Dugaan Praktik Prostitusi Online di Tidore

Ilustrasi PSK Foto: Helmi Afandi/kumparan

Di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dugaan bisnis esek-esek ibarat gunung es. Program Tidore 'Kota Santri' yang dicanangkan pemerintah seakan diuji.

Melalui aplikasi MiChat, cermat menyaksikan dugaan praktik tersebut. Semua berjalan secara masif dan terbuka. Untuk pencarian pun tak sulit.

Dalam platform MiChat, pengguna cukup mengklik petunjuk bertuliskan: 'Pengguna di Sekitar.' Seketika, wajah perempuan berparas kemayu terpampang jelas. Meski tak banyak yang bertujuan begitu.

Dari setiap percakapan, semua dilakukan secara transparan dan to the point. Tak ada neko-neko ketika calon pelanggan menyebut BO -- sebuah kode -- yang berarti 'Boking Open.' Bahkan sekadar untuk meyakinkan calon pelanggan, para perempuan ini tak segan mengirim foto-foto syurnya.

"Jangan sebar luaskan (foto) ya kakak," ujar perempuan berinisial RN, kepada cermat di Tidore lewat aplikasi MiChat, pada Rabu (6/11) kemarin.

RN mengaku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. "Aku di sini (Tidore) baru 4 bulan kakak," ucap RN, sembari mengaku menetap di sebuah penginapan Lingkungan Gamtufkange, Soa-Sio, Tidore Kepulauan.

Untuk urusan leadies, pembayaran kamar, hingga keamanan, pelanggan harus berhubungan dengan perempuan berinisial SY yang oleh RN disebut bos mami. "Paham kan kakak ?," ucap RN yang mematok tarif sebesar Rp 600 ribu berdurasi 2 jam.

Sesaat kemudian, RN mengirim nomor kontak SY untuk komunikasi lebih lanjut. "Adek tunggu, kalau serius. Jangan lupa foto (identitas) kakak, biar adek tak salah orang. Nanti adek jemput di lobby (penginapan)," ujarnya.

Menanyakan, apakah bisa dibayar secara tunai tanpa melalui jasa SY, RN mengaku hal itu dilarang oleh SY. "Mami tak izinkan bertemu kalau belum transfer," katanya. Alasannya, ini soal keamanan. "Kami tidak mau berurusan dengan hukum. Kami di sini juga cari uang untuk makan," RN menambahkan.

Soal pelanggan, RN mengaku ada juga dari kalangan oknum pejabat. "Sudah biasa. Sering ke sini," singkat RN, sembari meminta tak perlu kuwatir. Bahkan RN mengaku mengenal beberapa di antaranya.

Cermat coba meminta siapa oknum pejabat tersebut, RN menolak. Namun ia berjanji akan membeberkan ketika sudah di penginapan nanti. "Ketemu aja kita cerita. Foto mereka juga ada di chat aku," katanya.

Bos Mami: Kami Kerjasama dengan Orang Hotel

Lewat sambungan telephone, SY cukup ramah dan terbuka. "Mau boking RN ?, langsung lewat rekeningnya mami aja. (Transfer) semua enggak papa, DP juga enggak papa," ujarnya.

SY bilang, itu semua sudah full service. "Termasuk biaya penginapan juga," ucap SY, sembari menyebut nama penginapan tempat ia dan RN menetap.

Kepada cermat, SY berkali-kali memastikan soal keamanan. Baik transaksi lewat transferan maupun situasi penginapan sendiri. "Aman lah. Langsung di rekeningnya mami biar aman. Enggah (tidak ada penipuan). Aman. Tenang aja. Saya tinggal di sini sudah (penginapan)," tuturnya.

Menanyakan, apakah penginapan tersebut aman dari razia, SY kembali memberikan garansi. "(Pembayaran) itu semua udah termasuk biaya keamanan. Kami juga udah kerjasama dengan pihak hotel. Jadi tenang. Kirim aja ke rekening mami, semua sudah urusan mami," ujarnya.

