Pulau Moti Minim Infrastruktur hingga Tenaga Pengajar dan Kesehatan

Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: tangkapan layar video

Sampai saat ini, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, masih tersandera berbagai persoalan.

Mulai dari minimnya infrastruktur, gedung-gedung pemerintahan, hingga tenaga pengajar dan kesehatan.

Hal itu membuat Camat Pulau Moti, Fahruddin Ginting, berupaya mendorong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Yang diprioritaskan dalam Musrenbang kali ini adalah persoalan infrastruktur," kata Fahruddin kepada cermat, Kamis (24/3).

Ia memaparkan, infrastruktur yang belum tersedia adalah pemecah ombak, serta jalan hotmix di dalam kecamatan.

Sedangkan di Kelurahan Tadenas adalah peningkatan jalan dari tanah ke aspal. "Tahun ini akan dibangun oleh Dinas PUPR," ucap Fahruddin.

Selain itu, ada bantuan dari Disperkim untuk masyarakat tidak mampu di Kelurahan Tafaga, sebanyak 15 unit rumah.

Sedangkan dari Dishub, tahun ini bakal direalisasikan sejumlah program seperti rehabilitasi jembatan utama di Moti Kota dan Tanjung Pura, Kelurahan Takofi.

"Rehabilitasi dua jabatan ini masuk skala prioritas Dishub," jelasnya.

Terkait sumber daya di bidang pendidikan, diakui Fahruddin, masih minim. "Rata-rata guru mata pelajaran di SD dan SMP merangkap," akunya.

Hal yang sama juga terjadi di bidang kesehatan. Di mana, Kecamatan Moti masih kekurangan tenaga dokter.

"Saya sudah koordinasi dengan Dinkes dan BKPSDMD, mudah-mudahan ada solusi di bidang kesehatan, terutama dokter," harapnya.

Diketahui, pada 2023 Pemkot Ternate sudah mengurangi tenaga honorer di sejumlah bidang.

Menanggapi hal itu, Fahruddin berharap para honorer di Moti dipertahankan. Karena ditakutkan akan memengaruhi kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

"Bila perlu quota SDM di bidang pendidikan dan kesehatan untuk Moti ditambah, kalau misalnya belum ada rekrutmen ASN," pungkasnya.

---

Sansul Sardi