Debat Pertama Pilgub Jabar 2024 Sukses Digelar, KPU akan Lakukan Evaluasi

Wawancara jajaran KPU Jabar usai pelaksanaan debat pertama Pilgub Jabar 2024, di Gedung Graha Sanusi, Unpad, Kota Bandung, pada Senin, 11 November 2024 malam. (Foto: Istimewa)

Ciremaitoday.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sukses menggelar debat pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2024, di Gedung Graha Sanusi, Unpad, Kota Bandung pada Senin, 11 November 2024 malam. Keempat pasangan calon hadir dalam acara tersebut.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini.

"Alhamdulillah, debat yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 dengan pasangan dari provinsi berjalan dengan baik, menarik, dan sukses," jelasnya.

Ummi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait teknis debat yang memang perlu ada perbaikan.

"Kami sangat memahami terkait kendala teknis, ini menjadi perbaikan nanti untuk debat yang kedua dan ketiga," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, menjawab soal kritik dan saran tentang teknis debat yang dinilai terlalu singkat, hanya 2 menit untuk menyampaikan visi-misi dan 45 detik untuk menjawab setiap pertanyaan.

"Untuk debat awal saja, setiap pasangan hanya diberikan 2 menit. Kemudian untuk pertanyaan yang diajukan moderator, jawabannya disingkat menjadi 45 detik. Total waktu debat tadi hampir 3 jam," ungkap Hedi.

"Bisa dibayangkan jika kita menambah waktu lagi. Saat ini saja, waktu debat yang sudah dipersingkat masih mencapai hampir 3 jam. Itu salah satu poinnya," lanjutnya.

Selain itu, untuk durasi waktu ini, kata Heddi, sebetulnya sudah maksimal dengan 2 menit dan 45 detik setiap sesi.

"Mungkin bisa diubah, tapi kita perlu mempertimbangkan tingkat konsentrasi penonton. Terlalu lama bisa membuat mereka bosan. Jadi, sebaiknya kita pertahankan durasi sekarang," jelasnya.

Selanjutnya untuk debat kedua, Hedi mengaku akan meminta masukan dari tim perumus dan pihak-pihak lain tentang apa saja yang harus diperbaiki.

"Tadi saya juga dapat pesan dari tim perumus bahwa kita berhasil menghindari topik yang tidak diinginkan, misalnya tentang harta pribadi, yang bisa mengundang perdebatan di luar konteks tema. Kita sengaja menyesuaikan format tanya-jawab antar pasangan dengan tema yang ditentukan," tandasnya.

Diakui oleh seluruh paslon Pilgub Jabar, jika debat pertama ini berjalan lancar dan memuaskan. Seperti yang diutarakan oleh paslon nomor urut satu, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina.

"Saya sangat menikmati suasana debat pada hari ini, karena kekeluargaan yang ditimbulkan oleh empat pasangan menunjukkan betapa bahwa ini bukan perlawanan atau konflik, tetapi bagaimana menawarkan program-program yang akan ditempuh dalam 5 tahun ke depan," ujar Acep Adang, seusai debat.

Begitu juga yang dirasakan paslon nomor urut dua, Jeje-Ronald. Kendati perlu ada evaluasi terkait waktu yang dinilai terlalu singkat.

"Menurut saya perlu dievaluasi kembali ya, agar baik durasi atau polanya, semuanya bisa muncul. Kan debat ini menjadi referensi masyarakat Jabar untuk memilih ya, sehingga tentu baik formatnya, baik waktunya, sehingga kami pada tahun ini bisa mengekspresikan semua konsep pembangunan sehingga rakyat menjadi jelas," katanya.

Hal senada dikatakan paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, menyatakan jika penampilan mereka pada debat pertama harus pintar-pintar mengatur ritme agar semua gagasan dapat tersampaikan.

"Ya, memang waktu yang diberikan sangat sempit, 45 detik. Tapi Alhamdulillah semua bisa dilaksanakan, dan semua pesan saya kira sudah tersampaikan," katanya.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut empat, Dedi Mulyadi-Erwan menilai jika dalam debat tadi, pertanyaan yang diberikan lebih banyak menyasar hal teknis yang biasa dikerjakan oleh dinas-dinas di pemerintahan.

"Sangat teknis, dan itu sesungguhnya jawaban itu yang biasa dikerjakan oleh para kerja teknis pemerintah, karena tugas pemimpin itu adalah mengetahui seluruh persoalan secara utuh, sehingga bisa mengaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan kepada masyarakat melalui perangkat pemerintah provinsi," katanya. (*)