Stabilitas Moneter, Kesejahteraan di Kehidupan Nyata: Sudahkah Sejalan?

Image from AI image

Oleh : Clara Espanita

Dalam pemberitaan ekonomi, kita sering mendengar bahwa inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi tetap positif, dan stabilitas rupiah menjadi prioritas pemerintah. Angka-angka tersebut tentu penting karena menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah keberhasilan ekonomi yang tercatat dalam statistik benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan ini layak dibahas karena kondisi ekonomi nasional tidak selalu menggambarkan pengalaman setiap rumah tangga. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, sebagian masyarakat mungkin merasakan peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik. Namun, sebagian lainnya masih menghadapi persoalan biaya hidup, pendapatan yang terbatas, dan sulitnya memenuhi kebutuhan bulanan.

Menurut saya, keberhasilan menjaga stabilitas moneter tidak seharusnya berhenti pada pencapaian angka statistik. Stabilitas harus menjadi fondasi yang membantu masyarakat menjalani kehidupan ekonomi dengan lebih aman, pelaku usaha mengembangkan bisnisnya, dan generasi muda memperoleh kesempatan kerja yang layak.

Dengan kata lain, persoalan yang perlu kita pertanyakan bukan apakah stabilitas ekonomi itu penting, melainkan sejauh mana stabilitas tersebut mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata.

Pertumbuhan ekonomi positif, tetapi bagaimana dengan daya beli?

Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,45% secara kumulatif (cumulative to cumulative atau c-to-c) pada semester I-2026. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berkembang di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia sebesar 3,28% pada September 2026. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,30%, sedangkan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,17%.

Angka-angka tersebut memberikan gambaran penting mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, sedangkan inflasi menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Namun, kedua indikator itu tidak secara otomatis menjelaskan apakah seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45%, misalnya, bukan berarti pendapatan setiap orang meningkat sebesar 5,45%. Manfaat pertumbuhan dapat berbeda antarsektor, wilayah, jenis pekerjaan, dan kelompok pendapatan. Demikian pula, inflasi sebesar 3,28% tidak berarti setiap barang mengalami kenaikan harga dengan besaran yang sama.

Bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga bahan pangan, transportasi, biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari dapat terasa berat apabila pendapatan tidak meningkat sebanding. Sebaliknya, rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi mungkin memiliki ruang yang lebih besar untuk menyesuaikan pengeluarannya.

Di sinilah kita perlu membedakan keberhasilan makroekonomi dari kondisi ekonomi rumah tangga. Indikator nasional penting untuk menilai arah perekonomian, tetapi perlu dilengkapi dengan data pendapatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ketimpangan, dan pengeluaran masyarakat untuk memahami apakah pertumbuhan benar-benar meningkatkan kualitas hidup.

Inflasi terkendali bukan berarti semua kebutuhan terasa murah

Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi Indonesia pada September 2026 masih berada dalam sasaran 2,5% ± 1%. Angka inflasi tahunan sebesar 3,28% tersebut masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan.

Capaian ini penting karena inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakpastian usaha, serta menyulitkan rumah tangga dalam menyusun anggaran.

Namun, terdapat hal yang sering luput dari perhatian: inflasi yang terkendali bukan berarti harga barang kembali murah. Inflasi mengukur perubahan harga, bukan tingkat murah atau mahalnya harga pada saat ini.

Ketika harga suatu kebutuhan meningkat, kemudian kenaikannya melambat, masyarakat tetap harus membayar harga yang sudah lebih tinggi tersebut. Dengan demikian, inflasi yang rendah tidak otomatis mengembalikan daya beli ke kondisi sebelumnya.

Persoalan lain adalah perbedaan pola konsumsi masyarakat. Rumah tangga berpenghasilan rendah umumnya memiliki ruang yang lebih terbatas untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok. Ketika harga pangan meningkat, pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan dapat terpaksa dikurangi.

Karena itu, menurut saya, keberhasilan mengendalikan inflasi harus disertai perhatian terhadap komoditas yang paling memengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu menjaga pasokan pangan, memperbaiki distribusi antardaerah, dan mengantisipasi gangguan produksi agar tekanan harga tidak membebani kelompok yang paling rentan.

Bank Indonesia memang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter. Namun, tidak semua penyebab kenaikan harga dapat diselesaikan dengan suku bunga. Gangguan pasokan, biaya distribusi, dan faktor cuaca juga membutuhkan penanganan melalui kebijakan pemerintah di sektor riil.

Artinya, pengendalian inflasi akan lebih efektif jika kebijakan moneter berjalan bersama kebijakan pangan, transportasi, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Kebijakan moneter tidak cukup bekerja sendirian

Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, yang mencakup stabilitas harga dan nilai tukar, serta mendukung stabilitas sistem keuangan sesuai kerangka kebijakan yang berlaku.

Pada 22–23 September 2026, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%. Suku bunga Deposit Facility dipertahankan pada 4,75%, sedangkan Lending Facility berada pada 6,50%. Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keputusan suku bunga memiliki pengaruh terhadap perekonomian melalui berbagai jalur. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi biaya pinjaman, keputusan konsumsi, investasi, serta pergerakan modal. Namun, dampaknya tidak selalu langsung dirasakan masyarakat karena turut dipengaruhi oleh kondisi perbankan, permintaan kredit, dan prospek dunia usaha.

