Satu Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara Sebut Aksi Tolak Omnibus Law Dibayar

Anggota DPR RI Achmad Hatari saat diwawancarai di Hotel Grand Dafam, Ternate. Foto: Yunita

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara, Achmad Hatari, secara mengejutkan membuat pernyataan bahwa adanya aksi unjuk rasa mahasiswa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena ditunggangi atau dibayar.

"Hal-hal begini bukan sesuatu yang baru, bayar berapa, kamu demo dari jam berapa sampai jam berapa, sama dengan orang lembur, kalau kalian mau tamba shift kerja berarti bayar lagi. Jadi gak usah dipengaruhi lagi itu. Kalau tidak dibayar sapa mau pergi di jalan sampai tengah malam. Coba berpikir saja, tidak ada makan siang yang free,” ujar Hatari, usai pembukaan Rakerwil I Garda NasDem, di Grand Dafam Ternate, Minggu (11/10).

Ia bilang, bagi masyarakat atau mahasiswa agar tidak terprovokasi dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Maluku Utara ada wakilnya di parlemen, segala sesuatu bisa ditanyakan langsung, jadi jangan ikut-ikut orang yang tidak tahu di mana titik-titik singgungnya kemudian ikut bicara, nggak ada masalah," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah pusat dalam rumusan membuat UU Cipta Kerja sudah berpikir terlebih dahulu. Memang pro dan kontra itu sebuah kewajaran dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

"Riak-riak kecil itu biasalah, itu mewarnai demokrasi," ucap Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Utara ini.

Ia menambahkan, masyarakat harus menerjemahkan persoalan Omnibus Law ini dengan tenang. Karena menurutnya pemerintah tentu akan selalu berpihak pada masyarakat.

"Harus terjemahkan ini dengan pikiran yang tenang, mana ada pemerintah yang menyusahkan rakyat, pemerintah itu dibentuk untuk mengurus rakyat," kata Hatari.