Sejumlah Fraksi DPRD Desak Bupati Evaluasi Perumda Aneka Usaha Kuningan, Jabar

Konten Media Partner
24 September 2021 16:54 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi Perumda Aneka Usaha Kuningan. (Andri)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi Perumda Aneka Usaha Kuningan. (Andri)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ciremaitoday.com, Kuningan – Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Bahkan desakan itu menuntut agar dibentuk panitia khusus (pansus) evaluasi Perumda Aneka Usaha.
ADVERTISEMENT
Beberapa fraksi menyampaikan desakan itu melalui Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terhadap Perubahan APBD Kuningan Tahun Anggaran (TA) 2021 saat rapat paripurna, Jumat (24/9/2021). Salah satu alasan pembentukan pansus akibat Perumda Aneka Usaha dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD Kuningan.
“Kami Fraksi PAN ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan Perumda Aneka Usaha. Sebab dalam beberapa tahun ini tidak memberikan kontribusi untuk PAD yang maksimal,” kata Sekretaris Fraksi PAN, Ade Abdul Jafar Sidik.
Atas kondisi itu, fraksinya mengusulkan untuk dibentuk pansus evaluasi Perumda Aneka Usaha. Sehingga diharapkan, kedepan Perumda Aneka Usaha dapat lebih mengelola sumber daya secara optimal.
“Semoga nanti dapat memberikan kontribusi secara maksimal dari sektor PAD untuk Kabupaten Kuningan,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
Tak jauh berbeda disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar, Saw Tresna Septiani. Fraksi Golkar juga mengusulkan agar dibentuk pansus terkait Perumda Aneka Usaha.
“BUMD ini telah berdiri satu dekade, tapi sejauh ini berbanding terbalik sebagaimana dimaksud dan tujuan dibentuknya. Kami Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk dibentuk Pansus DPRD tentang Perumda Aneka Usaha, dengan maksud untuk mengetahui masalah-masalah yang berkembang baik secara internal maupun eksternal lembaga tersebut,” ungkapnya.
Sementara Ketua Fraksi PPP DPRD, Toto Taufikurohman berharap, pemerintah daerah dapat secara terbuka dan bijak menjelaskan kepada masyarakat, kenapa sampai saat ini terus menjadi sorotan dan kritikan atas kinerja Perumda Aneka Usaha.
“Terutama yakni kontribusinya kepada PAD yang masih sangat minim, kami berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah yang tepat demi masa depan Perumda Aneka Usaha yang lebih baik. Dalam rangka semangat memperbaiki dan membantu kinerja Perumda Aneka Usaha agar menjadi lebih baik, tidak ada salahnya diambil langkah melalui Pansus Perumda Aneka Usaha,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
Hal senada dilontarkan pula dari Fraksi PKS DPRD Kuningan. Fraksi PKS yang diketuai Etik Widiati meminta, Perumda Aneka Usaha segera di evaluasi dengan lebih mendalam.
“Kami minta evaluasi segera Perumda Aneka Usaha dengan lebih mendalam, agar segala bentuk permasalahan dapat segera terselesaikan. Mengingat Perumda Aneka Usaha adalah salah satu BUMD yang dimaksudkan untuk mengelola seluruh potensi sumber kekayaan daerah, meningkatkan potensi PAD dan bertujuan untuk menunjang pembangunan daerah. Hal ini sesuai amanat Perda Kuningan nomor 11 tahun 2019 tentang Perumda,” pungkasnya.(*)