Pancasila sebagai Fondasi Kebijakan Ekonomi Inklusif di Indonesia

"Gambar ini dibuat menggunakan DALL-E,alat generasi gambar berbasis AI.

Jakarta, 18 Oktober 2024 – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional. Dalam sebuah konferensi yang diadakan hari ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial, harus menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

"Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga pedoman kita dalam mengelola ekonomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip utama yang harus tercermin dalam kebijakan ekonomi kita,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan para pemangku kepentingan ekonomi.

Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan memperkuat program pengentasan kemiskinan, termasuk melalui perluasan bantuan sosial seperti Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa anggaran untuk bantuan sosial akan ditingkatkan dalam APBN 2025 guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak oleh ketidakpastian ekonomi global.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Nilai-nilai Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh rakyat harus merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, program seperti PKH dan Kartu Prakerja akan diperluas dengan fokus pada kelompok rentan,” ujar Sri Mulyani.

Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada kuartal ketiga tahun ini, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh krisis energi dan perubahan iklim. Meski pertumbuhan ini dinilai positif, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, berada di angka 0,384, menandakan kesenjangan signifikan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan akan menimbulkan masalah sosial di masa depan. “Kita harus kembali pada prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi harus menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,” kata Suharso.

Pancasila dalam Konteks Globalisasi

Dalam menghadapi globalisasi, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar internasional dengan memperkuat sektor ekonomi domestik, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung UMKM, pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mendorong digitalisasi bagi pelaku usaha kecil.

"Globalisasi memang memberikan peluang besar, tetapi kita tidak boleh melupakan prinsip kedaulatan ekonomi yang diamanatkan oleh Pancasila. Kita harus melindungi sektor-sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung rakyat kecil,” ungkap Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia terus berupaya menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dengan fokus pada keadilan sosial, berbagai program sosial dan ekonomi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan pembangunan yang inklusif. Di tengah tantangan global, Pancasila tetap menjadi landasan yang relevan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.