Lini Masa Sejarah Pernikahan Antar Ras di Amerika Serikat

Pasangan Multi Ras, Mildred dan Richard Loving. Foto: sgtrius from Pixabay

Pemerintah Amerika Serikat, serta negara bagiannya, telah menangani masalah kontroversial, seperti isu ras, sejak berabad-abad yang lalu. Secara spesifik, ini bukanlah tentang perbudakan, pelecehan, atau perundungan yang dialami ras tertentu. Ada yang lebih menarik, yaitu mengenai pernikahan antar ras di Negeri Paman Sam.

Deep South, atau negara bagian yang secara geografis terletak di ujung selatan, melarang pernikahan antar ras hingga tahun 1967. Selain itu, negara bagian lain, seperti California, menentang praktik yang sama sampai tahun 1948.

Mengenaskannya, beberapa politisi berani melarang pernikahan multiras secara nasional dengan mengusulkan perubahan Konstitusi Amerika Serikat. Melansir dari Thought Co, berikut linimasa yang merangkum sejarah pernikahan antar ras di Amerika Serikat.

1664

Maryland mengesahkan undang-undang kolonial Inggris pertama yang melarang pernikahan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Lebih lanjut, persetujuan dari otoritas penasihat memberlakukan, wanita yang kawin campur dengan seorang budak akan melayani tuannya selama hidup suaminya. Bahkan, anak-anak dari hasil perkawinan akan secara otomatis menjadi budak seperti ayahnya.

1691

Persemakmuran Virginia melarang semua pernikahan antar ras, dan mengancam akan mengasingkan baik pria dan wanita kulit putih yang menikah dengan orang kulit hitam atau orang Indian, penduduk asli Amerika. Pada abad ke-17, pengasingan tersebut biasanya diartikan sebagai hukuman mati.

Jika wanita Inggris memiliki anak blasteran manapun, wajib membayar 15 Poundsterling ke Gereja, dalam waktu satu bulan setelah anak lahir. Jika melanggar ketentuan, wanita itu akan diasingkan selama lima tahun. Sedangkan anak diangkat sebagai pelayan hingga usia 30 tahun.

Sayangnya, para pemimpin kolonial Maryland menyukai gagasan ini, sehingga regulasi serupa diterapkan setahun kemudian. Pada tahun 1705, Virginia memperluas kebijakan dengan mengenakan denda pada setiap pendeta yang membantu perkawinan antar ras.

1780

Pada 1725, Pennsylvania mengesahkan undang-undang yang melarang pernikahan antar ras. Untungnya, 50 tahun kemudian, persemakmuran mencabutnya, sebagai rangkaian reformasi secara bertahap untuk menghapus perbudakan. Negara bagian bermaksud untuk memberikan status hukum yang setara kepada orang kulit hitam.

1843

Massachusetts menjadi negara bagian kedua yang mencabut undang-undang anti-misegenesi, yang kemudian memperkuat perbedaan antara negara bagian utara dan selatan tentang perbudakan dan hak-hak sipil.

1871

Andrew King, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili negara bagian Missouri, mengusulkan amandemen konstitusi larangan pernikahan multiras di seluruh negeri.

1883

Dalam Pace v. Alabama, Mahkamah Agung AS dengan suara bulat memutuskan bahwa larangan pernikahan antar ras di tingkat negara bagian tidak melanggar Amandemen ke-14 Konstitusi AS. Keputusan itu akan berlaku selama lebih dari 80 tahun.

Pasangan penggugat, Tony Pace, seorang pria Afrika-Amerika, dan Mary Cox, seorang wanita kulit putih, ditangkap pada tahun 1881 karena hubungan mereka melanggar undang-undang anti-misegenasi negara bagian Alabama. Mereka didakwa hidup bersama dalam keadaan perzinaan atau pencabulan, dan keduanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

1912

Seaborn Roddenbery, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari negara bagian Georgia, melakukan upaya untuk melarang pernikahan antar ras di 50 negara bagian. Terlebih lagi, amandemen yang diusulkan sangat berbau rasial, dengan menyebut setiap orang yang memiliki keturunan atau afiliasi darah Afrika disebut dengan orang negro.

Namun, usulan mendapatkan perlawanan dari ilmu antropologi fisik, dimana setiap manusia sebenarnya memiliki beberapa keturunan Afrika. Ini membuat amandemen tidak dapat diterapkan atau disahkan.

1922

Tak hanya darah Afrika-Amerika ataupun Indian-Amerika, xenofobia anti-Asia muncul pada awal abad ke-20, yang berarti Asia-Amerika merupakan target selanjutnya. Cable Act mencabut status warga negara yang menikah dengan orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk kewarganegaraan. Ini termasuk orang Amerika keturunan Asia.

Undang-undang ini tidak hanya berdampak secara teoritis, dengan keputusan Mahkamah Agung yang berkesimpulan bahwa keturunan Asia tidak disebut sebagai kulit putih, sehingga ilegal untuk menjadi warga negara.

Dampaknya, Pemerintah AS mencabut kewarganegaraan Mary Keatinge Das, istri dari Taraknath Das, seorang aktivis berdarah Pakistan-Amerika, dan Emily Chin, ibu empat anak dan istri seorang imigran keturunan Tiongkok-Amerika. Jejak hukum imigrasi anti-Asia tetap ada sampai berlakunya Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan tahun 1965.

1928

Senator Coleman Blease, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Carolina Selatan, melakukan upaya terakhir untuk merevisi Konstitusi AS yang melarang pernikahan antar ras di setiap negara bagian. Seperti pendahulunya, inisiasi ini gagal.

1964

Dalam McLaughlin v. Florida, Mahkamah Agung AS dengan suara bulat mengatur bahwa undang-undang yang melarang hubungan antar ras. Setiap hubungan yang tidak diresmikan dalam ikatan pernikahan antara orang kulit putih dan kulit hitam akan dihukum penjara tidak lebih dari 12 bulan. Keputusan ini secara tidak langsung dianggap mendukung larangan pernikahan antar ras.

1967

Mahkamah Agung AS dengan suara bulat membatalkan Pace v. Alabama (1883). Putusan Loving v. Virginia menekankan gagasan bahwa larangan negara bagian tentang pernikahan antar ras jelas melanggar Amandemen ke-14 Konstitusi AS.

Earl Warren, Ketua Hakim, mengatakan bahwa Amandemen ke-14 memberikan kebebasan untuk menikah, terlepas dari ras yang terlibat. Dia meyakinkan, negara tidak dapat melanggar hak ini. Setelah putusan pengadilan tinggi, pernikahan antar ras menjadi legal di seluruh Amerika Serikat.

2000

Alabama merupakan negara bagian terakhir yang melegalkan pernikahan multiras. Pada November 2000, praktik pernikahan ini telah sah di setiap negara bagian yang melibatkan proses pelik selama lebih dari tiga dekade, berkat Putusan Mahkamah Agung 1967.

Tetapi, konstitusi negara bagian Alabama masih memuat larangan pada Pasal 102, yang menyatakan badan legislatif tidak pernah mengeluarkan undang-undang untuk mengesahkan atau melegakan pernikahan antar ras kulit putih dan kulit hitam.

Pada tahun 1998, para pemimpin DPR berhasil menghentikan upaya Pasal 102. Pernikahan antar ras tetap kontroversial di negara bagian ujung selatan. Jajak pendapat 2011 menemukan bahwa pluralitas dari Partai Republik Mississippi masih mendukung undang-undang anti-misegenasi.