Praktik IUU Fishing Menjadi Tantangan Utama di Maluku Utara

USAID Buat Pelatihan Jurnalis untuk Dorong Isu Perikanan dan Kelautan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Buyung Radjiloen. Foto: Faris Bobero/cermat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Buyung Radjiloen mengatakan, di beberapa daerah Indonesia termasuk Maluku Utara, parktik perikanan ilegal atau Illegal Unregulated and Unreported (IUU) Fishing menjadi tantangan utama, sebab hal ini dapat mengancam ketersediaan ikan di Maluku Utara (Malut).

Olehnya itu, kata Buyung, kelestarian sumber daya laut sudah menjadi isu nasional dan global yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

“Saya mengapresiasi kegiatan lokakarya jurnalis yang dilakukan oleh USAID SEA Project bersama mitra WCS. Saya berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para jurnalis tentang isu-isu kelautan dan perikanan serta upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya laut yang terpadu dan berkelanjutan,” ujar Buyung.

Foto bersama saat kegiatan lokakarya Jurnalis di Emerald Hotel, Ternate. Foto: Doc USAID

Pemerintah juga berharap jurnalis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pentingnya melestarikan sumber daya laut untuk menjaga ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat di Maluku Utara” ujarnya, saat lokakarya jurnalis yang diselenggarakan USAID dan mitranya, pada 21 hingga 22 Februari di Emerald Hotel, Ternate.

Selain Buyung, USAID juga menghadirkan dua narasumber: Ketua The Society of Indonesian Environmental Journalists Rochimawati, yang juga Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta senior Editor Mongabay Indonesia, Nur Rochmani Fajar.

Menurut keterangan USAID, sektor perikanan dan kelautan masih menjadi prioritas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP), rencana tata ruang laut, penegakan hukum untuk mengatasi IUU Fishing serta penerapan e-logbook perikanan.

USAID melalui Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi ikan dan ketahanan pangan serta pembentukan kawasan konservasi perairan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

USAID SEA bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Di Maluku Utara, Proyek USAID SEA mendukung pembentukan 6 kawasan konservasi perairan (KKP) dengan total luasan 675,334 Ha. Tiga KKP yaitu Mare, Sula, dan Morotai sudah dalam tahap penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Secara terpisah, USAID Senior Marine Program Specialist, Celly Catharina mengatakan, proyek USAID SEA di Maluku Utara berfokus pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan mencakup pendataan ikan untuk menilai status sumber daya ikan dan pendaftaran kapal kecil untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).

“USAID menjalankan program perikanan berkelanjutan diantaranya bekerjasama dengan BRPL KKP untuk pendataan ikan kakap, kerapu, pelagis kecil, dan tuna; pendaftaran kapal nelayan skala kecil dan penyusunan dokumen pemanfaatan perikanan (harvest strategy) untuk kakap kerapu di Provinsi Maluku Utara,” kata Celly, dalam rilis yang diterima cermat pada Rabu (26/2/2020).

Hingga saat ini, USAID telah memberikan pendampingan kepada 674 nelayan kecil untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan 310 sudah mendapatkan BPKP. USAID juga mendampingi komunitas nelayan tuna untuk mendapatkan sertifikasi Fair Trade sehingga tuna nelayan Maluku Utara bisa diekspor ke Amerika dengan harga premium.

Total premium yang sudah didapatkan oleh nelayan Tuna bersertifikasi fair trade di Maluku utara dari pembeli di Amerika telah mencapai lebih dari dua miliar rupiah,” tambah Celly Catharina.

Sementara itu, Rochimawati menyatakan, jurnalis memang selayaknya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas agar dapat memberikan informasi yang lebih mendalam kepada pembaca, khususnya mengenai isu kelautan dan perikanan.

"Kegiatan workshop mengenai isu keluatan dan perikanan, sangat penting bagi jurnalis, tidak hanya di Maluku Utara, tapi juga jurnalis Indonesia. Belum banyak yang digali lebih dalam oleh jurnalis terkait itu ini," Kata Rochimawati, Bidang Pendidikan, Profesi, dan Etik AJI Indonesia.

Kapal ikan asing illegal fishing dimusnahkan. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan lokakarya ini, para peserta akan membuka wawasan jurnalis tentang isu-isu penting khususnya di sektor kelautan dan perikanan di wilayah Maluku Utara dan pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme para jurnalis.

Selain itu, para peserta akan termotivasi untuk menuliskan isu-isu terkait dengan pentingnya menjaga dan mengelola kawasan konservasi perairan, menjaga ekosistem laut, praktik perikanan berkelanjutan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta mempromosikan potensi wisata bahari yang ramah lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir.