MenPANRB Kritik Outlet PN yang Kosong & Sepinya MPP Cirebon: Segera Evaluasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, melihat ke outlet Pegadilan Negeri (PN) setempat saat melakukan sidak di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Senin (4/3). Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Ciremaitoday.com, Cirebon-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Senin (4/3). Dalam sidaknya Abdullah Azwar meninjau satu persatu dari outlet yang ada di MPP.

Hasilnya, ia pun menemukan beberapa outlet yang kosong tak dijaga oleh petugas. Seperti salah satunya outlet milik Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Kabupaten Cirebon.

Melihat kondisi itu, ia tampak kesal dan menegur Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cirebon, Achmad Ukayat.

Sebab, tidak ada satu pun petugas yang berjaga di outlet tersebut. Saat itulah, MenPANRB menanyakan keberadaan ketua PN. Namun, ditunggu beberapa saat, yang bersangkutan sama sekali tidak muncul.

"Ini kenapa kosong, mana pegawainya. Terus mana ketua PN-nya, coba cari," ujar Abdullah Azwar kepada Bupati Cirebon, Imron, beserta jajarannya yang saat itu mendampingi sidak.

Bahkan, ia juga sempat memerintahkan salah satu staff-nya untuk memotret kondisi outlet PN yang dalam keadaan kosong tersebut. Namun, saat melanjutkan peninjauan ke outlet lainnya, tiba-tiba Ahmad Ukayat muncul dan langsung mendatangi Menteri Abdullah Azwar Anas.

Entah apa yang dibicarakan, namun raut wajah kekecewaan tidak bisa disembunyikan oleh Abdullah Azwar.

"Kalau tidak ada orang, ya sudah tutup saja outletnya, terus copot tuh tulisan PN Cirebon-nya. Fotonya sudah saya pegang, nanti saya kirim ke pusat," ucapnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, saat meninjau outlet Pegadilan Negeri (PN) setempat dalam agenda sidak di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Senin (4/3). Foto: Tarjoni/Ciremaitoday

Selain itu, Abdullah Azwar juga menilai, pelayanan MPP Kabupaten Cirebon sampai saat ini masih belum optimal. Sebab, terlihat dari tingkat kunjungan masyarakat yang terpantau masih sangat rendah, dengan jumlah rata-rata 50 sampai 200 orang pengunjung.

Ia pun menduga, sepinya pengunjung di MPP, karena masyarakat sudah digitalisasi. Atau bahkan, MPP tersebut tidak tersosialisasi dan terintegrasi pelayanannya.

"Tolong ya buat Bupati Cirebon, pelayanan MPP segera di evaluasi. Wong saya tanya tadi, dalam sehari pengunjung hanya 3, 10, sampai 15 pengunjung. Di Kabupaten Banyuwangi itu, sehari bisa tembus lebih dari seribu pengunjung. Di sini malah sepi," tandasnya.

Atas hal itu, kata dia, sat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terkait masalah pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon. Seharusnya, masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus izin apa pun, dalam sehari bisa selesai. Sementara pemerintah memberikan warning, bagaimana caranya saat ini birokrasi itu tidak berbelit belit.

"Masalah ini juga tolong dievaluasi lagi oleh pak bupati. Apakah birokrasi di sini masih berbelit. Pokoknya yang ngurus izin di sini tidak ada urusan lain lagi. Mereka datang dan selesai semua urusan," katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Cirebon, Imron, mengucapkan terima kasih atas masukan MenPANRB. Ia mengakui bahwa pelayanan di MPP Kabupaten Cirebon masih kurang optimal dan diperlukan banyak hal yang harus ditingkatkan.

"Mudah-mudahan MPP Kabupaten Cirebon ke depannya bisa (seperti) yang diinginkan," ujar Imron.

Menurutnya hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya mulai dari fasilitas yang kurang dan juga SDM yang perlu ditingkatkan.

"Ini karena beberapa hal, fasilitas masih kurang dan juga SDM yang perlu ditingkatkan. Dan juga memang di sini kurang. Itu di samping perangkat di sini perlu adanya peralatan-peralatan juga," katanya

Selain itu, penyebab lainnya, kata dia, yakni karena terbatasnya anggaran yang ada. Sebab, untuk antrean saja harus menggunakan alat tertentu.

"Alatnya saja masih belum ada, karena kami belum di anggarkan," ucapnya.

Terlebih, lanjut dia, tidak semua warganya mengurus administrasi yang diperlukan ke MPP, seperti warga di 18 kecamatan yang masuk zona wilayah Cirebon bagian Timur.

"Karena orang-orang yang di Cirebon Timur, kami membuka juga pelayanan untuk di sana. Jadi kebanyakan orang-orang yang datang kesini kebanyakan hanya orang sekitar sini," pungkasnya.(*)