Soal Provinsi Cirebon Raya, Pengamat Publik: Hanya Menambah Beban APBN

Konten Media Partner
1 Oktober 2021 14:36 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pengamat Publik dari Universitas Majalengka, Diding Bajuri. FOTO: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Pengamat Publik dari Universitas Majalengka, Diding Bajuri. FOTO: Istimewa
ADVERTISEMENT
Ciremaitoday.com, Majalengka - Pengamat Publik dari Universitas Majalengka (Unma), Jawa Barat, Diding Bajuri menilai, wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya hanya akan menambah beban APBN.
ADVERTISEMENT
"Saya pikir hal ini hanya menambah beban APBN saja. Sementara, masyarakat pada umumnya kurang mendapatkan manfaat langsung, serta hampir mayoritas daerah yang melakukan pemekaran tidak lebih maju dari daerah induknya," kata Diding kepada Ciremaitoday, Jumat (1/10/2021).
Diding yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Unma itu menyampaikan, wacana pemekaran wilayah tersebut hanya akan menguntungkan 3 kelompok jika terealisasi.
"Hanya politisi, aparat birokrat dan praktisi konstruksi yang akan diuntungkan menurut saya," ujarnya.
Pasalnya, lanjut dia, keuntungan untuk politisi karena kemungkinan besar mempunyai harapan duduk sebagai anggota DPRD di provinsi yang baru.
Lalu, aparat birokrat bisa dipastikan mendapat jabatan di tingkat provinsi dan para praktisi konstruksi juga akan diuntungkan, karena akan ada pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi.
ADVERTISEMENT
Dengan demikian, kata Dinding, meski Majalengka tidak menjadi bagian dari wacana Provinsi Cirebon Raya, menurut dia, hal itu tidak akan menjadi masalah.
Pasalnya, saat ini Majalengka sudah berpotensi mengalami kemajuan dan perkembangan yang telah ada di depan mata.
"Majalengka saat ini sudah berkembang pesat, tinggal manajemen pemerintahan daerah saja harus mampu menggali potensi tersebut. Dan, pemerintah juga harus bisa mengatasi tantangan yang ada dengan efektif," jelas dia. (Erick Disy)