The Power of Netizen: Dampak Viralitas dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Foto: freepik.com/freepik

Di era digital saat ini, media sosial telah bertransformasi menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum di Indonesia.

Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok kini sering kali menjadi arena di mana kasus hukum yang awalnya kurang mendapat perhatian mendadak viral dan mendapatkan sorotan publik yang besar.

freepik.com/rawpixel.com

Kekuatan Netizen dalam mendorong penegakan hukum

Media sosial telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik penegakan hukum.

Ketika sebuah kasus dinilai tidak adil atau terabaikan oleh aparat, viralitas sering kali menjadi alat untuk mendorong perubahan.

Misalnya, kasus kekerasan oleh oknum aparat yang viral di media sosial memicu investigasi ulang dan perhatian dari pihak berwenang, yang mungkin tidak terjadi tanpa dorongan publik tersebut. Atau yang terbaru tentang kasus landak oleh Nyoman Sukena yang akhirnya dibebaskan.

Studi dalam Journal of Digital Society (2021) menyebutkan bahwa media sosial berfungsi sebagai "ruang publik baru" di mana masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap isu-isu yang mungkin tidak diangkat oleh media arus utama.

Namun, riset ini juga menunjukkan bahwa tekanan dari viralitas kadang dapat membuat penegakan hukum menjadi tergesa-gesa.

Dampak viralitas terhadap UU Pilkada

UU Pilkada merupakan contoh nyata dari bagaimana viralitas memengaruhi proses legislasi. Ketika undang-undang ini menjadi viral, desakan kuat dari masyarakat mendorong anggota legislatif untuk mempercepat revisi undang-undang tersebut.

Penelitian dalam Asian Journal of Law and Society (2022) mengidentifikasi bahwa kasus-kasus viral sering kali mengakibatkan perubahan kebijakan atau pembatalan undang-undang sebagai respons terhadap tuntutan publik yang besar.

Hal ini menunjukkan bagaimana viralitas dapat secara langsung memengaruhi proses legislasi dan kebijakan.

Mengapa viral dulu baru bertindak?

Salah satu kritik utama terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah lambannya respons dari aparat terhadap kasus-kasus tertentu, kecuali jika kasus tersebut mendapat perhatian besar dari publik.

Banyak kasus baru ditangani setelah menjadi sorotan luas di media sosial, menimbulkan kesan bahwa hukum hanya efektif jika ada viralitas.

Penelitian dari Asian Journal of Law and Society (2019) menemukan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung bersifat reaktif ketimbang proaktif.

Aparat hukum sering kali lebih merespons tekanan publik daripada secara aktif menegakkan hukum sebelum isu menjadi viral.

Faktor-faktor seperti lemahnya birokrasi, kekurangan sumber daya, dan kurangnya perhatian pada isu-isu yang tidak mencuat di publik berkontribusi pada fenomena ini.

Dampak positif dan negatif dari viralitas

Dari sisi positif, viralitas dapat membantu menyoroti isu-isu yang mungkin tidak terlihat oleh aparat hukum atau tidak dianggap prioritas.

Kasus-kasus terkait kekerasan, pelanggaran lingkungan, atau perlindungan satwa sering kali mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih cepat berkat dorongan dari netizen.

Menurut riset dalam International Journal of Digital Law (2022), media sosial di negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat menjadi alat efektif untuk mendorong aksi cepat dari pemerintah dan penegak hukum.

Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Tekanan dari netizen kadang-kadang menyebabkan aparat bertindak tergesa-gesa, yang dapat mengganggu prinsip keadilan.

Proses hukum yang seharusnya objektif bisa terganggu oleh opini publik yang tidak selalu berdasarkan bukti atau hukum yang ada.

Studi dalam Journal of Law and Media (2020) memperingatkan bahwa viralitas dapat memicu "trial by media," di mana kasus lebih dipengaruhi oleh opini publik daripada fakta yang ada.

Kekuatan viral di media sosial Indonesia jelas memiliki dampak signifikan dalam penegakan hukum.

Kasus-kasus seperti UU Pilkada, kasus Ferdy Sambo, dan kasus Vina, dan lainnya menunjukkan bahwa viralitas dapat mempercepat proses hukum, tetapi ada risiko bahwa tekanan publik dapat mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta atau prosedur yang tepat.

Ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara desakan publik dan prinsip keadilan.

Penting untuk menjaga agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan, tanpa terlalu dipengaruhi oleh viralitas semata.

Media sosial seharusnya menjadi alat yang mendukung keadilan, namun tidak boleh menggantikan proses hukum yang sah dan adil.