota, Abdullah Taher, serta jajaran SKPD.

Pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 42.998.374.000,00 namun yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp 12.379.627.804.58 atau 28,79%.

Adapun dari segi penerimaannya, direncanakan sebesar Rp 26.620.372.196.00, tapi realisasinya hanya Rp 7.379.627.804.59. Sementara itu, untuk pengeluaran sebanyak Rp 5 miliar terserap semuanya untuk PT. Holding Company, serta anak usahanya yang meliputi: Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak Rp 2 miliar, PT. Alga Kastela sebesar Rp 700 juta, dan Apotek Bahari Berkesan sebanyak Rp 500 juta. Sisanya dikelola oleh PT. Holding Company.

"Karena APBD tahun anggaran 2018 mengalami defisit, maka Pemerintah Kota Ternate seharusnya tidak diperbolehkan melakukan penyertaan modal dan investasi," kata Zainal Hi. Hasan, dalam pembacaan laporan tersebut.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengakui, anak perusahaan PT. Holding Company yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Hal itu, kata Burhan, bakal dijadikan bahan kajian dan evaluasi pemerintah. Sebab, menurut Permendagri No 52 tahun 2012 menegaskan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah hanya bisa dilakukan apabila ABPD surplus.

"Tujuan pembentukan PT. Holding Company untuk memanfaatkan peluang usaha yang potensial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah," katanya.

"Namun dalam perjalanannya masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan antara lain aspek Sumber Daya Manusia, Manajerial, Pemasaran, maupun permodalan," tambah Wali Kota Ternate.

Kendati begitu, Burhan bersepakat dengan Dewan dan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

---

Reporter: Rizal Syam