Ace Hasan Tegaskan Pendidikan Islam Butuh Dukungan Politik

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili saat memberikan sambutan dalam acara Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam). Foto: Istimewa

Ciremaitoday.com, Bandung-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili menilai dukungan politik untuk memajukan pendidikan Islam begitu penting termasuk di Kabupaten Bandung.

"Saya dibesarkan dalam tradisi pesantren. Saya diajarkan guru saya kitab Ahkam Sultoniyah, yang ditulis Imam Al-Mawardi. Bahwa tujuan politik itu adalah menjaga agama dan mengelola urusan dunia," katanya dalam kegiatan pertemuan dengan para pengawas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Kabupaten Bandung di Hotel Puri Khatulistiwa Sumedang, Sabtu (4/11).

Ace menyebut dukungan politik menjadi penting karena tiap kebijakan negara dan keberpihakannya terkait erat dengan perjuangan politik.

"Inilah salah satu alasan mengapa saya yang orang pesantren mau terjun ke politik. Sebagai alumni madrasah dan pesantren tentu kita memiliki tanggung jawab moral supaya pendidikan Islam bisa semakin maju," paparnya.

Dia pun menjelaskan, tugas politik itu sebenarnya begitu mulia terutama ketika tujuan berjuang di politik yakni menjaga agama dan mengelola urusan dunia.

"Bapak ibu pernah dengar isu pendidikan agama mau dihapuskan dalam sistem pendidikan nasional. Saya katakan, saya akan berada di depan menolak itu. Itu adalah kebijakan politik. Makanya jangan remehkan politik. Itulah pentingnya politik," kata alumni Pondok Pesantren Cipasung tersebut.

Wakil Rakyat dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu kemudian menjelaskan terkait berbagai kebijakan anggaran yang selalu diperjuangkannya selama ini.

Di hadapan para pengawas PAI yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kang Ace menyampaikan beberapa perkembangan menarik terkait anggaran pendidikan pada tahun 2024.

"Pada tahun 2024 nanti, total anggaran pendidikan sebesar Rp 660 triliun. Dana tersebut akan disalurkan ke Pemda-Pemda melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 346,6 triliun, melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, dan melalui pembiayaan sebesar Rp 77 triliun," pungkasnya.(*)