BBWS Klaim Pembangunan 3 Bendungan Efektif Atasi Banjir di Indramayu dan Cirebon

Waduk Jatigede. (Dok. Kumparan)

Ciremaitoday.com, Cirebon - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mengklaim proyek pembangunan 3 waduk atau bendungan di Sumedang dan Kuningan, cukup efektif mengatasi masalah banjir yang sebelumnya kerap melanda Kabupaten Indramayu dan Cirebon.

Banjir melanda Kabupaten Indramayu dan Cirebon pada Februari lalu. Lebih dari 20 kecamatan di Indramayu terdampak. Di Cirebon sebanyak 8 kecamatan terdampak.

Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Ismail Widadi mengatakan, penanggulangan banjir yang paling efektif adalah membangun bendungan. Termasuk mengatasi masalah banjir di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Ismail mengatakan ada 3 bendungan yang memiliki pengaruh besar untuk meminimalisir terjadinya banjir di Ciayumajakuning, yakni Waduk Jatigede di Sumedang, Waduk Cipanas Sumedang, dan Bendungan Kuningan. Saat ini hanya Bendungan Jatigede yang sudah beroperasi.

"Adanya bendungan cukup efektif. Jatigede itu mampu mengurangi 1.400 meter kubik per detiknya. Bendungan Kuningan juga tentu efektif, semoga tahun ini beroperasi. Termasuk Cipanas," kata Ismail, Rabu (17/3/2021).

"Bendungan Kuningan itu bisa mengurangi sekitar 260 meter kubik per detik. Sedangkan Bendungan Cipanas bisa mengurangi sekitar 400 meter kubik per detik," kata Ismail seraya menjalaskan Bendungan Kuningan diharapkan bisa beroperasi tahun ini.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan saat ini dari 25 sungai yang berada di wilayah BBWS mengalami sedimentasi yang cepat. Hal tersebut diakibatkan beberapa faktor, antara lain adanya bangunan, tanggul longsor dan pembuangan sampah di sungai.

"Kalau mengandalkan aliran sungai dengan mengeruk dan melebarkannya, itu kalah cepat dengan sedimentasi. Faktor lain sedimentasi adalah di hulu yang gundul," kata Ismail.

Selain bendungan, menurut Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriani Gantina, pemerintah daerah harus mempunyai program dan anggaran untuk melakukan mitigasi bencana. Selly menyayangkan tidak adanya grand design penanggulangan bencana yang dikerjakan bersama, khususnya pemda di Ciayumajakuning.

"Kita akan membuat suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan pegangan untuk pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. Agar program penanggulangan bencana itu terkoneksi dan mempunyai timeline yang sama," kata Selly.

Selly mengatakan seluruh pihak perlu membuat teknik perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga, program penanggulangan di daerah tidak menimbulkan bencana baru.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai saat ini program penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah sifatnya hanya koordinasi.

"Siapapun bupati atau kepala daerahnya, maka dia harus melakukan program yang telah dibuat. Artinya, penanggulangan bencana harus masuk dalam RPJPD maupun RPJMD, rencana kerja SKPD yang nanti akan dijadikan kesepakatan bersama," kata Selly.