Ketika Ijazah Menentukan Nilai Seseorang: Kritik Ivan Illich terhadap Pendidikan
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Sosiologi
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Citra Khodijah Tri Andini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPendidikan sering kali dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, pendidikan tidak selalu dinilai berdasarkan kemampuan yang berhasil dikembangkan oleh seseorang. Ijazah, gelar akademik, dan nama institusi pendidikan justru sering menjadi ukuran utama untuk menentukan kualitas dan kelayakan seseorang, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja.
Fenomena tersebut dapat ditemukan ketika seseorang dianggap lebih kompeten hanya karena memiliki gelar pendidikan yang tinggi atau berasal dari perguruan tinggi ternama. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keterampilan praktis, pengalaman, kejujuran, dan kemampuan menyelesaikan masalah belum tentu mendapatkan pengakuan yang sama apabila tidak memiliki ijazah atau latar belakang pendidikan formal yang dianggap bergengsi. Akibatnya, nilai seseorang seolah-olah ditentukan oleh dokumen yang dimilikinya, bukan oleh kapasitas dan kualitas dirinya secara nyata.
Permasalahan ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyamakan pendidikan dengan kepemilikan ijazah. Padahal, keduanya tidak selalu mencerminkan hal yang sama. Seseorang dapat memperoleh ijazah tanpa sepenuhnya menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki kemampuan yang baik melalui pengalaman, belajar mandiri, pelatihan, maupun praktik langsung, meskipun tidak memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi. Untuk memahami persoalan tersebut, pemikiran Ivan Illich mengenai kritik terhadap institusi sekolah dapat digunakan sebagai perspektif dalam melihat bagaimana pendidikan formal membentuk cara masyarakat menilai pengetahuan, kemampuan, dan keberhasilan seseorang.
Kritik Ivan Illich terhadap Institusi Sekolah Ivan Illich merupakan seorang pemikir sosial yang dikenal melalui kritiknya terhadap institusi pendidikan formal, khususnya dalam bukunya Deschooling Society yang diterbitkan pada tahun 1971. Illich mempertanyakan anggapan bahwa sekolah merupakan satu-satunya lembaga yang sah untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan. Menurut kritiknya, ketika proses pendidikan terlalu bergantung pada institusi sekolah, masyarakat dapat terjebak dalam pemahaman bahwa belajar hanya dapat dibuktikan melalui keikutsertaan dalam pendidikan formal, kenaikan jenjang, dan perolehan ijazah.
Illich mengkritik kecenderungan sekolah untuk menghubungkan pembelajaran dengan sertifikasi. Dalam sistem tersebut, pengetahuan dan keterampilan seseorang cenderung dianggap bernilai apabila telah diakui melalui proses pendidikan formal. Akibatnya, masyarakat tidak hanya memandang sekolah sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan legitimasi terhadap kemampuan dan kedudukan sosial seseorang.
Kritik ini berkaitan dengan konsep institutionalization of values, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menyerahkan penentuan nilai suatu hal kepada institusi tertentu. Dalam konteks pendidikan, sekolah dan lembaga pendidikan formal dapat memperoleh kewenangan yang besar dalam menentukan pengetahuan apa yang dianggap sah, kemampuan apa yang diakui, serta kualifikasi apa yang diperlukan untuk memperoleh kesempatan tertentu. Pendidikan yang seharusnya membantu manusia mengembangkan potensi dirinya kemudian berisiko dipahami sebatas proses memperoleh pengakuan institusional.
Illich juga mengkritik credentialism, yakni kecenderungan memberikan nilai atau pengakuan berdasarkan kredensial formal, seperti ijazah dan gelar. Dalam praktik sosial, ijazah dapat berfungsi bukan hanya sebagai bukti bahwa seseorang telah menempuh pendidikan, melainkan juga sebagai simbol status dan alat untuk membedakan seseorang dari orang lain. Semakin tinggi gelar atau semakin bergengsi institusi pendidikan yang tercantum dalam riwayat pendidikan, semakin besar kemungkinan seseorang memperoleh pengakuan sosial tertentu.
Melalui perspektif tersebut, Illich membantu menjelaskan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas proses belajar, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat membangun standar untuk menentukan siapa yang dianggap berpengetahuan, berkualitas, dan layak memperoleh kesempatan. Ketika ijazah menjadi ukuran utama, kemampuan yang diperoleh di luar institusi formal berisiko diabaikan, meskipun kemampuan tersebut relevan dan bermanfaat dalam kehidupan nyata.
