Resto Burger Tak Kunjung Dieksekusi, Pemkot Bandung Dinilai Tidak Tegas

Polemik bangunan yang dijadikan resto burger yang ada di Jalan Surya Sumantri, Kota Bandung, terus berlanjut. Kuasa hukum pemilik bangunan yang terhalang oleh resto burger, Tomson, menyayangkan Pemkot Bandung yang tidak tegas dalam melakukan penindakan. Foto: istimewa

ciremaitoday.com, Bandung - Polemik bangunan yang dijadikan resto burger yang ada di Jalan Surya Sumantri, Kota Bandung, terus berlanjut. Kuasa hukum pemilik bangunan yang terhalang oleh resto burger, Tomson, menyayangkan Pemkot Bandung yang tidak tegas dalam melakukan penindakan.

"Miris melihat perkara ini, karena sejak semula kepemilikan legalitas Hendrew Sastra ini hanya didasarkan dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) kedua bahwa putusan Peninjauan Kembali (PK) juga sudah memutuskan bahwa bangunan yang menghalangi jalan masuk ke lahan klien saya harus dibersihkan," katanya melalui rilis yang diterima pada Sabtu (23/12).

"Jadi, dengan seperti ini saja dia masih melakukan upaya hukum mempersekusi hak-hak klien kami, kami kecewa terhadap pemerintah kota Bandung dan aparat penegak hukum yang dapat diperdaya oleh Hendrew Sastra ini," sambungnya.

Terkait gugatan yang dilayangkan ke PTUN Bandung, Tomson menilai Pemkot Bandung mestinya harus tetap melakukan penindakan. Sebab, sudah ada Kepwal yang menjadi dasar dilakukannya penindakan.

"Sebenarnya apa yang terjadi antara Hendrew Satra dengan Pemkot Bandung, sehingga tidak berani tegas terhadap Hendrew Sastra ini, karena harusnya bangunan yang melanggar itu disegel dan dihentikan semua aktivitasnya," ucapnya.

"Kami menilai Hendrew Sastra ini seperti warga negara yang kebal hukum sehingga tidak dapat jalan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukannya," lanjutnya.

Di lokasi terpisah, Sekda Bandung, Ema Sumarna, mengatakan pihaknya sudah menempuh semua prosedur dengan melayangkan terlebih dahulu surat peringatan.

"Wali kota menjalankan apa yang ada di dalam SOP, ada peringatan A, B, membuat keputusan untuk melakukan tindakan itu. Itu semua ada di dalam aturan," ujar Ema.

Saat disinggung alasan pemerintah tidak menyegel dan menghentikan aktivitas di resto burger yang melanggar aturan, Ema mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait.

"Saya kurang begitu tahu, yang saya tahu resto tidak disegel. Resto menurut saya tidak melanggar, yang melanggar itu bangunan yang ada di atas. Itu saja yang tidak boleh dipergunakan, dan dalam ketentuannya itu harus dibongkar," ujar Ema.

"Saya nanti tanya dulu. Saya rapatkan OPD terkait seperti apa. Saya tidak mau argumentasi yang sifatnya menebak-nebak," sambungnya.***