Ketika Asal Bapak Senang (ABS) Menyamar sebagai Savoir-Vivre
Guru Sejarah di SMA Negeri 52 Jakarta, Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Paramadina
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Cipta S Sajati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSalah satu kualitas yang sering membuat seseorang terasa menyenangkan dalam pergaulan adalah kemampuannya membawa diri. Ia memahami kapan perlu berbicara dan kapan lebih baik mendengarkan, mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi, menjaga kenyamanan orang lain tanpa terkesan dibuat-buat, serta menunjukkan sikap yang tenang dan penuh penghargaan.
Dalam tradisi Prancis, kemampuan semacam ini dikenal sebagai savoir-vivre, yakni seni menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan orang lain secara pantas serta beradab di ruang sosial.
Ross E. Dunn (2011)—dalam bukunya berjudul Petualangan Ibnu Battuta—menggambarkan lingkungan Tangier tempat Ibn Battuta tumbuh pada abad ke-14, dengan menunjukkan bahwa pembentukan pribadi dalam masyarakat kota tidak hanya bertumpu pada ilmu, tetapi juga pada adab pergaulan.
Dengan merujuk pada Kenneth Brown dalam People of Salé (1976), Dunn memahami savoir-vivre sebagai bagian dari tata hidup sosial yang mencakup kesopanan, pengendalian diri, kebersihan, tata cara makan, cara berpakaian, hubungan sosial, hingga perilaku pribadi. Sesuatu dianggap tidak pantas ketika menimbulkan kejengkelan atau rasa tidak nyaman bagi orang lain, sementara orang yang memiliki savoir-vivre mampu membangun hubungan secara serasi, akrab, dan alami.
Dalam banyak kebudayaan, termasuk Indonesia, kemampuan semacam itu kerap dianggap sebagai tanda kedewasaan sosial. Kita mengenal ungkapan seperti “tahu diri”, “mengerti posisi”, “jangan terlalu frontal”, atau “pandai membawa suasana”. Ungkapan-ungkapan itu lahir dari kebutuhan yang wajar dalam hidup bersama. Sebab, pergaulan sosial memang tidak akan berjalan sehat jika setiap orang hanya mengikuti ego sendiri dan merasa paling benar.
Pergaulan sosial akan semakin tidak sehat saat kemampuan savoir-vivre—alih-alih digunakan merawat hubungan sosial—justru untuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan. Orang tetap tampak sopan, tahu kapan tersenyum, mengangguk, atau memilih diam.
Namun perlahan, daya kritisnya menghilang. Keberatan hanya berani diucapkan ketika penguasa tidak ada, sementara di hadapannya semua berubah menjadi persetujuan. Bentuknya bukan penjilatan yang kasar dan terang-terangan, melainkan kepatuhan yang tampil rapi melalui bahasa halus, gestur hormat, dan kesiapan untuk selalu berkata “siap”. Kepura-puraan dilakukan atas nama kesopanan, tahu diri, dan mengerti posisi, padahal hanya untuk menyenangkan pihak lain atau istilahnya Asal Bapak Senang (ABS).
Istilah ABS kemungkinan mulai dikenal luas pada masa Bung Karno. Dalam memoar Bambang Widjanarko (1988), Sewindu Dekat Bung Karno, diceritakan bahwa anggota DKP atau Detasemen Kawal Pribadi sering memainkan musik cha-cha untuk mengiringi Bung Karno dalam acara ramah-tamah. Lama-kelamaan, mereka merasa lelah dan jenuh karena harus memainkan irama yang sama berulang-ulang.
Ketika ada keinginan untuk mengganti irama, AKBP Mangil—Komandan DKP yang telah mendampingi Bung Karno sejak masa Yogyakarta tahun 1948—berkata, “Ali, sudahlah! Layani saja kehendak Bapak, yang penting asal Bapak senang.” Dari momen itulah muncul istilah 'Asal Bapak Senang', yang kemudian berkembang untuk menggambarkan pola hubungan antara bawahan dan kekuasaan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.
Meski secara istilah baru muncul di era Orde Lama, mentalitas ABS jauh lebih tua daripada namanya. Dalam sejarah Indonesia, sikap semacam ini tumbuh dari lapisan panjang feodalisme dan kolonialisme, yaitu ketika kedekatan dengan penguasa sering lebih menentukan keselamatan daripada keberanian mengatakan kebenaran.
