Kapolresta Cirebon Bantah Anak Buahnya Terima Bansos

Konten Media Partner
26 November 2021 18:29 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Arif Budiman.(Juan)
zoom-in-whitePerbesar
Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Arif Budiman.(Juan)
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Cirebon – Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Arif Budiman bantah ratusan anak buahnya terima bantuan sosial. Ia memastikan, sebanyak 278 anggota Polri di Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial setempat, tidak ada satu pun yang menerima bansos.
ADVERTISEMENT
“Dari 278 yang dimaksud tidak semuanya anggota Polri Kabupaten Cirebon tapi ada juga anggota Polri yang berdomisili di Kabupaten Cirebon. Dari hasil verivikasi yang kami lakukan, tidak ada satu pun anggota Polri yang menerima bantuan,” katanya, Jumat 26/11/2021.
Selain itu, setelah ia melakukan validasi tidak ada satu pun anggota Polri yang diusulkan menerima bansos.
“Dari data tersebut, tidak ada satu pun anggota Polri yang terverivikasi atau terkonfirmasi yang diusulkan untuk daftar penerima bantuan sosial,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, DTKS merupakan data terpadu yang proses penyusunannya diusulkan dari bawah ke atas, sehingga masuknya data anggota Polri adalah murni kesalahan input data.
“Dari data tersebut tim dari Sat Reskrim melakukan penelusuran sekaligus penelitian. Hasilnya adalah murni karena adanya kealpaan, adanya kesalahan, atau ada hal lain yang menyebabkan kesalahan input data,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menemukan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota DPRD, pegawai BUMN, karyawan BUMD, temasuk anggota Polri masuk dalam data penerima bansos.
“Dari data yang dihimpun ASN yang masuk dalam DTKS seanyak 2.103 KK, pegawai BUMD sebanyak 115 KK, Dokter sebanyak 33 KK, anggota DPRD sebayak 5 KK, karyawan BUMN sebanyak 603 KK, Polri sebanyak 278 KK, dan TNI sebanyak 278 KK,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar.
Dari data itu juga, ia akan melakukan konfirmasi ke instansi yang bersangkutan apakah nama-nama tersebut benar-benar menerima bansos.
“Kami akan melakukan konfirmasi ke instansi asal mengenai data yag masuk DTKS, apakah nama-nama itu benar benar seorang ASN, pegawai BUMN, karyawan BUMD, anggota NI-Polri dan menerima bansos,” pungkasnya.(Juan)
ADVERTISEMENT