Dilema sila ke-5 : Sudahkah Indonesia Mencapai Keadilan Sosial yang Diharapkan?

Ilustrasi dibuat oleh penulis.

Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seperti namanya, Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan filosofi dan karakter bangsa Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Namun, apakah Indonesia sudah berhasil menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Upaya Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Beberapa di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Sembako. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, program-program ini menghadapi tantangan dalam implementasinya. Banyak laporan menunjukkan bahwa bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran. Beberapa individu yang tidak berhak masih menerima bantuan, sementara yang seharusnya menerima justru terabaikan. Kualitas pelaksanaan program ini memerlukan pengawasan ketat dan evaluasi komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya. 2. Upaya di Bidang Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan dan pendidikan adalah dua aspek fundamental dalam keadilan sosial. Dalam bidang pendidikan, pemerintah telah mencanangkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pendidikan gratis untuk memastikan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Di sektor kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diluncurkan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terhalang biaya. Namun, di daerah terpencil, akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Banyak anak di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Kesenjangan ini bertentangan dengan semangat sila kelima Pancasila. Meskipun pendanaan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat tersedia, masyarakat tidak dapat memanfaatkan program ini secara optimal jika infrastruktur publik di daerah mereka tidak memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah yang kurang terlayani. 3. Tantangan dalam Implementasi Sila Kelima Ketimpangan ekonomi adalah salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sila kelima. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan positif, distribusi kekayaan masih sangat timpang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 41% kekayaan nasional. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakadilan ini bertentangan dengan semangat sila kelima. Untuk menciptakan keadilan sosial, pemerintah perlu menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Kesimpulan Penerapan sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dibuat untuk mencapai keadilan sosial, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat masih perlu diatasi. Untuk mencapai tujuan keadilan sosial, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap program yang ada, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud di Indonesia, sehingga sila kelima Pancasila benar-benar tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar negara.