Ajip Rosidi (2004), dalam artikelnya "Pendidikan dan Kebudayaan", memberi kerangka penting untuk memahami hal ini. Menurutnya, pengalaman panjang sebagai bangsa jajahan membentuk “budaya bawahan”, yaitu keadaan ketika orang pribumi terbiasa memandang kekuasaan dari posisi rendah, sementara budaya penguasa dianggap sebagai ukuran kemajuan dan keunggulan. Dalam suasana seperti itu, kedekatan dengan penguasa menjadi sumber rasa aman, bahkan sumber harga diri.
Ajip juga menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui kekuasaan langsung orang Belanda atas rakyat. Dalam banyak hal, kekuasaan kolonial justru berjalan lewat elite pribumi, seperti bupati, priyayi, dan pemimpin tradisional yang menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat.
Mereka memperoleh posisi dan kehormatan administratif, sementara rakyat tetap menanggung kewajiban tanam, kerja, dan setoran. Dalam keadaan seperti itu, ABS bukan lagi sekadar berarti “asal bapak senang”, melainkan juga “asal posisi aman”. Yang utama bukan keberanian menyampaikan penderitaan rakyat, melainkan kemampuan menjaga hubungan baik dengan penguasa di atas.
Dalam kerangka ini, apa yang disebut Ajip sebagai mentalitas calo menjadi sangat relevan. Elite perantara hidup dari kedekatan dengan pusat kekuasaan, bukan dari keberanian menanggung risiko moral. Posisi mereka menggantung: cukup dekat ke atas untuk memperoleh keuntungan, tetapi cukup jauh dari bawah, sehingga tidak lagi sungguh-sungguh merasakan beban rakyat.
Ajip juga memperlihatkan bahwa kepatuhan dalam masyarakat lama tidak hanya lahir dari pengalaman kolonial, tetapi juga dari warisan feodal. Dalam struktur kerajaan, rakyat terbiasa menempatkan raja sebagai pusat kehidupan. Hasil kerja, tenaga, bahkan nyawa dapat dipandang sebagai sesuatu yang berada di bawah kehendak raja.
Berkata “tidak” kepada penguasa akhirnya tidak lagi dipahami sebagai urusan biasa dalam kehidupan sosial atau pemerintahan. Ia bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata moral. Tata krama dan kepatuhan pun saling bertumpuk: yang satu tampak sebagai etika, sementara yang lain bekerja sebagai ketundukan. Dari keadaan seperti ini, kesopanan mulai kehilangan jaraknya dari rasa takut.
Hubungan antara savoir-vivre dan ABS menjadi semakin jelas. Savoir-vivre menuntut kecakapan mengelola hubungan sosial agar berlangsung halus dan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun, dalam struktur feodal-kolonial, kemampuan itu mudah bergeser menjadi kecakapan menjaga posisi di hadapan penguasa. Orang belajar tampak tertib, santun, dan tahu diri, tetapi belum tentu belajar merdeka dalam berpikir. Maka yang lahir bukan hanya sopan santun, melainkan juga kepatuhan yang diberi pakaian budaya.
Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya sering terlihat sederhana. Ada istilah “ketawa karier”, yaitu tawa yang muncul bukan karena sesuatu benar-benar lucu, melainkan karena yang melucu adalah orang yang berkuasa. Ada juga kata “siap” yang selalu terselip saat menjawab segala jenis pertanyaan atau perintah, meski sebenarnya persoalan belum dipahami dengan utuh. Bahkan yang lebih aneh, ketika hendak bertanya, orang merasa perlu membuka dengan “mohon izin”, seakan-akan memakai nalar pun harus lebih dulu mendapat restu.
Kata “bapak” dalam ABS juga tidak bisa dianggap netral. Setelah kemerdekaan, sebutan lama seperti “kanjeng Sultan” atau “daulat tuanku” seolah hanya berganti rupa menjadi “bapak”. Dalam kebudayaan kita, hubungan bapak dan anak tidak sepenuhnya demokratis. Bapak kerap dipandang sebagai pemegang kuasa utama, sementara anak ditempatkan sebagai pihak yang harus patuh.
