Politisi PKB Sayangkan Tindakan Represif Aparat di Desa Wadas

Konten Media Partner
9 Februari 2022 20:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), KH Maman Imanul Haq. (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), KH Maman Imanul Haq. (Foto: Istimewa)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ciremaitoday.com, Majalengka - Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), meminta soal konflik pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, diselesaikan dengan cara dialog yang baik.
ADVERTISEMENT
Seperti yang diketahui dalam pengukuran lahan pembangunan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, tengah terjadi ketegangan antara polisi dan warga. Dengan demikian, KITA menyayangkan tindakan aparat yang mengedepankan pendekatan represif.
Ketua Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) yang juga Politisi PKB, KH Maman Imanul Haq meminta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk lekas turun ke lapangan, mendatangi warga Desa Wadas untuk membangun dialog sekaligus juga menenangkan masayarakat yang tengah ketakutan.
"Sebaiknya diselesaikan dengan dialog agar ditemukan solusi terbaiknya. Masyarakat Desa Wadas khususnya dan publik Tanah Air saat ini menunggu langkah Gubernur Ganjar agar masyarakat merasakan kehadiran negara saat-saat genting seperti ini di Wadas," kata Kyai Maman, Rabu (9/2/2022).
Dirinya mengerti bahwa pemerintah memiliki tujuan baik dalam pembangunan Bendungan Bener. Sayangnya, program pembangunan yang tujuannya menyejahterakan masyarakat itu justru tidak dikomunikasikan secara benar, yang ujungnya masyarakat salah tafsir dan berprasangka buruk terhadap upaya pembangunan.
ADVERTISEMENT
Kyai Maman yang juga Anggota DPR RI ini berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, apalagi program pembangunan yang tengah digencarkan pemerintah Jokowi ini berujung pada tindakan represif aparat.
Seperti diberitakan dibeberapa media, ratusan personel memaksa masuk dan mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022) pagi. Polisi menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk yang berisi penolakan tambang batu andesit untuk Bendungan Bener.
Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 63 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur. Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.(*)