Kumparan Logo
Konten Media Partner

Pemkot Ternate Kembali Usulkan Anggaran Proyek Dermaga Pulau Hiri

Cermatverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sejumlah tetrapod di kawasan Pelabuhan Sulamadaha yang berhadapan langsung dengan Pulau Hiri. Foto: Wawan Ilyas/pemuda Pulau Hiri
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah tetrapod di kawasan Pelabuhan Sulamadaha yang berhadapan langsung dengan Pulau Hiri. Foto: Wawan Ilyas/pemuda Pulau Hiri

Tahap 2 proyek pemasangan tetrapod Dermaga Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Ternate Barat, yang dianggarkan Rp3 miliar tak kunjung terealisasi.

Namun, Pemerintah Kota Ternate kembali berencana mengusulkan anggaran melalui APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,5 miliar.

Menurut Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly, anggaran tersebut untuk finishing di akhir proyek.

"Jadi Rp2,5 miliar ini agar penyelesaiannya bukan sebatas dermaga, tapi sarana pendukung lainnya," kata Rizal kepada cermat, Senin (6/6).

Lantas kapan tahap 2 proyek pemasangan tetrapod terealisasi? Rizal mengatakan saat ini dalam proses tender.

"Jalan itu (proses tender), dan mekanismenya semua di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa," katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Anas U. Malik menjelaskan, proyek Dermaga Hiri bersumber dari APBD 2021 senilai Rp1,4 miliar dan APBD Induk 2022 sebesar Rp3 miliar.

"Jadi akumulasi dari 2 APBD ini, untuk menimbun laut baru sampai di permukaan. Belum naik ke atas," katanya.

Anas mengaku, beberapa waktu lalu Komisi III meminta penjelasan Dinas PUPR terkait kebutuhan anggaran untuk pemasangan tetrapod di laut.

"Di situ, pihak PUPR menjelaskan bahwa di APBD Perubahan dibutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp1,5 miliar," ungkapnya.

Namun Komisi III, kata Anas, akan meminta penjelasan terbaru dari Dinas PUPR terkait maksud dari penambahan anggaran tersebut.

"Jadi nanti kami tanyakan, apakah proyek tahap 2 ini sudah ditender dan penandatanganan kontrak atau bagimana," ujarnya.

Karena saat ini sudah memasuki akhir triwulan II. "Pemerintah harus baca kondisi cuaca, karena proyek ini di laut, bukan darat," tandasnya.

---

Sansul Sardi