Pola serupa juga terjadi ketika pemimpin disebut “ibu”. Sebutan ini memang terasa hangat dan penuh penghormatan, tetapi dalam ruang kekuasaan ia tetap dapat membungkus hubungan hierarkis dengan bayangan tentang keluarga.
Akibatnya, kritik kepada “bapak” mudah dianggap kurang ajar, sementara kritik kepada “ibu” bisa terdengar sebagai sikap tidak tahu diri. Perbedaan pendapat pun tidak lagi dipahami sebagai bagian dari nalar yang sehat, tetapi dibaca seperti kedurhakaan kepada figur orang tua.
Mochtar Lubis (1977), melalui pidato kebudayaannya berjudul "Manusia Indonesia", memberi bahan refleksi yang tidak bisa diabaikan. Pandangannya memang pernah diperdebatkan karena dianggap terlalu menyapu rata. Namun ketika ia berbicara tentang hipokrisi, topeng, dan sikap ABS, ada bagian yang tetap berguna untuk membaca bagaimana orang belajar menyembunyikan pikiran di hadapan kekuasaan.
ABS bisa dipahami sebagai anak dari hipokrisi sosial. Orang tidak langsung menjadi penjilat. Mula-mula ia belajar menyembunyikan ketidaksetujuan: mengubah keberatan menjadi senyum, kritik menjadi diam, dan kata “tidak” menjadi ungkapan lain yang lebih aman. Mochtar bahkan menulis bahwa orang belajar mengatakan “tidak” melalui cara-cara lain, sampai kata itu tertutup berbagai topeng dan tidak lagi mudah dikenali.
Mochtar juga menegaskan bahwa sikap ABS berakar jauh pada masa feodal, ketika rakyat harus berhadapan dengan tuan-tuan lokal yang menekan dan menindas. Untuk melindungi diri, rakyat belajar mengenakan topeng. Di hadapan kekuasaan, mereka tampil dengan bahasa tunduk seperti “inggih”, “sumuhun”, atau “ampun duli tuanku”.
Kata kuncinya adalah topeng. Di hadapan kekuasaan, orang bisa tampak halus dan penuh hormat, bukan selalu karena hormat itu lahir dari kesadaran yang merdeka, melainkan karena sikap semacam itu diperlukan agar tetap aman. Lama-kelamaan, topeng itu tidak lagi terasa sebagai topeng. Ia berubah menjadi kebiasaan, lalu mengeras menjadi budaya.
Orang semakin pandai menyembunyikan kata hati, perasaan, pikiran, bahkan keyakinannya sendiri. Integritas pun jarang runtuh sekaligus. Ia biasanya terkikis pelan-pelan, melalui kebiasaan kecil untuk terus mengangguk, terus berkata “iya”, dan terus memilih posisi aman di hadapan kekuasaan.
Maka dari itu, ABS bukan semata persoalan bawahan yang menjilat. Ia adalah hubungan dua arah yang sama-sama dipelihara. Penguasa senang dibenarkan, sementara bawahan merasa aman ketika membenarkan. Dalam relasi semacam ini, kritik tidak hilang karena orang berhenti berpikir, tetapi karena semua orang belajar bahwa berpikir terlalu jujur dapat membahayakan posisi.
Sopan santun tetap diperlukan untuk menjaga hubungan sosial. Namun nilainya hilang ketika ia dipakai untuk menyembunyikan ketakutan, membungkam kebenaran, atau menjaga diri dari risiko berpikir terlalu jujur. Pada akhirnya, ABS tampil sebagai savoir-vivre, memakai bahasa kesopanan, gestur penghormatan, dan wajah kedewasaan sosial, tetapi di dalamnya tersimpan kepatuhan yang sudah kehilangan keberanian moral.
Orang mungkin masih tampak sopan dan tahu cara membawa diri. Namun ketika keberanian berkata benar terus ditunda demi menjaga posisi, yang rusak bukan hanya hubungan dengan kekuasaan, melainkan juga hubungan seseorang dengan pikirannya sendiri. Ia tidak lagi sekadar berhati-hati; ia mulai berdamai dengan ketidakjujuran. Mochtar Lubis menutupnya dengan kalimat:
"Sikap ini juga telah mendorong terjadinya pengkhianatan intelektual di negeri kita."