Ijazah sebagai Penentu Nilai Sosial dan Kesempatan Kerja Kecenderungan menjadikan ijazah sebagai ukuran nilai seseorang dapat dilihat dari proses penerimaan tenaga kerja. Dalam sejumlah situasi, persyaratan pendidikan menjadi salah satu penyaring awal bagi pelamar. Kualifikasi tersebut memang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pelamar memiliki dasar pengetahuan tertentu, terutama pada pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau lisensi khusus. Akan tetapi, masalah muncul ketika gelar akademik dan nama institusi pendidikan diperlakukan sebagai gambaran menyeluruh mengenai kompetensi seseorang.
Sebagai contoh, dua orang melamar pekerjaan pada posisi yang sama. Pelamar pertama berasal dari perguruan tinggi ternama dan memiliki gelar akademik yang tinggi, sedangkan pelamar kedua berasal dari institusi yang kurang dikenal, tetapi memiliki pengalaman praktik, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, dan keterampilan teknis yang baik. Apabila perusahaan lebih mengutamakan nama perguruan tinggi tanpa menilai kemampuan keduanya secara memadai, pelamar pertama berpotensi mendapatkan keunggulan sejak awal, meskipun belum tentu memiliki kemampuan kerja yang lebih baik.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh simbol status pendidikan. Ijazah dan nama institusi menjadi semacam jalan pintas untuk memperkirakan kualitas seseorang. Padahal, kemampuan kerja juga dibentuk oleh pengalaman, kebiasaan belajar, kemampuan beradaptasi, tanggung jawab, integritas, dan kesediaan untuk terus mengembangkan diri.
Permasalahan serupa juga dapat muncul dalam kehidupan sosial. Gelar akademik kerap digunakan untuk membangun citra seseorang sebagai individu yang cerdas, sukses, atau memiliki kedudukan tinggi. Sementara itu, orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi dapat menghadapi penilaian negatif, bahkan ketika memiliki pengalaman hidup dan kemampuan yang memadai. Dengan demikian, pendidikan formal berpotensi menjadi dasar pembentukan hierarki sosial yang membedakan individu berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya.
Jika dilihat melalui pemikiran Illich, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendidikan dapat bergeser dari pengembangan kemampuan manusia menjadi mekanisme pemberian status dan legitimasi sosial. Seseorang tidak lagi dinilai terutama berdasarkan apa yang dapat dilakukan dan kontribusi yang dapat diberikan, tetapi berdasarkan bukti formal bahwa dirinya telah melewati tahapan pendidikan tertentu.
Ketimpangan Pengakuan terhadap Kemampuan dan Keterampilan Dominasi ijazah sebagai ukuran kualitas seseorang dapat menimbulkan ketimpangan dalam pengakuan terhadap kemampuan. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan formal. Faktor ekonomi keluarga, ketersediaan fasilitas pendidikan, lokasi tempat tinggal, dan berbagai kondisi sosial dapat memengaruhi kesempatan seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Ketika ijazah menjadi syarat utama untuk memperoleh pengakuan dan pekerjaan, individu yang memiliki keterbatasan akses pendidikan berisiko mengalami hambatan tambahan.
Dalam situasi tersebut, seseorang yang sebenarnya mempunyai keterampilan dan potensi dapat kesulitan memperoleh kesempatan hanya karena tidak memiliki kualifikasi formal yang dipersyaratkan. Sementara itu, individu yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dapat memperoleh keuntungan melalui gelar dan reputasi institusi tempatnya belajar. Hal ini tidak berarti bahwa semua pemegang ijazah memiliki kemampuan rendah atau bahwa pendidikan formal tidak diperlukan. Persoalannya terletak pada penggunaan ijazah secara berlebihan sebagai tolok ukur yang dianggap mewakili seluruh kualitas manusia.
Selain itu, orientasi pada ijazah dapat mendorong individu untuk lebih berfokus pada pencapaian administratif daripada penguasaan pengetahuan. Belajar berisiko dipahami sebagai kegiatan untuk menyelesaikan tugas, memperoleh nilai, lulus ujian, dan mendapatkan gelar. Ketika keberhasilan pendidikan terutama diukur melalui pencapaian tersebut, proses memahami persoalan, mengembangkan kreativitas, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata dapat kehilangan perhatian yang semestinya.
