Warga Tidore Akan Bayar Pajak Pakai Sampah

Muhammad Syarif, Kelapa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tidore Kepulauan. Foto: istimewa

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terus melakukan inovasi agar dapat mengatasi persoalan sampah. Bahkan, di tiap kelurahan akan dibuat bank sampah, yang rencana dapat meningkatkan PAD.

Menariknya, sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat itu diupayakan agar bisa membantu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik masyarakat tersebut.

"Nanti bayar PBB pakai sampah. Maksudnya mereka beri sampah ke kami nanti nilai sampah itu diperhitungkan untuk bayar PBB mereka," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tidore Muhammad Syarif, ketika ditemui cermat, pada Minggu (25/7) kemarin.

Selain itu, Syarif, pemkot Tidore juga lagi berupaya agar sampah dapat dikelola untuk dijadikan pengganti batu bara yang selama ini menjadi sumber energi listrik di Tidore.

Ilustrasi sampah plastik. Foto: Pexels/mali maeder

Hal ini terihat ketika Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) merespons cepat rencana kerjasama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan PLN Wilayah Ambon.

"Karena masih dalam situasi pandemi maka rencana pembahasan kerjasama itu akan dibahas secara online," tutur Muhammad Syarif.

Saat ini, DLH Tikep sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing kelurahan. Masyarakat akan didampingi untuk bisa melakukan pengelolaan sampah yang baik.

Rencananya, pekan ini, DLH Tikep kembali menyambangi sejumlah kelurahan untuk dilakukan pembinaan atau pendampingan tentang cara pengelolaan sampah dan sekaligus menciptakan bank sampah di kelurahan.

"Kemarin kami sudah turun lakukan pendampingan di 5 kelurahan, tapi karena COVID-19 maka kami belum lanjut. Rencananya pekan ini kami lanjut sambangi pihak-pihak kelurahan untuk lakukan pendampingan supaya mereka tahu cara mengurai sampah," ungkapnya.

Tak hanya itu, DLH Tikep juga berencana agar di masing-masing kelurahan memiliki dana pengelolaan sampah yang bersumber dari Dana Kelurahan. Agar dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah itu ada timbal balik ke daerah.

Katanya, Sselama ini besaran dana kelurahan di masing-masing kelurahan tidak sama besarannya. Untuk itu, harus ada porsi pemberdayaan dana kelurahan diantaranya adalah pengelolaan sampah. Jika dana kelurahan itu sebagiannya diperuntukan untuk pengelolaan bank sampah maka kelurahan juga bisa berkontribusi memberikan PAD.

"Contoh itu sudah dibuat oleh masyarakat Tomalou. Saya ingin hal ini diberlakukan di semua kelurahan," tandasnya. (BCS)