Warga Cirebon Curhat Masalah Garam hingga Infrastruktur saat Reses DPRD

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H. R. Cakra Suseno, saat berdiskusi dengan warga dalam resesnya. Foto: Istimewa

Ciremaitoday.com, Cirebon-Harga garam yang tak kunjung stabil hingga infrastruktur yang buruk menjadi keluhan utama masyarakat dalam reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H. R. Cakra Suseno. Saat mengunjungi daerah pemilihannya (Dapil) di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon, Cakra mendengar langsung beragam aspirasi yang mencerminkan masalah nyata di tengah masyarakat.

“Petambak garam mengeluhkan harga yang tidak berpihak kepada mereka. Harga garam masih ditentukan tengkulak, bukan pasar, sehingga petambak berada dalam posisi lemah,” ujar Cakra, Kamis (21/11).

Ia juga menyoroti absennya regulasi harga eceran tertinggi (HET) untuk garam dan dampak buruk masuknya garam impor yang menekan harga lokal.

Selain petambak, para petani padi pun menyampaikan masalah yang tak kalah mendesak. Kelangkaan pupuk subsidi terus menjadi persoalan klasik yang belum ada solusinya.

“Pupuk langka ini sangat mengganggu produktivitas petani. Sudah menjadi keluhan berulang, tetapi tidak ada langkah nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Warga saat menghadiri dan menyampaikan aspirasi dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H. R. Cakra Suseno. Foto: Istimewa

Persoalan infrastruktur juga mendominasi diskusi selama reses. Warga mengeluhkan jalan rusak di berbagai wilayah yang mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi mereka.

“Jalan rusak sering menjadi penyebab kecelakaan dan menghambat perekonomian. Perbaikan infrastruktur harus segera menjadi prioritas,” kata Cakra.

Tak hanya jalan, saluran irigasi yang rusak dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di pedesaan turut menyulitkan masyarakat.

“Kerusakan saluran irigasi menurunkan hasil panen, sedangkan kurangnya PJU meningkatkan risiko tindak kriminal di malam hari,” ungkapnya.

Keluhan lain yang mencuat adalah pelayanan kesehatan melalui BPJS yang dinilai belum optimal. Banyak warga merasa kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak akibat buruknya administrasi dan fasilitas.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memperbaiki pelayanan BPJS agar benar-benar membantu masyarakat,” katanya lagi.

Selain itu, pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan juga mendapat sorotan. Warga menilai pemerintah kurang mendukung pengembangan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

“Aspirasi masyarakat selama reses ini sudah saya catat. Saya akan memperjuangkan semua keluhan ini di DPRD agar ada solusi konkret,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata melalui program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(*)