Alasan tidak menerima pembayaran secara tunai, karena duit yang masuk di rekeningnya langsung disetor ke pihak hotel. "Karena mami enggak mau ada prasangka yang aneh-aneh dengan pihak hotel," katanya. Ia juga mengaku tidak mau berurusan dengan hukum.

"Kami juga enggak mau ada masalah-masalah gitu, jadi kami kerjasama langsung dengan orang hotel," kata SY, yang kemudian mengirim nomor rekening salah satu bank swasta atas nama dirinya.

Perempuan yang mengaku sudah lama menetap di Tidore ini, mempekerjakan 3 orang perempuan. RN sendiri adalah orang baru dalam praktik tersebut. "Dia (RN) baru 4 bulan," ungkap SY.

"Kalau misalnya enggak mau sama RN, ada yang lain juga, enggak apa-apa. Mereka ada 3 orang di sini," ujar SY, yang mengaku semua leadiesnya didatangkan dari luar daerah.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapenperda) Kota Tidore Kepulauan, Naser Robo, mengaku peraturan daerah (perda) soal prostitusi di Tidore belum ada. "Belum, belum," singkat Naser kepada cermat di Tidore, Kamis (7/11).

Sementara, yang mau diajukan pada rapat paripurna tahun 2020 adalah perda perlindungan perempuan dan anak. "Itu baru mau diajukan. Belum dibahas. Kami juga belum bedah isinya seperti apa. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut," tukasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tidore Kepulauan, Yakub Husain, mengaku bahwa penginapan dan perhotelan masuk dalam item pariwisata.

Namun menyentil terkait dugaan praktek prostitusi online pada sebuah penginapan di Tidore, Yakub meminta cermat mengkonfirmasi bidang destinasi. "Nanti saya kirim nomor kontak kepala bidangnya," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Jainudin Marajabesy, menjelaskan soal izin operasi ada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan regulasi terkait penertiban, Jainudin mengaku tidak ada. Karena secara teknis, Disbudpar hanya dapat menyetujui sepanjang fasilitas penunjang pada penginapan atau perhotelan sesuai standarnya masing-masing.

"Sampai di tingkat situ saja. Kalau keamanan, kami kembalikan ke tanggung jawab penginapan atau perhotelan sendiri," katanya.

Jainudin pun mengaku baru tahu jika ada dugaan praktek prostitusi online tersebut. Ia pun menyarankan agar melapor ke pihak keamanan. "Itu barangkali bisa lapor ke polisi," saran dia.

Karena menurut dia, jika belum ada regulasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi wewenang dinas dalam bertindak. "Kami juga belum mendapat informasi jelas terkait praktek itu," tandasnya.

Sekadar diketahui, jumlah penginapan di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 22 unit. Rinciannya, di daratan Oba Utara berkisar 12 unit. Sedangkan di Kota Tidore 7 unit, ditambah 1 unit hotel. "Rata-rata kategori penginapan," kata Jainudin.

Lantas bagaimana dari aspek pendapatan daerah untuk sektor ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasyid Fabanyo, mengatakan target pajak untuk penginapan dan perhotelan di Tidore sebesar Rp 80 juta.

Namun hingga memasuki triwulan 4 bulan pertama ini, baru Rp 40 juta yang terealisasi. "Tinggal 2 bulan lagi, November - Desember. Tetap kita upayakan," tandasnya.

Diakui Abdul, bahwa ada kontribusi dari sektor penginapan dan perhotelan. Namun masalahnya ada pada tingkat hunian. "Orang (tamu hotel) kurang. Ada yang datang cuma 2-3 orang. Menginap juga cuma 1 hari," katanya.

Dengan begitu, lanjut Abdul, tak ada yang bisa dilakukan. Sebab semua tergantung jadwal kunjungan para tamu. Kendati demikian, dari 11 jenis pajak, semuanya saling menunjang. "Jadi kalau dikatakan mana paling rendah, mana paling tinggi, tidak bisa," katanya.