Jika biaya pembiayaan tetap tinggi bagi sebagian pelaku usaha, rencana ekspansi dapat tertunda. Sebaliknya, pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko inflasi dan nilai tukar juga dapat menimbulkan tekanan baru.

Oleh karena itu, kebijakan moneter menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Akan tetapi, kita juga perlu memahami bahwa Bank Indonesia tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat melalui suku bunga saja.

Pertumbuhan yang berkualitas membutuhkan dukungan kebijakan lain, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa belanja negara dan program pembangunan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Infrastruktur, misalnya, bukan hanya perlu dibangun, tetapi juga harus meningkatkan akses terhadap pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Dengan demikian, stabilitas moneter menyediakan lingkungan ekonomi yang lebih pasti, sedangkan kebijakan fiskal dan sektor riil membantu mengubah kepastian tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Mengukur kesejahteraan tidak cukup dari satu angka

Menurut saya, salah satu kesalahan dalam membaca perkembangan ekonomi adalah terlalu bergantung pada satu atau dua indikator. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memang penting, tetapi keduanya tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan yang positif perlu dilihat bersama dengan kualitas lapangan kerja yang tercipta. Apakah masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar? Apakah pekerja memiliki perlindungan yang memadai? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita memahami manfaat pertumbuhan secara lebih menyeluruh.

Demikian pula, penilaian terhadap daya beli perlu mempertimbangkan perkembangan pendapatan riil, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan perubahan harga. Kenaikan pendapatan nominal belum tentu meningkatkan kemampuan membeli barang apabila harga kebutuhan meningkat lebih cepat.

Selain itu, angka rata-rata nasional dapat menyembunyikan perbedaan kondisi antarwilayah dan kelompok masyarakat. Pertumbuhan di sektor tertentu belum tentu memberikan manfaat yang sama kepada pekerja informal, petani kecil, pelaku UMKM, dan rumah tangga perkotaan.

Karena itu, pemerintah perlu mengomunikasikan perkembangan ekonomi dengan data yang lengkap dan mudah dipahami. Informasi tentang pertumbuhan dan inflasi sebaiknya dilengkapi dengan indikator ketenagakerjaan, kemiskinan, distribusi pendapatan, serta perkembangan upah riil.

Pendekatan tersebut bukan berarti meremehkan keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi. Justru sebaliknya, data yang lebih lengkap membantu kita menilai kebijakan secara objektif dan menentukan persoalan mana yang masih perlu diperbaiki.

Mengubah stabilitas menjadi kesejahteraan nyata

Jika stabilitas moneter merupakan fondasi perekonomian, maka langkah selanjutnya adalah memastikan fondasi tersebut menopang kesejahteraan masyarakat.

Pertama, pengendalian inflasi perlu diarahkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, memperbaiki distribusi, dan mengantisipasi kenaikan harga musiman.

Kedua, pertumbuhan ekonomi perlu menghasilkan kesempatan kerja yang produktif. Peningkatan investasi akan lebih bermakna apabila diikuti penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan peluang yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal.

Ketiga, akses pembiayaan perlu mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. UMKM membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas usahanya, disertai pendampingan agar dana yang diperoleh dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis.

Keempat, perlindungan sosial harus tepat sasaran. Rumah tangga yang menghadapi tekanan ekonomi membutuhkan dukungan yang membantu memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengabaikan pentingnya kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Kelima, evaluasi kebijakan ekonomi perlu dilakukan secara terbuka dan berbasis data. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari apakah target makroekonomi tercapai, tetapi juga dari perkembangan pendapatan riil, kesempatan kerja, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berbagai langkah tersebut memang tidak dapat memberikan hasil secara instan. Namun, sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil dapat memperkuat hubungan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas seharusnya menjadi jalan, bukan tujuan akhir

Pada akhirnya, stabilitas moneter dan kesejahteraan masyarakat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Stabilitas diperlukan agar perekonomian dapat berkembang secara berkelanjutan, sementara pertumbuhan yang berkualitas membantu memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

Namun, stabilitas tidak boleh dinilai hanya dari rupiah yang bergerak relatif terkendali atau inflasi yang berada dalam sasaran. Kita juga perlu melihat apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, apakah pendapatan riil mampu mengikuti perkembangan harga, dan apakah peluang ekonomi semakin terbuka.

Menurut saya, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi yang sesungguhnya adalah kemampuan menghubungkan capaian makroekonomi dengan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Angka pertumbuhan yang positif merupakan kabar baik. Inflasi yang terkendali juga patut diapresiasi. Akan tetapi, kedua pencapaian tersebut seharusnya menjadi awal untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan alasan untuk berhenti mengevaluasi kebijakan.

Sebab, ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang grafik, persentase, dan laporan statistik. Ekonomi juga tentang kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesempatan anak muda membangun masa depan, dan peluang pelaku usaha untuk berkembang.

Stabilitas moneter memang penting, tetapi keberhasilan ekonomi akan terasa lebih bermakna ketika masyarakat tidak hanya membaca kabar baik tentang perekonomian, melainkan juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata.