Tidore Resmi Terima Dua Unit Kapal dari Kemenhub

Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili, saat berbincang dengan salah satu kru kapal KM Banawa Nusantara 98 di Pelabuhan Trikora Tidore. Foto: Nurkholis Lamaau/cermat

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mendapatkan dua unit kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kapal yang dioperasikan di wilayah Tidore ini, yakni KM. Banawa Nusantara berbobot 98 Gross Tonage (GT) dan KM. Gandha Nusantara 17 berbobot 35 GT jenis Rede.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Daud Muhammad, kepada cermat di Pelabuhan Trikora Tidore, Selasa (3/12/2019), mengatakan, sesuai usulan, KM Gandha Nusantara 17 melayani rute Oba, Oba Utara, dan Payahe."Kapal ini untuk mengangkut penumpang," jelasnya.

Sedangkan trayek untuk KM Banawa Nusantara belum ditentukan. Tapi kapal tersebut juga diupayakan melintasi wilayah Oba."Karena jaraknya 22 mil kan. Jadi kemungkinan sama dengan trayek KM Gandha Nusantara 17," ujar Daud.

Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili, menuturkan, pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah (pemda), agar bisa memperdayakan kapal tersebut. "Kemenhub bersedia menghibahkan kapal ini," katanya.

Misalnya, kata Hasan, dalam 3 tahun dibiayai oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pemda membuat surat permohonan untuk kapal jenis Rade. "Pemerintah pusat tetap memfasilitasi," katanya.

Teknisnya, pemda memberikan tarif pelayanan kepada masyarakat untuk menambah biaya operasional kapal tersebut."Sementara dicoba dulu dalam bentuk subsidi," jelasnya.

Ia menegaskan, alasan diberikan secara gratis karena kapal tersebut dibuat sebagai feeder (pengumpan) untuk kapal-kapal perintis yang tidak bisa sandar di pelabuhan tertentu.

"Jadi dari situ, tiketnya secara otomatis sudah dicover oleh penumpang yang di kapal besar," jelasnya.

Lantaran kapal tersebut dikembangkan dapat mengangkut barang, maka pemda disarankan mempersiapkan agar kapal ini digunakan secara murni.

Dalam artian, bisa menambah fungsi lainnya untuk pelayanan masyarakat. Semisal rumah sakit terapung. "Termasuk dikelola secara utuh oleh Badan Usaha Milik Daerah," katanya.

Dia berharap, kedepan pemerintah pusat bisa melepas anggaran yang saat ini masih dicover 100 persen.

"Kalau 1 - 2 tahun okupansi kapal ini sudah kelihatan, maka pemda bisa memberikan tarif secara bertahap dengan catatan tidak membebani masyarakat," jelasnya.