Anggota DPRD Kuningan Geram Banyak Jalan Rusak di Perdesaan

Kondisi jalan rusak di akses perlintasan Kecamatan Ciniru menuju Desa Pakapasan Girang, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. (Andri Yanto)

Ciremaitoday.com, Kuningan - Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Gerindra-Bintang, Julkarnaen merasa geram karena banyak temuan jalan rusak di jalur perdesaan. Kerusakan jalan di beberapa titik menjadi temuan Julkarnaen saat menuju Desa Pakapasan Girang, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kerusakan jalan penghubung paling parah saat melintas di perbatasan Kecamatan Ciniru menuju Kecamatan Hantara. Kondisi jalan yang menanjak diperparah dengan banyaknya aspal yang mengelupas, sehingga hampir mirip jalan bebatuan.

Anggota DPRD Kuningan, Julkarnaen mengatakan, apabila kondisi jalan rusak yang ditemui saat menjalankan agenda reses, merupakan salah satu dari beberapa jalan rusak di desa lain. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah khususnya dinas terkait, agar pemerataan pembangunan dapat berjalan baik hingga ke pelosok desa.

"Sebab ini hak rakyat, akses jalan ini sangat penting untuk mereka. Memang jalur di selatan tanahnya labil, jadi banyak yang rusak, namun bukan berarti tidak diperhatikan, tetap harus ada perbaikan jalan dari pemerintah," katanya kepada awak media, Kamis (22/4/2021).

Anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindra-Bintang, Julkarnaen saat melakukan agenda reses di Kecamatan Ciniru dan Kecamatan Hantara. (Andri Yanto)

Oleh sebab itu, Ia mendorong, agar dinas terkait segera turun tangan untuk memperbaiki kondisi jalan rusak hingga akses pelosok desa.

Sementara kaitan dengan agenda reses di dua tempat yakni Desa Pakapasan Girang Kecamatan Hantara dan Desa Pakembangan Kecamatan Ciniru, Ia menyebut, jika reses ini sebagai ruang untuk menampung aspirasi masyarakat.

"Kita mencoba mendengar apa keluh kesah mereka di lapangan. Semua kita serap aspirasinya, hanya lagi-lagi realisasi dari aspirasi mereka terbentur dengan ketersediaan anggaran. Sehingga banyak aspirasi warga yang terpaksa tidak bisa dipenuhi," ungkapnya.

Dia mengakui, salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan anggaran yakni adanya refocusing anggaran daerah. Sehingga banyak dana yang dialihkan untuk penanganan COVID-19, sehingga memangkas sejumlah kegiatan fisik dari dinas terkait untuk pembangunan di masyarakat.

"Soal COVID-19 ini belum selesai, jadi refocusing lagi refocusing lagi. Proses pembangunan terhambat lagi, terhambat lagi, selalu saja, padahal pembangunan itu juga penting," pungkasnya.