PKB, Cak Imin, dan Seni Bertahan Partai Papan Tengah (Refleksi 28 Tahun PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan di Jakarta pada 23 Juli 1998 itu, kini genap berusia 28 tahun. Di antara sekian partai yang lahir dari rahim reformasi, PKB layak dicatat sebagai salah satu yang paling berhasil melewati turbulensi politik—bukan hanya dalam

pengertian bertahan hidup secara organisasi, melainkan juga dalam kemampuannya menavigasi lanskap kompetisi elektoral yang terus berubah.

Hari ini PKB menempati posisi partai papan tengah yang diperhitungkan, ditopang basis pemilih Islam-Nahdliyin terbesar di Indonesia. Jika ditarik garis panjang, tren perolehan kursi PKB di DPR RI sesungguhnya berbentuk kurva-U yang menanjak: 51 kursi (1999), 52 kursi (2004), lalu anjlok ke titik nadir 28 kursi pada 2009—imbas langsung dari konflik dualisme kepengurusan pasca Gus Dur—sebelum berangsur pulih menjadi 47 kursi (2014), 58 kursi (2019), dan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah partai, 68 kursi, pada Pemilu 2024.

Titik jatuh 2009 itu penting untuk dicatat secara jujur, sebab justru dari sanalah pelajaran konsolidasi organisasi PKB pascakonflik menjadi bahan baku ketahanannya di periode-periode berikutnya.

PKB juga tercatat sebagai salah satu partai paling konsisten berada di barisan pendukung pemerintahan, melintasi era SBY (dua periode), Jokowi (dua periode), hingga pemerintahan Prabowo saat ini.

Sosiologi Politik PKB

Fenomena PKB ini tidak bisa semata dilihat karena faktor keberuntungan elektoral. Ia harus diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka perspektif sosiologi politik—yang hemat saya setidaknya ada lima faktor yang saling berkelindan.

Pertama, faktor kemampuan PKB mengubah konflik internal menjadi energi konsolidasi. Ini adalah fenomena yang dalam istilah Huntington disebut sebagai institutionalization through adaptation—partai yang mampu bertahan bukan yang tanpa konflik, melainkan yang berhasil melembagakan mekanisme penyelesaian konflik sehingga setiap gejolak justru memperkuat, bukan meruntuhkan struktur organisasi.

Kedua, ketersediaan sumber daya kepemimpinan berbasis meritokrasi dan regenerasi yang terjaga. Transisi kepemimpinan elite dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Muhaimin Iskandar (Cak Imin) relatif tidak menimbulkan goncangan berarti di akar rumput.

Dalam bahasa Max Weber, ini adalah proses rutinisasi otoritas kharismatik (routinization of charisma)—transisi dari kepemimpinan yang bertumpu pada daya tarik personal-kharismatik seorang tokoh menuju otoritas yang lebih legal-rasional dan berbasis struktur partai. Banyak partai gagal justru pada fase transisi ini; PKB relatif berhasil melewatinya.

Ketiga, PKB mewarisi jangkar sosial dan basis pemilih yang kokoh karena kelahirannya dibidani Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia.

Dalam kerangka ini, PKB tampak lebih dekat pada pola partai berbasis sistem dan jaringan sosial ketimbang partai yang sepenuhnya bertumpu pada figur tunggal—meski, seperti dicatat banyak peneliti pemilu, soliditas suara Nahdliyin terhadap PKB sendiri tidak pernah bersifat mutlak dan cenderung terpecah ke beberapa partai lain.

Keempat, kecanggihan mesin politik yang dikelola Cak Imin dalam beradaptasi dengan perubahan rezim dan konfigurasi koalisi yang terus bergeser—dari pendukung pemerintahan SBY, mitra koalisi Jokowi, hingga kini merapat ke pemerintahan Prabowo.

Kelima, baik Gus Dur maupun Cak Imin lahir dari tradisi aktivisme dan pesantren yang bercorak kosmopolit—ditopang modal pengetahuan dan jejaring sosial yang luas dan multikultural.

Dalam istilah Pierre Bourdieu, keduanya mewarisi kombinasi modal sosial dan modal budaya (social and cultural capital) khas kalangan santri terdidik, yang kemudian dikonversi menjadi modal politik.

Ditempa, Bukan Diberi Karpet Merah

Poin kelima ini layak digarisbawahi. Meski keduanya berasal dari lingkungan elite pesantren, jejak organisasi mereka menunjukkan pola sirkulasi elite yang berjenjang, bukan elite karbitan yang tiba-tiba mendapat kekuasaan.

Dalam kerangka Vilfredo Pareto tentang sirkulasi elite, keduanya adalah produk dari proses seleksi panjang di dalam organisasi kader: Gus Dur menempuh jalur kepemimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelum menjadi Presiden RI keempat, sementara Cak Imin menempa kepemimpinannya sebagai figur kunci di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi kemahasiswaan underbow NU, sebelum akhirnya memimpin PKB.

Dari sisi kapital pengetahuan, keduanya juga dikenal dekat dengan tradisi literasi dan pemikiran. Gus Dur dikenal luas sebagai intelektual publik jauh sebelum menjabat Ketua PBNU maupun Presiden RI, dengan gagasan-gagasan yang hingga kini masih banyak dirujuk.

Sementara Cak Imin, sebelum memimpin PKB, sempat menjalani masa sebagai jurnalis di sela aktivismenya, dan dikenal aktif menulis buku maupun tulisan ilmiah populer.

Warisan yang Dilanjutkan, Bukan Dibekukan

Maka jika pertanyaannya adalah apa rahasia di balik ketahanan PKB melewati 28 tahun perjalanannya, jawabannya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana warisan Gus Dur berhasil dilanjutkan—dan diadaptasi secara genuine—oleh Cak Imin.

Ini bukan sekadar cerita suksesi kepemimpinan, melainkan studi kasus tentang bagaimana sebuah partai berbasis massa keagamaan bisa keluar dari jebakan ketergantungan pada figur tunggal (charismatic dependency) menuju pelembagaan organisasi yang lebih tahan banting terhadap pergantian rezim dan tekanan zaman.

Pertanyaan yang lebih menantang ke depan justru bukan lagi soal ketahanan, melainkan soal lompatan: apakah modal institusional yang telah terkumpul selama 28 tahun ini cukup untuk membawa PKB bertransformasi dari partai papan tengah menuju partai papan atas, sekaligus mempersiapkan fase berikutnya.

Sebuah pertanyaan yang wajib segera ada jawabannya di Kado 28 tahun PKB