Menyongsong Pemilu 2024: Menempatkan Isu Lingkungan Hidup sebagai 'Panglima'

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Maraknya pembahasan polusi udara Jakarta kiranya menjadi penanda perhatian besar masyarakat terhadap isu lingkungan hidup, utamanya diantara kalangan muda. Sejumlah riset menunjukan anak muda Indonesia semakin peduli perihal isu lingkungan hidup.

Sebut saja riset Kata Data yang menyatakan 77.4% anak muda Indonesia tertarik dengan isu lingkungan hidup dan riset Pelopor Pilihan 17 (PP17) yang menunjukan 59% anak muda merasa isu lingkungan sebagai masalah yang mendesak dengan 66% merasa penanganan perubahan iklim oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Fakta ini menunjukkan perhatian besar intergenerasional terhadap isu lingkungan hidup, terkhusus perubahan iklim.

Survei yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa 60 persen pemilih Indonesia di Pemilu 2024 berasal dari kalangan anak muda. Belajar dari kasus polusi udara Jakarta, perhatian besar anak muda kemudian berhasil tergeneralisasi menjadi opini dan perhatian publik secara umum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiarjo (2008) yang menyatakan aspek ekologi merupakan salah satu unsur emosional yang mempengaruhi partisipasi politik. Untuk itu, isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu prioritas yang perlu diinternalisasi oleh calon presiden dalam visi dan misinya.

Belajar dari Kampanye Calon Presiden di Sejumlah Negara

Para pemilih mengisi surat suara Pemilu Amerika Serikat di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Foto: Hannah McKay/REUTERS

Upaya merespons darurat iklim mewarnai sejumlah kampanye politik calon presiden berhasil dewasa ini. Ambil contoh pemilu Amerika tahun 2020, di mana masing-masing calon presiden menginternalisasi isu lingkungan hidup dalam kampanye mereka. Ketika Donald Trump maju dengan inisiatif energi hijau, Joe Biden bergerak dengan arah kebijakan investasi ke arah energi bersih dan menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu dari empat agenda prioritas yang diusung.

Tak kalah, Howie Hawkins menggaungkan pentingnya fondasi ekologi dalam peradaban manusia. Terakhir, Jo Jorgensen mendorong penghapusan PLTU dan menyokong sumber energi nol emisi yang efisien (cost-efficient). Pada akhirnya, Joe Biden dengan rencana ambisiusnya dalam menangkal perubahan iklim keluar sebagai presiden Amerika ke-46.

Di Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, kini presiden ke 39 Brasil, pada masa kampanyenya juga menawarkan gagasan strategis untuk memberi status perlindungan baru terhadap 193.000 m2 hutan hujan Amazon, melawan deforestasi, mensubsidi pertanian berkelanjutan dan mereformasi aturan pajak Brasil untuk mewujudkan ekonomi hijau.

Emmanuel Macron, kini presiden ke 25 Prancis, juga berkampanye untuk menjadikan Prancis sebagai negara pertama yang meninggalkan gas, minyak dan batu bara, serta menjalankan pemerintahan dengan membentuk rencana ekologi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan.

Bahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa, tidak hanya berkampanye ke arah ekonomi hijau namun juga secara aktif melakukan upaya-upaya nol karbon dalam proses kampanyenya.

Selain meningkatkan elektabilitas, Presiden Gotabaya juga mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari United Nations sebagai hasil atas kampanyenya yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Visi utama dari Presiden Gotabaya terletak pada memperjuangkan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan praktik lingkungan, sosial dan ekonomi. Tak heran, Ia berhasil menjadi presiden kedelapan Sri Lanka.

Menempatkan Isu Lingkungan Hidup Sebagai Panglima

Ilustrasi gaya hidup ramah lingkungan dari kebiasaan di dapur. Foto: Shutter Stock

Berangkat dari isu strategis kampanye yang diangkat oleh sejumlah calon presiden berhasil, sejatinya isu ekonomi hijau, peletakan dan perlindungan sumber daya alam sebagai aset negara, serta transisi energi, menjadi benang merah yang mewarnai inti dari kampanye hijau mereka. Untuk itu, tiga pokok pikiran tersebut sejatinya perlu juga diarusutamakan dalam kampanye menyambut pemilihan umum presiden 2024 yang akan berlangsung.

Dalam perspektif yang lebih luas, sejatinya kebutuhan utama Indonesia adalah untuk menjadikan target perubahan iklim yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tercapai.

Upaya ini diwujudkan dengan memberikan solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lima sektor prioritas, yakni transisi energi, penanganan limbah, proses industri dan produksi, pengelolaan pertanian dan pengendalian kehutanan.

Terkhusus pada transisi energi, upaya transisi menuju pemaksimalan energi terbarukan, dengan menggunakan transisi energi yang berkeadilan (just energy transition) sebagai tolak ukur perlu ditempatkan sebagai fokus perhatian.

Selain itu, kondisi pemungkin dalam mendorong pembangunan berkelanjutan juga perlu didudukan sebagai visi sentral. Perbaikan tata kelola demokrasi, utamanya penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, penguatan anti korupsi, keterbukaan informasi serta perwujudan keadilan sosial perlu berjalan seiring dengan cita-cita reformasi kebijakan.

Meramu komitmen politik strategis melalui isu yang menjadi perhatian besar masyarakat merupakan langkah kunci menuju keberhasilan. Internalisasi agenda lingkungan hidup dalam kebijakan prioritas terbukti telah menjadi salah satu langkah penting yang perlu diambil oleh calon presiden.

Pengarusutamaan isu lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dapat menjadi satu agenda penting yang perlu diusung oleh keempat calon presiden. Jadi, siapakah yang akan menjadi Jimmy Carter versi Indonesia?