Pendidikan Tinggi yang Mahal, Pikiran Kritis yang Dimurahkan

Mahasiswi Prodi Teknik Informatika Universitas Katolik Santo Thomas
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Chorint Marchelina Sirumapea tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ada satu pertanyaan yang kerap terlintas di benak saya setiap awal semester: mengapa biaya kuliah terus naik, sementara ruang untuk bertanya justru semakin sempit? Pendidikan tinggi yang kerap disebut sebagai puncak kebebasan berpikir, kini terasa lebih mirip lorong administratif yang menuntut kepatuhan daripada keberanian intelektual.
Saya tidak menolak kenyataan bahwa pendidikan membutuhkan biaya. Namun, yang mengganggu adalah ketika mahalnya biaya tersebut tidak sebanding dengan kualitas ruang akademik yang ditawarkan. Mahasiswa dituntut membayar mahal, tetapi sering kali hanya diberi pilihan untuk patuh, diam, dan menyelesaikan studi secepat mungkin.
Di banyak kampus, pembicaraan tentang pendidikan semakin teknis dan pragmatis. Target kelulusan, indeks prestasi, akreditasi, hingga peringkat internasional dijadikan tolok ukur utama keberhasilan. Sementara itu, diskusi kritis—yang seharusnya menjadi napas perguruan tinggi—perlahan dipinggirkan. Bertanya terlalu jauh dianggap mengganggu. Mengkritik kebijakan kampus dinilai tidak etis. Berbeda pendapat kerap dibaca sebagai sikap tidak tahu diri.
Dalam situasi seperti ini, mahasiswa berada pada posisi serba salah. Di satu sisi, mereka menanggung beban ekonomi yang tidak ringan. Di sisi lain, mereka dituntut menyesuaikan diri dengan sistem yang nyaris tidak memberi ruang untuk bersuara. Pendidikan tinggi pun berubah menjadi relasi satu arah: kampus mengatur, mahasiswa mengikuti.
Ironisnya, pikiran kritis justru sering dicurigai. Kritik dianggap ancaman, bukan bagian dari tradisi akademik. Padahal, universitas—dalam sejarahnya—lahir dari perbedaan pandangan dan perdebatan intelektual. Tanpa kritik, kampus kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang pencarian kebenaran.
Saya melihat kecenderungan ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan gejala struktural. Ketika kampus terlalu sibuk menjaga citra dan stabilitas, keberanian berpikir justru menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mahasiswa didorong untuk produktif secara administratif, tetapi dijauhkan dari refleksi yang mendalam.
Akibatnya, pendidikan tinggi perlahan melahirkan generasi yang terlatih untuk taat, tetapi gagap ketika dihadapkan pada ketidakadilan. Mereka cakap menyusun laporan, tetapi ragu menyampaikan keberatan. Mereka lulus dengan ijazah, namun kehilangan keberanian untuk bertanya: apakah sistem ini adil?
Kondisi ini berbahaya. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan orang yang berani berpikir jujur dan kritis. Jika pendidikan tinggi hanya mencetak lulusan yang patuh, maka kampus telah gagal menjalankan peran sosialnya.
Saya percaya, pikiran kritis bukanlah ancaman bagi pendidikan. Justru itulah syarat utama agar pendidikan tetap relevan. Kampus seharusnya tidak menjadi ruang penjinakan, melainkan ruang pembebasan. Mahasiswa bukan objek kebijakan, melainkan subjek intelektual yang berhak bertanya dan berbeda pendapat.
Jika hari ini pendidikan tinggi terasa mahal secara biaya, jangan sampai ia menjadi murah secara makna. Jangan biarkan kampus berubah menjadi tempat di mana pikiran kritis dimurahkan, sementara kepatuhan dimuliakan. Sebab tanpa keberanian berpikir, pendidikan tinggi hanya akan menjadi bangunan megah yang hampa dari kesadaran.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas, prodi Teknik informatika, fakultas ilmu komputer.
