news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pembacaan Ikrar Aksi Damai Ketua DPRD Kota Cirebon Tuai Polemik

Konten Media Partner
10 Juli 2020 20:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi. Aksi damai penolakan RUU HIP di Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (6/7/2020) lalu. (Ciremaitoday)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi. Aksi damai penolakan RUU HIP di Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (6/7/2020) lalu. (Ciremaitoday)
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Cirebon - Beredarnya video saat pembacaan ikrar aksi damai penolakan RUU HIP yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cirebon, Hj Affiati mendapat tanggapan keras dari GP Ansor Kota Cirebon. Pasalnya, ikrar yang dibacakan pada poin terakhir diduga menghapuskan kata khilafah.
ADVERTISEMENT
Peristiwa yang terjadi pada Senin (6/7/2020) lalu itu, akhirnya viral di media sosial. Akibat pembacaan ikrar pertama yang menyebut kata khilafah kemudian diganti dengan kalimat lain, membuat kader Ansor Kota Cirebon bertanya-tanya.
"Ketika di kata khilafah ketua DPRD mendadak berhenti, dan lalu diteriaki oleh pendemo dengan ucapan tidak sah. Pada akhirnya kata khilafah kemudian dihilangkan, entah apa yang terjadi," kata Ketua GP Ansor Kota Cirebon, Ahmad Banna saat memberikan keterangan persnya, Jumat (10/7/2020).
Pihaknya menilai, peristiwa yang terjadi pada Senin (6/7/2020) lalu itu mengiris hati rakyat Indonesia. Khilafah menjadi paham yang dilarang di Indonesia, sebab jelas ideologi khilafah yang dipromotori oleh HTI sudah dilarang oleh negara.
"Musuh Pancasila bukan hanya komunis/PKI tapi juga khilafah/HTI atau ideologi lain yang ingin mengganti Pancasila dan NKRI," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Oleh sebab itu, Ia menyatakan, bahwa Ansor dan Banser akan siap mempertahankan NKRI dan Pancasila sampai titik darah penghabisan.
"Karena bagi kami menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai konsensus para pendiri bangsa termasuk para masyayikh NU adalah jihad di jalan Allah," tegasnya.
Ia pun menyayangkan, sikap yang hadir saat itu baik massa aksi maupun anggota dewan yang terkesan meremehkan peristiwa tersebut.
"Persoalan ini bukan permasalahan yang remeh, tetapi menjadi keprihatinan kita bersama, dimana kejadian itu di dalam gedung DPRD dan dihadiri oleh orang-orang terhormat yang mewakili warga Kota Cirebon. Seharusnya yang hadir ketika itu tidak diam seribu bahasa, tapi melawan dengan keras," pungkasnya.(*)