Dalam konteks dunia kerja, keadaan ini dapat menimbulkan kesenjangan antara kualifikasi formal dan kompetensi aktual. Seseorang mungkin memenuhi persyaratan pendidikan, tetapi masih memerlukan pengembangan keterampilan agar mampu menjalankan pekerjaannya. Sebaliknya, pelamar yang telah menguasai keterampilan melalui pengalaman dan pembelajaran mandiri dapat tersisih apabila sistem seleksi tidak memberikan ruang untuk membuktikan kemampuannya.
Pendidikan sebagai Proses Belajar Sepanjang Hayat Pemikiran Ivan Illich tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh bentuk pendidikan formal. Kritiknya lebih tepat dipahami sebagai ajakan untuk mempertanyakan dominasi sekolah dan sertifikasi dalam menentukan siapa yang dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan. Pendidikan seharusnya tidak dibatasi oleh ruang kelas, kurikulum, atau jenjang akademik, sebab proses belajar juga berlangsung melalui interaksi sosial, pengalaman kerja, kegiatan komunitas, praktik langsung, dan pembelajaran mandiri.
Dalam pandangan ini, seseorang dapat mengembangkan kompetensi melalui berbagai jalur. Seorang individu yang mempelajari desain secara mandiri, misalnya, dapat membangun kemampuan melalui proyek, praktik, portofolio, dan evaluasi terhadap hasil karyanya. Demikian pula, seseorang yang memiliki pengalaman mengelola kegiatan organisasi dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kemampuan tersebut tetap perlu dinilai secara cermat, tetapi tidak semestinya diabaikan hanya karena diperoleh di luar pendidikan formal.
Gagasan tersebut relevan bagi dunia kerja yang membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan. Proses perekrutan dapat mempertimbangkan beragam bukti kompetensi, seperti tes praktik, portofolio, pengalaman, simulasi kerja, dan wawancara berbasis situasi. Penggunaan metode penilaian yang beragam memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan pelamar, selama metode tersebut sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan tidak mengabaikan persyaratan profesional yang diwajibkan.
Di sisi lain, institusi pendidikan juga perlu memperkuat hubungan antara pembelajaran teoretis dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Mahasiswa tidak cukup hanya diarahkan untuk memperoleh nilai dan menyelesaikan studi, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, membangun integritas, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan dapat dinilai melalui proses dan hasil pembelajaran, bukan semata-mata melalui dokumen kelulusan.
Perubahan cara pandang ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Institusi pendidikan perlu menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, perusahaan perlu menyusun kriteria seleksi yang relevan dengan pekerjaan, dan masyarakat perlu mengurangi kecenderungan menilai seseorang berdasarkan gelar atau asal institusi semata. Pengakuan terhadap beragam jalur belajar bukan berarti menghilangkan standar pendidikan, melainkan memperluas cara untuk mengenali kemampuan manusia secara lebih adil.
Kecenderungan masyarakat dan dunia kerja menilai seseorang berdasarkan ijazah, gelar, dan nama institusi pendidikan menunjukkan adanya persoalan dalam cara pendidikan dipahami dan digunakan. Pendidikan yang seharusnya berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian berisiko direduksi menjadi alat untuk memperoleh status sosial dan legitimasi formal. Akibatnya, kemampuan nyata, kejujuran, pengalaman, serta keterampilan yang diperoleh di luar pendidikan formal dapat kurang mendapatkan pengakuan.
Oleh karena itu, yang perlu diubah bukanlah penghapusan pendidikan formal atau penolakan terhadap ijazah, melainkan cara masyarakat menempatkan keduanya. Ijazah tetap dapat menjadi bukti penting bahwa seseorang telah menempuh pendidikan tertentu, terutama ketika pekerjaan mensyaratkan kualifikasi khusus. Namun, penilaian terhadap seseorang juga perlu mempertimbangkan kompetensi aktual, integritas, pengalaman, dan kemampuannya untuk terus belajar. Dengan menempatkan pendidikan sebagai proses pengembangan manusia, bukan sekadar perolehan gelar, masyarakat dapat membangun sistem pengakuan yang lebih adil, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan nyata.
Citra Khodijah Tri Andini, Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta