Wasekjen PKB Jelaskan soal Subsidi BBM dan Tunjangan Ibu Hamil yang Sedang Viral

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, memberikan penjelasan soal program kerja partai tentang subsidi BBM dan tunjangan ibu hamil dalam kegiatan Konsolidasi dan Diskusi Aktivis Lintas Generasi di Mabes Rakyat, Jalan Laswi, Kota Bandung, Senin (11/9/2023). Foto : Istimewa

Ciremaitoday.com, Bandung-Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, memberikan penjelasan soal program kerja partai tentang subsidi BBM dan tunjangan ibu hamil yang sedang viral belakangan ini. Menurut dia, ada lima program kerja yang kini sedang didorong oleh PKB.

Pertama, yakni menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar tiap desa pertahun.

"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi 5 Miliar per desa, pertahun, kita ingin mengubah pembangunan dari bawah jangan dari atas terus," kata dia dalam kegiatan Konsolidasi dan Diskusi Aktivis Lintas Generasi di Mabes Rakyat, Jalan Laswi, Kota Bandung, Senin (11/9/2023).

Kemudian, program kerja selanjutnya yang diperjuangkan oleh PKB adalah menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.

"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ucapnya.

Kata dia, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite. Kini, Pertalite berada di harga Rp 10 ribu dan disubsidi sebesar Rp 3.500. Namun, dia menilai subsidi itu belum tepat sasaran.

"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ujarnya.

Maka dari itu, PKB mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen atau subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.

"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp261 triliun kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan Rp120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi Rp7 ribu itu hanya hanya keluar Rp121 triliun artinya efisien subsidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," paparnya.

Huda juga mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya.

Di mana-mana teorinya subsidi itu pada individu bukan kepada barang, kalau kepada barang pasti bocor, kebocorannya tinggi dan penyalahgunaanya pasti tinggi.

"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," tandas dia.

Program kerja yang diperjuangkan PKB selanjutnya adalah listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan KWH dengan daya 450 watt.Lalu program subsidi pupuk bagi para petani yang lahannya di bawah setengah hektare, kemudian ada opsi subsidi 100 persen.

"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demograsi, tetapi di saat yang sama di bayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," kata dia.

Dia menyebut anggaran untuk penanggulangan stunting itu besar sekali, di mana mencapai nominal triliunan rupiah.

"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, sudah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," ujar dia.

"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan selama 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," sambungnya.

Terakhir, lanjut dia, program kerja yang diperjuangkan PKB adalah wajib belajar pendidikan dasar menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya hanya 9 tahun.

"PKB menargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa kuliah D3," pungkasnya. (*)