Strategi Perubahan Ekonomi Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data terbaru yang memberikan wawasan menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi Indonesia hingga awal tahun 2025. Informasi ini menjadi referensi utama bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam memahami tren ekonomi serta menyusun kebijakan yang lebih efektif guna menghadapi tantangan yang ada.

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama yang diumumkan adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun data spesifik untuk kuartal terakhir belum tersedia, tren sebelumnya menunjukkan adanya pertumbuhan yang relatif stabil. Namun, tantangan eksternal seperti volatilitas harga komoditas dan ketidakpastian pasar global masih menjadi ancaman bagi perekonomian domestik. Indonesia perlu memperkuat sektor ekonomi domestik dengan mendorong investasi, meningkatkan efisiensi industri, serta memperluas akses pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap kondisi ekonomi global.

Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,77% secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,90. Angka ini mengindikasikan bahwa inflasi tetap berada dalam level yang terkendali, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga di pasar domestik. Stabilitas inflasi ini sangat penting bagi daya beli masyarakat serta iklim investasi yang lebih kondusif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

BPS juga mencatat adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2024 menjadi 24,06 juta orang, berkurang 1,16 juta dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, perlu diperhatikan bahwa 61,34% rumah tangga miskin memiliki kepala keluarga yang bekerja di sektor informal, dan hampir setengahnya (47,34%) berada di sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap sektor informal dan pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Terkait kebijakan upah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang diberlakukan mulai Januari 2025 diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan daya beli pekerja. Namun, dampak nyata dari kebijakan ini baru akan terlihat dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang akan diumumkan pada Juli 2025. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kenaikan upah ini tidak berdampak negatif terhadap inflasi dan daya saing industri, terutama bagi sektor yang bergantung pada tenaga kerja dalam jumlah besar.

Anggaran

Untuk memastikan tersedianya data statistik yang akurat, BPS mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program manajemen (76,51%) serta penyediaan dan pelayanan informasi statistik (23,49%). Selain itu, BPS juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,24 triliun guna mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan pemenuhan 45 indikator utama pembangunan nasional. Dengan dana ini, diharapkan pemerintah dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Tantangan dan Solusi

Meskipun berbagai indikator menunjukkan kemajuan, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketergantungan pada sektor informal dan pertanian, di mana tingginya jumlah rumah tangga miskin yang menggantungkan pendapatannya pada sektor-sektor tersebut menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi serta peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, program pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, kesenjangan pendapatan masih menjadi masalah. Diperlukan upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional bagi kelompok berpendapatan rendah guna menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih progresif dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ini.

Selain itu, kondisi ekonomi global yang fluktuatif dapat berdampak pada ekspor dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan daya saing produk lokal menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut. Pemerintah juga perlu memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan sektor pertanian dan informal dengan memberikan pelatihan serta akses pendanaan bagi pelaku usaha di sektor informal dan pertanian guna meningkatkan produktivitas serta pendapatan mereka. Dukungan terhadap industri pertanian modern juga harus diperkuat agar sektor ini dapat berkembang lebih baik.

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mengembangkan program pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi tantangan global.

3. Diversifikasi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru yang memiliki potensi tinggi, seperti ekonomi digital dan pariwisata berkelanjutan, guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor konvensional. Inovasi dalam teknologi dan ekosistem startup juga perlu didukung guna menciptakan peluang ekonomi baru.

4. Penguatan jaring pengaman sosial dengan memperluas cakupan program bantuan sosial agar kelompok masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang memadai. Program bantuan yang lebih terarah akan membantu masyarakat dalam menghadapi gejolak ekonomi yang tidak terduga.

Pasar Baru Jakarta. Sumber: koleksi pribadi

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dengan lebih optimis serta memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang inklusif dan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sumber: Berita Resmi Statistik No.17/02/Th. XXVII tanggal 5 Februari 2025

Ciptaning Yodya Dian Pratiwi

Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi D.I.Yogyakarta