Jabat Ketua DPRD, Sophi Zulfia Janji Majukan Kabupaten Cirebon

Sophi Zulfia saat dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029, di Gedung DPRD setempat, Rabu (23/10). Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Ciremaitoday.com, Cirebon-Sophi Zulfia secara resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 Rabu (23/10). Pelantikan ini menandai sejarah baru, karena Sophi menjadi perempuan pertama yang memimpin DPRD Kabupaten Cirebon dan berasal dari PDIP.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Abimata DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi dilantik bersama tiga wakil pimpinan lainnya, yaitu Hasan Basori dari PKB, Teguh Rusiana Merdeka dari Golkar, dan Nana Kencanawati dari Gerindra. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 200 undangan, termasuk perwakilan DPRD Provinsi dan perwakilan Pj Gubernur Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Sophi menegaskan pentingnya sinergi antara pimpinan dan anggota dewan untuk meningkatkan kinerja DPRD. Ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah melayani masyarakat dengan lebih baik melalui kerja sama yang profesional.

“Mari kita bekerja secara profesional untuk menciptakan sinergisitas antara pimpinan dan anggota dewan,” ujar Sophi.

Sophi juga berharap terjalin hubungan yang solid antara eksekutif dan legislatif, karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah.

“Kita bangun Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik lagi,” katanya.

Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan yang lama dan mengucapkan selamat kepada pimpinan baru. Ia berharap agar kerja sama antara eksekutif dan legislatif semakin solid untuk memaksimalkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat atas terpilihnya pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga ke depan ada sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif,” ujar Wahyu.

Dengan pelantikan ini, Kabupaten Cirebon diharapkan akan lebih maju melalui kerja sama yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah.(*)