Pemprov Malut Akan Bangun Pabrik Pengelolaan Minyak kelapa

Sahrin: Petani Kopra Malut Butuh Solusi

Salah satu pekerja kelapa sedang membuat kopra di Morotai. Foto: Faris Bobero/cermat

Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan membangun pabrik pengelolaan minyak kelapa di Sofifi dan membentuk Koperasi Rakyat untuk dikelola masyarakat lokal. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan petani kopra di sebagian besar kepulaun Halmahera.

Sahrin Hamid, Inisiator Koperasi Rakyat (KOPRA) mengatakan, beberapa bulan lalu hingga sekarang, ia terus turun langsung temui petani kopra di beberapa kabupaten. Hasil yang ia temui, petani masih mempertanyakan soal solusi permasalahan kopra.

“Harga di level petani masih memprihatinkan. Di daerah Wasile Haltim dan Pigaraja Halsel masih di bawah Rp3000/kg kopra. Maka itu petani butuh solusi,” ungkap Sahrin Hamid, Inisiator Koperasi Rakyat (KOPRA) ketika ditemui cermat, Senin (4/3).

Sebelumnya, para petani bahkan mahasiswa melakukan aksi besar-besaran pada November 2018. Mereka menuntut pemerintah secepatnya mengatasi jatuhnya harga kopra dari Rp5000 dan Rp7000/Kg menjadi di bawah Rp3000/Kg.

Kondisi kopra masyarakat yang sudah mulai berjamur di Pulau Loloda, Halmahera Barat. Foto: Rajif Duchlun/cermat

Sahrin bilang, kelapa adalah kehidupan bagi rakyat Maluku Utara (Malut). Luas lahan perkebunan kelapa mencapai 214.527 ha. Sedangkan produksi kopra mencapai 223.632 Ton / tahun. Namun petani kita masih terjepit ketika harga kopra anjlok.

Amat Husen, salah satu petani kelapa di Oba, Tidore Kepulauan saat ditemui cermat mengatakan, sebelum harga kopra anjlok, ia dapat menyewa warga untuk membantu proses pembuatan kopra. Tetapi sekarang, ia harus mengerjakan kopra sendir bersama anak-anaknya. “Sekarang kopra sudah jatuh hingga Rp3000 perkilo. Dulu, harganya mencapai Rp7000 perkilogram,”ungkap Amat.

Amat Husen saat membuat kopra bersama anak-anaknya, di Oba, Tidore kepulauan. Foto: Risman Rais/cermat

Hal ini, menurut Sahrin, pertama, karena petani tak kuasa menentukan harga. Kedua, mata rantai perdagangan kopra begitu panjang. Ketiga, pola panen kelapa yang triwulan, menjadikan sebagian petani telah mengambil panjar untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak. Selain itu, belum berkembangnya industri hilirisasi kelapa di Malut, bahkan belum kokohnya persatuan rakyat di lapangan ekonomi

Fakta-fakta tersebut, mesti dijawab dengan hadirnya industri pengolahan di sentra-sentra produksi kelapa. Pengolahan kelembagaan ekonomi rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan keuangan masyarakat.

Bahkan, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Malut ini mengusulkan, agar pemerintah Malut mengurangi stok minyak kelapa yang diproduksi dari sawit, agar masyarakat dapat menikmati prodak sendiri.

“Maka itu, pentingnya persatuan rakyat untuk kesejahteraan bersama dengan mengkonsumsi produk sendiri,” ungkap Sahrin.

Gubernur Malut Bangun Pabrik di Tujuh Kecamatan

Sahrin Hamid ketika ditemui di Sofifi saat kegiatan pelatihan Digital Creative, Senin (4/3). Foto: Faris Bobero/cermat

Saat ini, Gubernur Provinsi Malut Abdul Ghani Kasuba sudah mulai menjalankan One Kecamatan One Industrial Ecopark atau Satu Kecamatan Satu Kawasan Industri. “Sudah tujuh kecamatan dibangun pabrik di sentra produksi kelapa, di Halmahera,” Sahrin

Tujuannya untuk menghadirkan industri di tiap kecamatan yang akan mengolah bahan baku komoditi lokal dari rakyat atau dari pedesaan menjadi barang jadi kemudian industri di tingkat pusat melakukan packaging dan melepas ke pasar.

Sebelumnya pada tahap pertama tahun 2019 ini, pembangunan pabrik minyak goreng dan pembakaran arang tempurung di 5 kecamatan yakni, Kecamatan Loloda Utara, Galela Selatan, Tobelo Barat, dan Kecamatan Kao di Halmahera Utara, dan juga sebagai percontohan di Kecamatan Bacan Timur Tengah Halmahera Selatan dan Kecamatan Taliabu Selatan di Pulau Taliabu. Dan industri pusat ditempatkan di Sofifi Oba Tidore Kepulauan.

Pada Maret ini direncanakan minyak goreng sehat dari Petani Kelapa Halmahera, dengan merek Igono Health Coconut cooking Oil, dan briket arang tempurung dengan merek BlackSweet segera diluncurkan dan beredar di pasaran.

Harapannya, One Kecamatan One Industrial Ecopark, atau Satu Kecamatan Satu Kawasan Industri hadir di seluruh Kecamatan se-Maluku Utara, “Sehingga kita tak lagi menjual bahan mentah ke luar, tapi telah diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi,”katanya.

Salah satu tempat pembuatan kopra masyarakat Pulau Morotai. Foto: Faris Bobero/cermat

Menurutnya, tahapan yang paling penting adalah bagaimana mengolah dan memasarkan. Olehnya itu, Pemerintah Provinsi telah memasarkan ini melalui kerjasama dengan Jogja dan Jawa barat. Dengan produk awal adalah minyak goreng dan briket dari batok kelapa.

---

Faris Bobero